Page 9 - MAJALAH 134

Berarti tidak ada lagi ekspor mi- Belum lagi kalau ada penyelewangan- sebaik-baiknya untuk keutamaan
ne ral mentah? penyelewengan, misalnya di tengah jalan manfaat bangsa dan negara.
Yang terbaik menurut saya kerannya dibuka, mau jadi apa kita?
seperti itu. Namun, ini baru tahap Mengubah kontrak karya, ten tu
pembahasan. Pendapat saya tentu bisa Masalah kontrak karya pertam- terkait dengan perjanjian inter-
dikuatkan dengan pendapat teman- bangan, perlukah diakhiri? nasio nal. Kita bisa diperkarakan di
teman yang lain, terutama dari Fraksi Di balik urusan bangsa dan Arbitrase Internasional. Bagaimana
Partai Demokrat, karena kami merasa negara, tentu ada urusan bisnis. menyikapinya?
UU ini diciptakan pada priode Pak SBY Masalah kontrak karya kita tidak bisa Pasti masalahnya lari ke Freeport.
untuk tujuan mendapatkan manfaat melaksanakan pemutusan secara Freeport habis masa kontraknya tahun
yang tertinggi dari minerba ini. Dan sepihak, karena ini ada legal standing- 2021. Dan baru boleh berbicara tentang
untuk mendapatkan manfaat yang nya. Hal ini harus betul-betul dicermati perpanjangan pada tahun 2019. Kalau
tertinggi itu, seluruh ekspor harus kalau kita ingin melakukan pemutusan. sekarang mengotak-atik persoalan ini,
melalui smelter. Ke depan, masalah kontrak karya tentu jadi masalah.
Sekarang perusahaan smelter harus memberikan manfaat bagi Untuk isu Freeport, kita jalani dulu
sudah ada yang mulai bekerja. Sudah bangsa dan negara, jangan sampai kontrak karya sesuai UU Minerba. Saat
melakukan investasi dan sudah kita selalu pada posisi yang tidak ini masih menggunakan kontrak karya,
melakukan pekerjaannya. Kalau nanti enak. Misalnya, pengelolaan gas yang tapi tetap bisa ekspor bahan mentah.
diubah dan tidak memberi pengutan ada sekarang melalui kontrak karya. Ini tentu menyalahi UU. Ekpor bahan
pada smelter, terus mau diapakan mentah dari Freeport, menurut saya
perusahaan smelter yang sudah melanggar UU dan berisiko tinggi.
memulai pekerjaanya. Akhirnya jadi Dalam UU tidak ada yang namanya
tidak bermanfaat untuk bangsa dan relaksasi. Sebaiknya kontak karya
negara. tidak perlu diotik-atik dulu. Kalau
melaksanakan harus sesuai dengan UU
Freeport ingin bangun smelternya Minerba. Tapi, kalau ada yang ekspor
di Gersik. Sementara tuntutan ma- Di balik urusan bangsa tanpa pemurnian, itu melanggar UU
sya rakat harus bangun smelter di dan negara, tentu ada Minerba.
Papua? urusan bisnis. Masalah
Jadi begini, smelter yang terbaik kontrak karya kita tidak bisa Apakah kita sudah menguasai
adalah di mulut tambang. Begitu hasil teknologi pengolahan bahan mentah?
tambang keluar, di situlah smelter melaksanakan pemutusan Menguasai. Smelter itu tidak sulit,
ditempatkan. Memang banyak hal secara sepihak, karena ini bukan imajiner. Saya kebetulan punya
yang harus diperhatikan, di antaranya ada legal standing-nya. latar belakang pendidikan teknik dan
infrastruktur yang meliputi energi, kita mampu.
jalan, trasportasi, dan lain sebaginya.
Kita membangun ini tidak ada ruginya, Lalu bagaimana dengan pembagian
sama saja membangun untuk bangsa hasil antara pusat dan daerah?
dan negara, juga untuk kejayaan Papua. Ini diatur dalam UU Perimbangan
Yang kedua, kita memberi jaminan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
kepastian hidup kepada teman- Kita ikutilah.
teman kita yang ada di Papua. Karena Bila Indonesia butuh, maka harus
dengan adanya smelter di sana, pasti membeli dengan harga internasional. Bagaimana DPR menanggapai isu
akan menggunakan tenaga-tenaga Waktu saya jadi Wakil Ketua Komisi dugaan adanya RUU yang berpihak
lokal Papua. Manfaatnya nanti ada VI, persoalan gas untuk pupuk pada perusahaan tertentu?
kehidupan ekonomi yang lebih baik. bermasalah juga, karena pasokan gas Tidak boleh. Kalau sampai ada
Ini juga memberi kepercayaan pada yang disalurkan ke kita kurang. seperti itu, kita harus tegas menindak.
temen-teman di Papua bahwa mereka Akhirnya mengambil pasokan Kebetulan UU Minerba itu dalam
mampu. Kami mendukung smelter itu gas dari pasaran internasional yang kor bid saya. Saya akan serius mena-
dibangun di Papua. harganya jauh lebih mahal. Ini menjadi ngani ini. Dan saya sudah berkali-kali
Bisa dibayangkan kalau smelternya tidak praktis. Padahal, gasnya dari kita. menyampaikan ini pada Pimpinan
di tempat lain. Perjalanan dari Papua Tapi, yang mengatur Singapura. Model Komisi VII, agar mengerjakan secara
ke tempat lain itu, kan, membutuhkan mana ini? Ini tidak memberikan faedah hati-hati. Jangan sampai melemahkan (mp, eko)
trasportasi. Tentu ada cost-nya. yang tinggi. Kontrak karya harus dilihat pendirian smelter.

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 9