Page 4 - MAJALAH 134
P. 4
ASPIRASI
Kasus Pelecehan Polisi dan Pengaduan Permasalahan
Kelompok Tani Hak Tanah
Saya selaku Ketua Tim Bedah Kasus Kelompok Tani Kami adalah Warga Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai
Maju Bersama yang ditujukan kepada Ketua Komisi IV Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel yang
DPR RI perihal pemberitahuan mengenai perkembangan menggarap lahan persawahan sejak 1970-an, namun pada
terbaru terkait pelecehan terhadap Polisi dan Kelompok 2006, PT. Sampoerna Agro Tbk mengolah lahan tersebut
Tani yang dilakukan oleh PT. Kutai Energi (KE) yang untuk tanaman kelapa sawit, tanpa ganti rugi atau memberi
tergabung dalam perusahaan PT. Toba Sejahtera Tbk hak plasma bagi masyarakat penggarap.
yang diduga milik pejabat negara. Bahwa pada 2013, kami melakukan aksi damai ke Pemkab
Berikut adalah kronologis peristiwa hukum dan OKI yang ditindaklanjuti oleh perwakilan Pemkab OKI ke
perkembangan atas kasus tersebut : lapangan dan menjanjikan akan mendapatkan hak berupa
Bahwa PT. KE telah melakukan perampasan tanah kebun kelapa sawit (plasma), namun hingga kini tidak
dan perusakan tanam tumbuh milik petani berlokasi di terealisasi.
Kampung Sungai Nangka RT. VI, Kel. Teluk Dalam, Kec. Kami memohon agar DPR RI membantu menyelesaikan
Muara Jawa, Kab. Kutai Kertanegara. permasalahan tersebut.
Bahwa lahan milik petani tersebut telah dikelola oleh Mihardi dan Masyarakat Desa Sidomulyo
PT. KE untuk dijadikan sebagai jalan houling dan tempat Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan
pembuangan tanah.
Bahwa pada tgl 4 Juni 2015 Penyidik Polda Kaltim
telah melakukan olah TKP dan menyelidiki perkara Harapan Perubahan Transformasi
tersebut dengan didampingi oleh beberapa lembaga
pemerintahan dan LSM. Saat ini perkara tersebut masih Saya sampaikan usulan perubahan transformasi bagi
dalam proses penyelidikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Badan Pertanahan
Bahwa pada saat ini perkembangan atas kasus Nasional BPN RI agar menjadi lembaga yang mampu
tersebut dapat disampaikan antara lain : mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar
PT. KE tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kemakmuran rakyat serta berkeadilan, dan keberlanjutan
permasalahan tersebut dengan terus melakukan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
kegiatan diatas tanah milik para petani. RI, diantaranya melalui:
Ribuan tanaman lada/merica, karet, kayu sengon Laksanakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
dll milik petani terendam air dan tercemar limbah Negara (LHKPN) sebagai syarat dan ketentuan bagi pejabat
batubara, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan di lingkungan BPN yakni bersedia melaporkan harta
hasil uji sampel kualitas air yang dilakukan oleh JATAM, kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat
WALHI, POKJA 30, AMAN. Efektifkan pengawas internal (Inspektorat BPN)
Bahwa petani telah memberi peringatan kepada dengan merekrut mantan komisioner KPK dan pejabat
pihak perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan di Ombudsman, serta menjalin kerjasama dengan Polri,
diatas lahan milik petani sampai proses hukum yang Kejaksaan, KPK, Ombudsman, BPK, BPKP, Kementerian
sedang ditangani oleh Polda Kaltim selesai. PAN RB, PPATK, dan sebagainya agar dapat mendorong,
Diduga perusahaan tidak memiliki izin operasional dan merangsang revitalisasi peran dan fungsi inspektorat/
untuk melakukan kegiatan diatas lahan milik petani pengawas internal BPN.
karena surat-surat tanah yang asli masih dimiliki oleh Optimalkan fungsi Pengawasan Melekat (WASKAT), tidak
para petani dan belum pernah dijual atau diserahkan hanya sebatas tanggung jawab dan sanksi administrasi, tapi
kepada siapapun. Perusahaan diduga telah membuat diperluas pada tanggung jawab perdata dan pidana. Jika ada
atau menggunakan surat palsu serta alih fungsi hutan pegawai/pejabat yang melakukan korupsi, maka terhadap
secara illegal. pegawai lain yang terkait pada lingkup pekerjaannya juga
Demikian agar Komisi IV DPR RI dapat membantu harus turut dimintakan pertanggungjawabannya khususnya
mengungkap kasus kejahatan tersebut dan berharap kepada dua tingkat jabatan di atasnya dan kepada pejabat/
agar masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan pegawai terkait yang berhubungan langsung dengan
ketentuan hukum yang berlaku. pekerjaannya terutama kepada Irjen BPN dengan penerapan
Rukka pembuktian terbalik
Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur Kiranya surat ini dapat disampaikan kepada Pimpinan
Komisi II untuk ditindaklanjuti.
4 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016
