Page 19 - MAJALAH 134

Penguasaan negara itu dalam
UU Minerba sering ditafsirkan
berbeda-beda. Jadi, kita ingin
penguasaan ini bukan hanya
Foto: Jaka Nugraha
penguasaan saja tapi juga
kepemilikan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam

Putra KH Agus Ali Mashuri juga izin. Kalau izin itu bisa dicabut kapan transfer teknologinya, SDM, dan biaya,”
menyampaikan bahwa saat ini banyak saja bila tidak sesuai. Kita tidak terikat optimis Syaikhul.
mineral yang berada di Indonesia dengan kontrak yang durasinya sangat Dalam paparannya, legislator yang
tidak tercatat sebagai aset. Padahal, lama. bisa sampai 30 tahun,” jelasnya. lahir dengan latar belakang santri ini
di negara lain dicatat sebagai aset. Ini menjadi salah satu perhatian juga akan berupaya menyelesaikan
“Jadi emas sekian juta itu tidak pernah serius di DPR bahwa kepemilikan proses revisi ini pada tahun 2016.
dicatat sebagai aset. Nah ini, kan, negara menjadi hal yang penting Dirinya meyakini bahwa poin revisi
sayang sekali. Menurut UUD 1945 sehingga rezim kontrak karya yang tidak sebanyak Migas. Pada UU Migas,
disebutkan bahwa bumi dan air dan mengikat itu harus diakhiri untuk bisa banyak sekali pasal yang invalid,
kekayaan alam yang terkandung di mengembalikan kedaulatan negara. karena dibatalkan oleh Mahkamah
dalamnya dikuasai oleh negara dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, Konstitusi.
digunakan sebesar-besanya untuk juga menyambut baik perlunya BUMN Saat ini revisi UU Minerba yang
kemakmuran rakyat.” khusus pertambangan, agar lebih menjadi usul insiatif DPR masih dalam
Untuk memperkuat tujuan efektif hasilnya bagi perekonomian proses sinkronisasi di Badan Legislasi
kepemilikan negara tersebut, Syaikhul Indonesia. “Saya kira itu ide bagus DPR RI. “Sedang dipersiapkan dan
menyoroti rezim kontrak karya yang ya, karena kita tidak punya BUMN menunggu draf serta naskah akademik
jelas membuat posisi negara dengan pertambangan yang kuat. Saya kira dari RUU ini,” pungkasnya. Syaikhul
kontraktor menjadi sejajar. Rezim ini ini mungkin bisa menjadi induk dari menekankan revisi pada tahun ini akan
perlu diubah ke sistem izin. Hal ini holding BUMN-BUMN tambang yang memperkuat hasil yang didapat bagi
penting agar membuat posisi negara sudah ada.” keuntungan negara dan daerah.
menjadi di atas perusahaan kontraktor. Alumni Universitas Al Azhar Daerah yang menjadi sumber
“Ya menurut saya harus diakhiri itu juga meyakini bahwa Indonesia kekayaan alam seringkali menjadi
rezim kontrak karya itu. Kenapa, memiliki kekuatan untuk mengelola penerima risiko, bukan penikmat
karena kontrak karya itu memposisikan pertambangan jika disiapkan dari hasilnya. “Saya sering sampaikan
negara setara dengan badan usaha, sekarang, baik transfer teknologi bahwa kenyataan di lapangan, daerah
baik asing maupun dalam negeri. dan sumber daya manusianya. justru menikmati resikonya, bukan
Menurut saya ini tidak boleh. Negara “Terkait kesiapan, maka ini soal hasilnya. Jadi, seolah-olah tambang
posisinya harus lebih tinggi dibanding political will saja. Kalau kita mau itu menjadi kutukan masyarakat
badan usaha. Oleh karenanya, rezim benar-benar mengambil alih, maka sekitar, misalnya jalan menjadi rusak,” (sc, mp, hs)
kontrak karya harus diganti dengan harus dipersiapkan dari sekarang baik ungkapnya.

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 19