Page 59 - MAJALAH 120

Ginting. “Ini bisa mengganggu roda pereko- Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad
Lowongnya Dirut PT. Bank Sumut nomian di tingkat Kabupaten/Kota,” Lubis mengakui Pemprov Sumut
yang sudah hampir 2,5 tahun men- kata Rudi. kekurangan dana sehingga belum
jadi bahasan hangat dalam perte- dibayarkannya DBH dan Bagi Hasil
muan tersebut. Anggota Komisi XI Pajak (BHP) secara bertahap.
Hasrul Saleh mempertanyakan ke- Berdasarkan Laporan Hasil Peme-
pada OJK terkait struktur pengurus riksaan (LHP) BPK 2013, terdapat
bank yang belum lengkap, yang ber- sebesar Rp 2,185 triliun atas hu-
pengaruh pada kinerja bank. “Apa- tang tahun 2011, 2012 dan 2013.
kah OJK menganggap hal ini tidak Pada 2013 dianggarkan sebesar
penting atau sengaja melakukan Rp522,121 miliar, realisasi PAD 2013
pembiaran?” kritik Hasrul. Jika me- sebesar Rp 3,685 triliun, maka kewa-
mang demikian, Hasrul menilai OJK jiban DBH kepada Kab/Kota sebesar
tidak maksimal melakukan tugasnya Rp 1,227 triliun.
mengawasi bank. Ahmad Fuad Lubis menyebutkan
Kepala Kantor OJK Regional 5 Su- kewajiban DBH kepada Kab/Kota
matera Achmad Fauzie mengakui sampai dengan 2014 yang belum
dianggarkan pada 2013 sebesar
Rp 854,982 miliar, tahun 2014 Rp
Sedangkan Ecky Awal Mucharam 997,796 miliar. Jadi totalnya Rp
(F-PKS) menyarankan agar Pemprov 1,852 triliun.
Sumut segera menyusun jadwal Gubernur berjanji pihaknya pada
pembayaran hutang DBH. “Perlu ada 2015 telah menganggarkan sebe-
pengawasan internal yang akunta- sar Rp 2,3 triliun yang diproyeksi-
bel agar kasus seperti ini tidak teru- kan untuk membayar kewajiban
lang,” imbuh Ecky. kepada Kab/Kota tahun anggaran
Achmad Hatari Politisi Nasdem tak 2015 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan
mau ketinggalan, dia menekankan demikian, Rp 1 triliun digunakan un-
bahwa DBH bukan semata-mata tuk menyelesaikan kewajiban tahun
bantuan tapi hak bagi Pemkab/Pem- sebelumnya yakni sebesar Rp 1,852

masalah kekosongan Dirut Bank
Sumut. Menurutnya, sudah dua kali
diajukan calon Dirut dan Direksi lain
tapi tidak lulus fit and proper test
(uji kelayakan dan kepatutan).Ach-
mad Fauzie berharap, Pemegang
Saham Pengendali (PSP) yang me-
megang amanah dapat segera me-
nyelesaikannya. “Mudah-mudahan
dalam waktu dekat untuk yang ke-
tiga kali sudah bisa direalisasikan,”
pungkas Fauzie. kot, karena dari situlah program triliun.
pembangunan infrastruktur bisa “Pemprov Sumut berkomitmen
Gubernur Sulut Didesak Lunasi berjalan. “Lebih baik membangun melunasi hutang DBH secara berta-
Utang DBH delapan proyek tapi fungsional dari- hap dan tahun 2016 diharapkan bisa
Esok harinya, giliran Gubernur Su- pada 30 proyek tapi acak-acakan,” lunas,” janji Gatot.
matera Utara, Gatot Pujo Nugroho jelasnya. Rombongan Tim Kunker Komisi
yang didesak Tim Kunker Komisi Dari Golkar, Muhammad Misba- XI dipimpin Gus Irawan Pasaribu di-
XI DPR RI untuk segera melunasi khun mensinyalir adanya temuan dampingi M. Prakosa, Hendrawan
utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada hutang DBH yang mencapai Rp Supratikno, M. Idris Laena, M. Mis-
Pemerintah Kabupaten/Kota. 2,185 triliun sejak tahun 2011, bakhun, Andi Achmad Dara, Haerul
Anggota Komisi XI Rudi Hartono 2012 dan 2013, yang menyebabkan Saleh, Wilgo Zaenar, Yasti Soepredjo
Bangun (F-PD) menyayangkan si- laporan Pemerintah Daerah hanya Mokoagow, Ahmad Najib Qudratul-
kap Pemprov Sumut yang terkesan mendapatkan WDP (Wajar Dengan lah, Rudi Hartono Bangun, Rooslynda
menahan pembayaran hutang DBH. Pengecualian). Marpaung, Bertu Merlas, Karsiyah,
Hal ini terlihat dari tunggakan DBH Menanggapi hal itu, Gubernur Su- Ecky Awal Mucharam, Achmad Ha-
yang terakumulasi sejak tahun 2011. mut Gatot Pujo Nugroho bersama tari. (Naefuroji) foto: naefurodjie/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 59