Page 14 - MAJALAH 134

LAPORAN UTAMA

MENYISIR AGENDA

REVISI UU MINERBA

anyak persoalan strategis VII DPR yang sangat menguasai menimbulkan tumpang tindih
dan urgen dalam agenda dunia pertambangan. Beruntung, perizinan dan kerusakan lingkungan.
revisi UU No.4/2009 Parlementaria mendapat banyak Dahulu, ada PP yang memberi
B tentang Pertambangan penjelasan seputar agenda revisi UU kewenangan ke pemerintah provinsi.
Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Minerba. Saat ini, belum ada Panja Kini, diusulkan sepenuhnya oleh pusat.
Negara harus memegang kedaulatan Revisi UU Minerba. Yang ada sekarang “Karena mudahnya mengeluarkan
atas sumber daya alam. Negara tak adalah Panja Minerba Pengawasan. izin, membuat investor menjadi tidak
boleh disejajarkan dengan kontraktor Belum pula ada keputusan Bamus, terseleksi dengan baik. Ini kejadian di
seperti pada pola kontrak karya (KK). apakah revisi ini dibahas di Pansus daerah. Daerah juga minim SDM dan
S i ang itu, P a rlemen taria atau cukup di Panja. tidak teratur dalam mengelola industri
mengunjungi ruang kerjanya Satya menyisir satu per Minerba,” ungkap Satya. Pengelolaan
yang tertata rapi. Adalah satu agenda penting revisi oleh pemerintah pusat ditujukan agar
Satya Widya Yudha UU Minerba. Sebagai pengelolaan menjadi lebih teratur dan
Anggota Komisi Ketua Poksi Komisi tidak merusak lingkungan.
VII F-PG DPR, ia Rezim KK juga perlu segera diakhiri
memaparkan, dan diganti ke rezim perizinan. Hal ini
k e w e nangan sudah diatur dalam UU Minerba. Maka
pe ngelolaan ada istilah Izin Usaha Pertambangan
pertambangan (IUP) yang menggantikan Perjanjian
harus dikem- Karya Pengusahaan Pertambangan
balikan kepada Batu Bara (PKP2B). “Kita tidak mau
pemerin tah dalam proses revisi nanti, diubah lagi
pusat. Pe nge- menjadi rezim kontrak
lolaan di tangan karya,” ujar Satya. Dalam
pemerintah r e zim perizinan,
daer ah kewenangan sepe-
sering nuhnya ada di tangan
negara. Izin bisa
diberikan dan dicabut,
sesuai kewenangan
negara.
Sebaliknya, pa da
rezim KK me nem-
patkan negara setara
dengan kontraktor.
Dalam pola seperti
Foto: Iwan

Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha

14 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016