Page 61 - MAJALAH 120

cukup tinggi di Kaltim. Dinas Kese- lain suntik anti-HIV, suntik antisivilis Dinas Kesehatan Kaltim merilis bah-
hatan Kaltim mencatat, setidaknya juga perlu diberikan. Semua virus ini wa warga miskin penerima KIS seba-
ada 865 jiwa yang dinyatakan positif mudah mewabah,” ungkap politisi nyak 72.036 orang. Warga miskin-
terjangkit HIV-AIDS. Sekitar 500-an PDI Perjuangan itu. nya sendiri berjumlah 587.828 jiwa.
orang sudah meninggal akibat virus Hal yang sama dillontarkan Okky. Dan yang menjadi sorotan, ternya-
ini. Imam Suroso Anggota Komisi IX Pihaknya merasa tercengang men- ta di Kaltim ada aktivasi kartu BPJS Ke-
DPR yang turut serta dalam rombon- dengar penjelasan Dinas Kesehatan sehatan selama 7 hari. Peserta BPJS
gan mengawatirkan angka tersebut. Kaltim saat mengadakan pertemuan Kesehatan tidak bisa langsung men-
“Saya sudah minta Kepala Dinas dengan Wakil Wali Kota Balikpapan. gakses layanan kese hatan setelah
Kesehatan untuk mendrop obat Tingginya kasus HIV-AIDS di Kaltim mendaftar. Menurut Okky, mesti-
antivirus yang menghilangkan vi- perlu mendapat perhatian semua nya tak perlu ada aktivasi seperti
rus HIV itu. Pencegahan preventif pihak. Saat yang sama, publik tak itu. “Sakit, kan, enggak bisa nunggu.
perlu dilakukan. Contohnya, semua perlu memberi stigmatisasi kepada Ketika orang sudah ngurus kartu, ha-
komplek lokalisasi, pub, karaoke, para pengidap HIV-AIDS. Sosialisasi rusnya dapat nomor dan langsung
berbasis komunitas perlu bisa dipakai sambil menunggu kar-
dilakukan, terutama kepada tunya jadi,” harap Okky.
para PSK. Sosialisasi kepada Dia mengungkapkan, di Jawa
kaum pria yang selalu men- Timur ternyata ada kasus bayi me-
datangi lokalisasi juga tak ninggal lantaran kartu BPJS-nya be-
kalah pen tingnya. lum dapat diakses setelah didaftar-
S e m e n t a r a A d i t y a kan. Masalah aktivasi ini jadi temuan
menyaran kan, ada langkah menarik saat melakukan kunker di
preventif yang dilakukan Kaltim. Berbeda dengan di Jakarta
Selatan, warga miskin bisa lang-
sung mendapat layanan kesehatan
setelah mendaftar, walau kartunya
belum jadi.

hukumnya wajib untuk diinjeksi an-
tivirus. Positif atau negatif terjang-
kit HIV harus disuntik. Itu tanggung
jawab puskesmas dan rumah sakit
setempat. Kalau tidak mau disuntik
usir saja, karena bila dibiarkan bisa
berbahaya,” katanya di Balikpapan,
Kaltim
Kaltim yang memiliki kekayaan Dinas Kesehatan Kaltim un-
alam luar biasa berupa minyak, tuk mendeteksi kemungkinan
gas, dan batubara, tentu menjadi penyebarannya dari para pen-
magnet bagi para pendatang un- datang. Untuk itu, semua pintu
tuk bermigrasi ke wilayah terse- masuk di pelabuhan dan bandara Senada dengan Okky, Aditya juga
but. Ba nyaknya masyarakat urban perlu memperketat pemeriksaan menyesalkan adanya aturan akti-
di Kaltim, tentu membawa risiko kesehatan, agar kasus HIV-AIDS tak vasi tersebut. Ini persoalan serius.
sosial dan kesehatan. Salah satu- terus meningkat di Kaltim. “Ini jadi Ketika ada warga yang sekarat, tak
nya adalah menjangkitnya penyakit konsekuensi logis ketika Kaltim jadi mungkin harus menunggu layanan
menular. Apalagi, di Kaltim banyak daerah urban yang dikunjungi oleh kesehatan hingga kartunya aktif.
tempat hiburan malam dan loka- masyarakat dari daerah lain, bahkan Banyak masyarakat yang tidak tahu
lisasi. lintas negara.” dengan kebijakan aktivasi tersebut.
Selama ini, nilai Imam, Pemda “Masyarakat harus mengetahui hal
Balikpapan dan Pemprov Kaltim BPJS Kesehatan ini. Masalahnya, masyarakat tidak
belum optimal melakukan pence- Sejak dirilis Kartu Indonesia Sehat tahu. Kalau tahu, mungkin masyara-
gahan. Puskesmas setempat harus (KIS) sempat terjadi tumpang tindih kat akan melawan kebijakan seperti
keliling memberi pemahaman bagi kepesertaan BPJS Kesehatan. Ba- itu. Jadi, perlu dicari terobosan agar
para pekerja seks di tempat loka- nyak penerima kartu ganda de ngan kartu BPJS Kesehatan di daerah bisa
lisasi. Kesehatan para pekerja dan fungsi yang sama, yaitu KIS dan segera diakses.” (mh) foto; iwan arma-
pendatang harus diperhatikan. “Se- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). nias, husen/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 61