Page 63 - MAJALAH 120

lometer dari SPBU boleh ada pengeceran,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Totok mengatakan untuk
pengecer perlu ada payung hukum untuk melegalkan
kehadiran pengecer BBM ketika pemerintah dalam hal
ini Pertamina belum menyediakan outlet atau SPBU
yang memasok kebutuhan BBM untuk masyarakat.
Totok menambahkan, pihaknya tengah mencari
solusi agar kehadiran para pengecer itu tidak dianggap
melanggar hukum. “Jadi pengecer-pengecer itu pada
dasarnya adalah cara swadaya dari masyarakat untuk
mengatasi kebutuhannya sendiri, ketika pemeritah
(Pertamina-red) belum bisa menyediakan SPBU BBM
bersubsidi. Kita mengharapkan dengan itu diatur, men-
jadikan lebih terkendali baik dari sisi distribusi serta har-
ganya yang sampai ke masyarakat,” kata Totok.
Sementara itu, M Franshurullah Asa dari BPH Migas
yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan jika dili- guna melindungi PT Pertamina, “Pertamina juga secara
hat dari pendekatan hukum, kehadiran para pengecer sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan betul-be-
BBM itu sebenarnya salah. Meski begitu, para pengecer tul menjadi perusahaan yang dibanggakan dan layak
sangat bermanfaat bagi daerah-daerah tertentu. “Ada dibantu serta dilindungi,” pintanya.
bahasa mengenai pengecer ini yakni ilegal bermanfaat. Menurut Harry, mengapa ini ia ungkapkan, karena
Dia (pengecer-red) ilegal tapi bermanfaat pada kondisi sering kali mengamati kosongnya BBM jenis Pertamax
tertentu karena Pertamina belum mampu hadir di kabu- di beberapa wilayah di Jawa Tengah, diantara nya Kota
paten-kabupaten terpencil,” katanya. Semarang dan Yogyakarta.
M Franshurullah Asa menilai kalau mengacu pada UU “Dari itulah, bisa saya lihat, Per tamina belum siap
Migas, keberadaan para pengecer itu jelas menyalahi, mengha dapi persaingan perdagangan bebas,” tegasnya.
karena pengecer harus resmi terdaftar sebagai penyalur Pada kesempatan ini juga, dirinya juga meminta kepa-
di Pertamina. “Jadi harus ada izin niaganya. Tapi para da Pemda Jawa Tengah, agar ketika akan memberikan
pengecer-pengecer itu kan nilai omsetnya kan kecil. ijin mendirikan bangunan atau ijin usaha apapun pada
Tidak mungkin pengecer itu punya izin niaga, karena PT Pertamina tidak ‘diobral’.
kalau punya izin niaga omsetnya kan hingga milyaran Demikian pula kepada BPH Migas diminta keber-
rupiah. Jadi ngga mungkin mereka punya izin niaga,” pihakannya, karena menurut Harry posisi BPH Migas
jelasnya. sangat strategis bukan hanya dalam hal pengawasan
Rombongan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR atau alokasi kuota tetapi bagaimana caranya juga mem-
ke Prov. Kalteng di ikuti juga oleh Neni Moerniaeni (F- fasilitasi dan mendorong PT Pertamina dan perusahaan
Partai Golkar), Katherine A Oendoen (F-Partai Gerindra), swasta lain untuk membangun infrastruktur BBM dan
M Zairullah (FPKB) dan Jamaluddin Jafar (FPAN). Gas di seluruh wilayah Indonesia.
“Perusahaan swasta diperbolehkan sepanjang tidak
Pertamina Belum Siap Hadapi Persaingan Perda- menyalahi aturan, dan tidak memberi kesempatan ke-
gangan Bebas pada swasta membuka peluang tumbuhnya mafia Mi-
Sementara itu, salah satu anggota Tim Kunjungan gas,” tandasnya.
Spesifik Komisi VII DPR ke Prov. Jawa Tengah, Harry Ditempat yang sama, Ketua Tim Kunjungan Spesi-
Poer nomo (F-Gerindra) menilai PT Pertamina belum fik Komisi VII DPR Mulyadi (F-Demokrat) mengatakan
siap menghadapi persaingan perdagangan bebas. dalam pertemuan ini banyak masukan dan hal-hal yang
“Saya melihat perkembangan yang ada dari paparan perlu di lakukan pengecekan di lapangan, baik itu ter-
Pertamina menunjukkan belum adanya kesiapan PT. kait ketersediaan BBM, kelangkaan BBM dan penyalah-
Pertamina untuk menghadapi perdagangan bebas,” gunaan BBM itu sendiri oleh oknum-oknum tertentu
kata Harry saat pertemuan Tim Komisi VII DPR dengan “Untuk itu, yang menjadi kunci adalah pihak Kepoli-
Vice President People Management PT Pertamina, GM sian, karena jika tidak ada polisi, kita tidak bisa mener-
Pertamina Semarang, Anggota Komite BPH Migas, Ke- tibkan,” ujar politisi dari Partai Demokrat ini.
pala Dinas ESDM Jawa Tengah dan Direktur Bareskrim Oleh sebab itu, menurut Mulyadi, Komisi VII perlu me-
Polda Jawa Tengah di Aula Terminal BBM Semarang ninjau langsung bagaimana kondisi di Semarang, kare-
Group, Pengapo, Semarang. na di tempat lain sering terjadi penyalahgunaan BBM
Untuk itu Harry berharap, PT. Pertamina bisa mem- bahkan ada yang di back up oleh pihak-pihak tertentu.
buat berbagai project program dalam rangka pemba- Dijelaskan Mulyadi, bahwa salah satu tugas DPR
ngunan infrastruktur distribusi BBM baik subsidi mau- adalah memastikan jangan sampai terjadi kerugian
pun non subsidi. negara yang berdampak kepada masyarakat. “Semakin
Ia juga menyarankan agar PT Pertamina meminta ke- banyak BBM yang digunakan untuk kepentingan yang
pada DPR atau kepada pejabat daerah untuk berpihak sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk masyara-

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 63