Page 15 - MAJALAH 120

Komisi III usai rapat dengan mitra kerja di Medan, Sumut
Pansus. Fraksi Partai Gerindra ini.
Bagi Martin Hutabarat dari FP Gerindra revisi UU KUHP Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf
dan KUHAP mesti menjadi bagian dari target legislasi menyatakan prihatin atas terjadinya konflik antara
yang harus diselesaikan.”Ini kehormatan bagi saya bisa prajurit TNI Batalyon Yonif 134 dengan Brigade Mobil
melaksanakan tugas kembali di Komisi III. Satu yang jadi (Brimob) Polri di Batam, Kepulauan Riau. “Saya sangat
perhatian saya adalah RUU KUHAP dan KUHP, ini harus prihatin, sejak 2005 hingga saat ini telah terjadi lebih
bisa kita selesaikan pada periode ini,” katanya saat dari 30 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan
dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu. puluhan orang dari kedua pihak,” katanya. Politisi FPKS
Di bidang anggaran Komisi III masih memberikan ini menilai perlu kebijakan integral agar kejadian serupa
perhatian pada penegakan hukum dengan menyepakati tidak meluas dan terulang kembali.
anggaran kepolisian pada APBN 2015 sebesar Rp47,566 Penanganan kasus narkoba di wilayah Polda
triliun. Hal yang menarik perhatian publik adalah Kalimantan Barat khususnya yang melibatkan perwira
disetujuinya anggaran bagi pengadaan anggota menengah AKBP IED menjadi perhatian Komisi III.
Polwan yang ingin mengenakan jilbab. “Kalau dulu Akhir September Komisi Hukum khusus berkunjung ke
pernah dipermasalahkan soal anggaran yang tidak provinsi ini melakukan pemantauan penanganan kasus
ada, sekarang pada RAPBN 2015 sudah kita sepakati. yang mendapat sorotan publik ini.
Sekarang bola ditangan Mabes Polri. Kita tunggu Anggota Komisi III dari FPG Bambang Soesatyo
realisasi penggunaan jilbab melalui SK Peraturan memberikan apresiasi kepada Polri karena pengamanan
Kapolri,” kata Wakil Ketua Komisi III periode 2009-2014 Pemilu 2014 cukup baik dan kali ini dilaksanakan dengan
Al Muzammil Yusuf saat memimpin rapat di Gedung anggaran yang minim.
DPR, Senayan, Jakarta, awal Juli lalu. Sementara Nasir Djamil (FPKS) memberikan catatan
khusus terkait pengamanan Pemilu Legislatif lalu.
Pengawasan Ia menilai ada mindset yang berkembang ditengah
Wakil Ketua Komisi III Desmon J. Mahesa menilai petugas di lapangan yang hanya fokus asal jangan
pilihan Presiden Jokowi terhadap politisi Partai Nasional bentrok. “Saya melihat ada mindset dikalangan petugas
Demokrat M Prasetyo menunjukkan adanya bargaining. yang penting jangan berantem, persoalan suara dikasi
Ada indikasi partai politik yang berada di pemerintahan siapa itu urusan kalianlah. Itu keliru. Ada perampok
ingin mengamankan posisi masing-masing. “Itu yang demokrasi yang berusaha merampas suara rakyat untuk
jadi pertanyaan saya, Presiden Jokowi memilih seorang kepentingan mereka, ini juga harus jadi perhatian,”
Jaksa Agung dalam konteks penegakan hukum atau tekannya. (iky) foto: iwan armanias, andri/parle/hr
pengamanan posisi-posisi politik,” pungkas politisi

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 15