Page 2 - MAJALAH 134

PENGANTAR REDAKSI

ebijakan hilirisasi industri pertambangan mineral masih menjadi
isu yang terus bergulir di tengah proses revisi UU Minerba.
Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
K Mineral dan Batubara (UU Minerba), Pasal 102-104, dan Pasal 170
disebutkan bahwa pemegang ijin usaha pertambangan mineral dan kontrak
PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR-RI karya wajib melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya
alam (SDA) mineral di dalam negeri, dengan membangun smelter.
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Dr. Winantuningtyastiti, M.Si Namun setelah berjalan lima tahun, pemerintah menilai para pemegang
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)
IUP mineral tidak serius dalam melakukan pengolahan dan pemurnian
WAKIL KETUA PENGARAH mineral di dalam negeri.
Dra. Damayanti, M.Si, “ UU ini dibuat tapi tidak ditindaklanjuti pembangunan smelter, hingga
(Deputi Persidangan)
tahun 2014 tidak ada yang terbangun. Komisi VII semangatnya ingin tetap
PIMPINAN REDAKSI perkuat hilirisasi. Itu yang paling pokok, karena ada beberapa PP dan Permen
Drs. Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial) yang justru menyalahi UU,” kata Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam.
Meski masih dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) namun
WK. PIMPINAN REDAKSI
Dra. Tri Hastuti DPR bertekad akan melakukan revisi UU tersebut dan bisa diselesaikan dalam
(Kasubag Media Cetak) tahun 2016 ini sebab sudah masuk dalam Prolegnas.
REDAKTUR Selain itu, soal penguasaan negara dalam hal ini adalah kepemilikan. Ini
Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos penting, karena selama ini bahan tambang kita tidak dicatat sebagai aset,
SEKRETARIS REDAKSI padahal mestinya batubara, perak, tembaga dan lainnya itu berdasar amanat
Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto UUD 45, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
ANGGOTA REDAKSI negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Sementara soal rezim kontrak karya harus diakhiri karena memposisikan
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, negara setara dengan badan usaha baik asing maupun dalam negeri. Intinya
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, posisi negara harus lebih tinggi. Harus diganti dengan izin yang sewaktu-
Ria Nur Mega waktu bisa dicabut kapan saja, berbeda dengan kontrak karya yang durasinya
REDAKTUR FOTO bisa puluhan tahun.
Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias Selain tiga fungsi pokok Dewan yang selalu dilaporkan dalam setiap edisi,
FOTOGRAFER soal hengkangnya investor menjadi isu yang dikupas dalam edisi ini, sebab
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Dikhawatirkan dengan
Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman, hengkangnya beberapa investor akan terjadi penurunan pertumbuhan
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah ekonomi, hingga inflasi yang meningkat, yang pada gilirannya akan
menambah jumlah pengangguran, yang akan berdampak pada kehidupan
ADMINISTRASI FOTO
Hasri Mentari sosial.
Politisi Gerindra asal dapil Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI berharap, Pemerintah jangan acuh tak acuh terhadap hengkangnya investor
Gedung Nusantara II Lt. 3 ini. Pemerintah harus dapat mempertahankan iklim investasi di Indonesia,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 sehingga minat investor tetap tinggi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
Fax. (021) 5715341, tetap terjaga.
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com
www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI
PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)
WK. PIMPINAN PENERBITAN
Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)
Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421
Email: penerbitandpr@gmail.com
Isi berita dan materi foto
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan

2 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016