Page 21 - MAJALAH 120

pusat pengendalian operasi (pus- beberapa substansi yang ada dalam demikian perlindungan anak akan
dalops), serta penyediaan pusdiklat RUU tersebut, sehingga membutuh- lebih holistik, komprehensif dan
penanggulangan bencana. kan pendalaman dan penyamaan terintegrasi dengan baik dari daerah
persepsi antara DPR dan pemerin- hingga pusat.
Fungsi Legislasi tah. Namun akhirnya perbedaan
Dalam fungsi legislasi, setidaknya tersebut dapat terselesaikan. UU Pengelolaan Keuangan Haji
t i ga U n dan g - un dan g te lah Sidang Paripurna DPR RI, Senin
dihasilkan Komisi VIII di tahun 2014. Revisi UU Perlindungan Anak (29/9) menyetujui sekaligus
Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU Pengelolaan
UU Jaminan Produk Halal akhirnya menyepakati RUU Keuangan Haji menjadi undang-
Setelah melalui lima kali masa per- perubahan atas UU No.23 Tahun undang. Dalam penjelasaannya,
sidangan akhirnya lewat sidang par- 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah
ipurna DPR RI, Kamis (25/9) menge- RUU tersebut disahkan dalam mengatakan ada beberapa materi
sahkan RUU Jaminan Produk Halal Sidang Paripurna yang dipimpin pokok yang diketengahkan dalam
(JPH) menjadi Undang-undang.Di- oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi RUU ini. Diantaranya penjelasan
ungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Santoso, Kamis (25/9). Pembahasan yang dimaksud keuangan haji
Ledia Hanifa Amalia, RUU ini diben- RUU ini menurut Wakil Ketua dalam RUU ini. Serta adanya
tuk untuk memberikan rasa nyaman Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa terobosan-terobosan baru, seperti
di masyarakat dalam menggunakan Amaliah dikarenakan penilaian pembentukan badan atau lembaga
produk halal. Sekaligus menum- bahwa Undang-undang yang khusus pengelolaan keuangan haji
buhkan kesadaran bagi produsen ada sebelumnya belum mampu yang dinamakan BPKH atau badan
akan pentingnya produk halal dan mengakomodir permasalahan anak pengelola keuangan haji. Selain itu,
mewajibkannya untuk memberikan yang terjadi saat ini. Sehingga perlu adanya pembuatan virtual account
jaminan kehalalan produk. Produk perubahan paradigma perlindungan bagi jamaah haji sehingga bisa
yang dimaksud yakni makanan, anak. Dengan kata lain, perlunya memonitor nilai manfaat masing-
minuman, komestik dan lain-lain. perbaikan pengorganisasian masing secara berkala.(Ayu) foto:
Lamanya pembahasan RUU ini terhadap perlindungan anak dalam iwan armanias, andri/parle/hr
didasari atas sikap kehati-hatian lintas sektoral sehingga tidak
dalam mengambil keputusan atas terjadi tumpang tindih. Dengan

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 21