Page 18 - MAJALAH 120

LAPORAN UTAMA

KALEIDOSKOP

KOMISI VI

UU Perindustrian Disahkan

Awal tahun 2014, Komisi VI menghasilkan produk UU
monumental dengan disahkannya UU Perindustrian
menggantikan produk UU lama No.5/1984. UU ini
berparadigma baru dengan menjadikan sektor industri
sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Untuk itu, sektor industri yang didorong ke depan
adalah industri yang memiliki kedalaman struktur, yaitu
yang menguasai industri hulu hingga hilir dan berdaya
saing tinggi.
Ketua Komisi VI DPR RI waktu itu, Airlangga Hartarto
(F-PG), menyampaikan, industri yang visible dibangun di
Indonesia adalah yang memiliki basis bahan baku dalam
negeri, basis tenaga kerja, dan basis energi. Dalam
rumusan UU Perindustrian itu, dirumuskan tentang
pembangunan sentra-sentra industri daerah. Kelak, ada
wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan
kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan
industri, dan pengembangan sentra industri kecil komoditas penting, seperti pangan, pupuk, semen,
menengah. dan lain-lain. UU ini sekaligus juga melengkapi produk
Industri hijau juga mendapat perhatian serius UU lainnya, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU
dalam UU ini. Industri hijau adalah yang produknya Kepabeanan, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan
ramah lingkungan dengan meminimalisir limbah atau lain-lain.
memanfaatkan bahan daur ulang. Ada apresiasi yang
bisa diberikan untuk para pelaku pengembangan industri Komisi VI Bentuk Panja Merpati
hijau ini, yaitu berupa benefit fiskal tertentu. Produk Menyusul kinerja PT. Merpati Nusantara Airlines
dalam negeri juga mendapat perhatian lebih dalam UU (MNA) yang terus memburuk, Komisi VI DPR akhirnya
Perindustrian baru ini. Harus ada keberpihakan pada membentuk Panitia Kerja (Panja) pada pertengahan
produk dalam negeri yang digariskan dalam bentuk 2014. Konflik internal antara manajemen dan para kar-
TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). yawan di maskapai plat merah itu, terus berkepanjan-
gan. Komisi VI pun telah mengeluarkan beberapa reko-
UU Perdagangan Disahkan mendasi. Banyak penyimpangan yang terungkap di PT.
Satu lagi UU monemuntal yang diinisiasi Komisi MNA setelah Panja Komisi VI bekerja.
VI DPR disahkan. Akhir Januari 2014, UU ini menjadi Salah satu rekomendasi tersebut di antaranya, me-
pelipur lara di tengah kekosongan aturan hukum yang minta BPK melakukan audit investigasi terhadap laporan
memadai di sektor perdagangan. Pimpinan Komisi VI keuangan PT. MNA, termasuk mengaudit pengadaan
dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan waktu itu, pesawat MA-60 yang terindikasi korupsi. Rekomendasi
sampai menggelar jumpa pers di Press Room DPR untuk lainnya, Merpati diminta memberhentikan segera direk-
menyambut kehadiran UU ini. si PT MNA dan menggantinya dengan yang baru. Selan-
Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat itu, jutnya, Merpati juga diminta mengajukan pola restruk-
menegaskan, UU ini antiliberalisme. UU Perdagangan turisasi utang jangka panjang sekaligus menyelesaikan
yang baru tersebut menggantikan UU produk kolonial utang kepada karyawan Merpati.
Belanda yang sejak tahun 1934 diberlakukan di Tanah Salah kelola menjadi sumber kerugian PT. MNA.
Air. Sebelum UU ini disahkan, aturan yang digunakan Akibatnya, negara ikut menanggung kerugian dengan
adalah UU Penyaluran Perusahaan 1934 yang dalam menekan beban keuangan negara. Sejak tahun 1998,
bahasa Belanda dikenal dengan Bedrijfsreglementerings Merpati sudah mulai merugi. Total utang per Januari
Ordonnatie 1934. 2014 saja sebesar Rp7,647 triliun. Panja Komisi VI
Hal krusial yang diatur dalam UU Perdagangan menilai, Menteri BUMN yang waktu itu dijabat Dahlan
baru ini adalah perlindungan komoditas penting dan Iskan, tidak menjalankan fungsi pembinaan dan
pokok yang menajdi hajat hidup rakyat Indonesia. Ini pengawasan terhadap PT. MNA. (mh) foto: rizka/parle/hr
untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga

18 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014