Page 19 - MAJALAH 120
P. 19
KALEIDOSKOP
KOMISI VII
Persoalan Subsidi BBM Mencuat
seran parameter yaitu subsidi BBM
yaitu menyangkut ICP dan kurs,
maka pemerintah diberikan ke-
wenangan untuk melakukan pe-
nyesuaian. “Selain itu, apabila ada
tindakan yang perlu diambil saat
volume BBM subsidi 46 juta kilolil-
ter pemerintah terlewati, maka jika
tidak ingin dianggap melanggar UU
harus mengkonsultasikan dengan
DPR,” katanya.
Sementara terkait legislasi, Komisi
VII DPR memiliki 18 RUU yang men-
jadi Prolegnas seperti revisi UU Ke-
listrikan, Minerba, Migas yang men-
jadi topik utama legislasi di sektor
energi. Sebelumnya, Komisi VII DPR
juga telah menuntaskan Undang-
undang (RUU) mengenai persetu-
juan bangsa-bangsa Asia Tenggara
(ASEAN) tentang pencemaran asap
lintas.
“Itu merupakan perjanjian lintas
Pro-Kontra kenaikan Harga BBM batas terkait asap, yang berpedo-
Bersubsidi diprediksi akan semakin man jangan sampai mengorbankan
menguat di DPR RI, bahkan akan kedaulatan kita jika ada kebakaran
memanas diiringi interpelasi ang- hutan. Sementara Malaysia, Singa-
gota Dewan terhadap kebijakan itu. pura apabila terganggu akibat asap,
Saat ini memang harga minyak kem- mereka dapat membantunya tetapi
bali tenggelam ke level terendah harus berkoordinasi dengan pusat.
dalam lima tahun terakhir. Diban- Kemudian soal Revisi UU Migas ma-
dingkan harga tertinggi sepanjang sih berada di Baleg dan akan dipu-
2014, harga minyak sekarang ham- tuskan apakah Panja besar atau ke-
pir separuhnya saja. Permintaan cil,” jelasnya.
minyak pun diperkirakan bakal an- Dari sisi pengawasan, lanjutnya,
jlok ke level yang belum pernah ter- Komisi VII DPR mengharapkan ada-
jadi dalam satu dekade terakhir. Hal nya paradigma baru soal energi
itu nantinya yang akan menjadi isu karena energi tidak hanya dipan-
hangat dikalangan anggota Dewan dang sebagai pendapatan negara
dan dipertanyakan kepada pemer- ke depan. “Perlu dipikirkan bagaima- tetapi harus bisa menjadi engine of
intah alasan pencabutan subsidi na pemberian bantalan apabila ter- growth untuk meningkatkan per-
dengan menaikkan harga keekono- jadi perubahan besaran subsidi kita, tumbuhan ekonomi Indonesia. “Kita
misan BBM premium dan solar di- yaitu jaringan pengamanan sosial, juga tidak ingin keuangan negara
mana harga minyak berada di posisi target lifting, pergerakan ICP (Min- bobol akibat tindakan ilegal penye-
terendah saat ini. yak Mentah Indonesia), besaran lundupan BBM, serta keinginan me-
Dari sisi anggaran, Menurut Wakil subsidi BBM dan listrik,” ujarnya. ningkatkan elektrifikasi rasio peri-
Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha, Dia menambahkan, berdasarkan ode menjadi 90 persen,” katanya.
saat ini DPR RI tengah mempersiap- UU APBN-P 2014, pasal 14 ayat 13 (Sugeng) foto: iwan armanias, naefuro-
kan baseline anggaran pemerintah dinyatakan apabila terjadi perge- djie/parle/hr
PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 19
