Page 62 - MAJALAH 120

KUNJUNGAN KeRJA

TERKAIT KENAIKAN BBM, DPR KUNJUNGI

TIGA DAERAH DI INDONESIA

erkait dengan adanya kenaikan harga Ba- sama dengan Pertamina. Karena sekarang ini harga di
han Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Komisi pengecer berlipat lipat, dari harga normalnya,” terang-
VII DPR yang salah satu fungsinya dibidang nya.
pengawasan, pada awal Desember ini, ber- Oleh karena itu, menurut Totok, Komisi VII DPR akan
Tkesempatan melakukan kunjungan spesifik meminta Pertamina untuk mengupayakan penambahan
ke tiga daerah di Indonesia, yakni Provinsi Kalimantan fasilitas SPBU tersebut agar masyarakat bisa mendapat-
Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. kan BBM subsidi.
Kedatangan mereka kali ini, untuk melihat secara Sebelumnya, dalam pertemuan Tim Komisi VII DPR
langsung dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar dengan PT.Pertamina, jajaran Pemprov Kalteng, BPH
Minya (BBM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo Migas. Pertamina menyampaikan, mengenai minimnya
tanggal 18 November lalu. SPBU tersebut, mereka menyanggupi untuk menambah
Di Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi VII DPR mene- jumlah SPBU.
mukan bahwa jumlah SPBU di Kota Palangkaraya masih Pertamina menurut Faris Azis selaku GM Pertamina
sangat kurang untuk melayani kebutuhan BBM untuk Marketing Operational Region VI, mereka sedang men-
masyarakat setempat. cari alternatif-alternatif lain, termasuk jenis SPBU yang
Akibat dari kurangnya jumlah SPBU, kata Ketua Tim lebih kecil dari yang ada sekarang.
Kunjungan Totok Daryanto (F-PAN), kepada Parlemen- Dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan me-
taria, berdampak pada hadirnya pengecer BBM yang ngenai perlunya aturan soal pengecer BBM subsidi
menjual harga lebih tinggi kepada masyarakat. diwilayah terpencil, menurut Kadis Pertambangan
Untuk itu, tambah Totok, pihaknya berharap, daerah Pemprov Kalteng Syahril Tarigan mengusulkan adanya
yang belum terlayani hadirnya SPBU, diharapkan Pemda payung hukum mengenai pengecer ini, karena saat ini
bisa membuat aturan supaya tidak tumpang tindih, larangan terhadap pengecer BBM itu hanya pada aturan
“Misalnya saja di dekat SPBU jangan sampai ada dimana setelah dari SPBU, BBM tidak boleh dijual kem-
pengecer termasuk juga tempat yang jauh yang be- bali. “Ini payung hukum yang ada sekarang, tapi ada
lum terlayani SPBU bisa dengan diatur oleh Pemda ber- juga aturan yang mengatakan dalam radius berapa ki-

62 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014