Page 23 - MAJALAH 120
P. 23
diselesaikan, bahkan membutuhkan lima tahun. “Ini Pembahasan UU Keperawatan dilakukan secara simul-
terakhir kalinya sejak tahun 1998 reformasi saya men- tan dengan pembahasan UU Tenaga Kesehatan. Hal ini
duduki kembali kolam ini, dan sangat diluar prediksi dilakukan semata untuk memastikan bahwa masing-
apalagi saat itu saya sempat menjadi pimpinan Komi- masing UU yang saling berkaitan ini tidak bertentangan
si, dan kita terus berkomitmen untuk RUU Kesehatan antara satu dengan yang lain.
jiwa,”tandasnya. UU yang mengatur penyelenggaraan praktek kepe-
UU Tenaga Kesehatan disahkan DPR pada Kamis rawatan secara komprehensif ini nantinya diharapkan
(25/9/2014), dengan diundangkannya UU ini dapat dapat memberikan jaminan peningkatan mutu perawat
meningkatkan tenaga kesehatan di Indonesia yang dan pelayanan keperawatan serta perlindungan hukum
memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun pe- kepada perawat dalam penyelenggaraan keperawatan.
nyebarannya. Tenaga kesehatan berkualitas, dengan Di bidang pengawasan, terkait persoalan outsourc-
sendirinya kualitas pelayanan kesehatan dapat berkem- ing di perusahaan-perusahaan BUMN, Panja Outsourc-
bang menuju ke arah yang lebih baik di negeri tercinta ing Komisi IX DPR telah menetapkan 12 (duabelas)
ini. rekomendasi yang harus dilaksanakan Menteri BUMN.
UU ini diharapkan dapat menjamin setiap orang Menteri BUMN pada saat itu (Dahlan Iskan.red) telah
mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil merata, sepakat untuk melaksanakan rekomendasi Panja Out-
aman berkualitas dan terjangkau. Selain itu, UU ini di- sourcing Komisi IX DPR tersebut.
harapkan dapat memberikan perlindungan dan kepas- Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menakertrans dan
tian hukum bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat dan Menteri BUMN pada tanggal 4 Maret 2014 ber-
penerima pelayanan kesehatan. sepakat untuk :
Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan disahkan a. Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian
DPR dengan catatan dari anggota Fraksi PDI Perjua ngan pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourc-
Rieke Diyah Pitaloka yang meminta pengesahan ditun- ing) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai
da karena ada diskriminasi atas tenaga kesehatan dan dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003
disabilitas. tentang Ketenagakerjaan diangkat menjadi pekerja
Sementara, UU Keperawatan yang merupakan RUU tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.
Usul Inisiatif DPR RI disahkan menjadi Undang-undang b. Mempekerjakan kembali semua pekerja outsourcing
dalam rapat Paripurna DPR Kamis (25/9/2014). yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK
Diharapkan dengan disahkannya UU Keperawatan pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai
ini, perawat sebagai salah satu komponen utama pem- dengan asal profesionalitas di perusahaan BUMN.
beri pelayanan kesehatan kepada masyarakat di dalam c. Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di
menjalankan tugasnya mendapatkan ketenangan dan perusahaan BUMN.
perlindungan hukum. Sehingga layanan praktek keper- d. Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pe-
awatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih kerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah den-
profesional dan akuntabel sesuai dengan kompetensi gan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang
dan pendidikan yang dimiliki oleh perawat. Ketenagakerjaan. (sc) foto: naefurodjie, andri/parle/hr
PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 23
