Page 20 - MAJALAH 134

SUMBANG SARAN

URGENSI HILIRISASI INDUSTRI MINERAL,

KONSISTENSI KEBIJAKAN,

DAN REVISI UU MINERBA

Oleh: Juli Panglima Saragih

kepentingan industri domestic, dan besar berbahan baku mineral.
kepentingan pembangunan daerah. Hilirisasi industri mineral dalam
Pentingnya kegiatan pengolahan dan negeri, sebenarnya mencakup
pemurnian mineral dapat diartikan semua jenis mineral, tetapi yang
sebagai larangan ekspor mineral memiliki nilai tambah ekonomi tinggi
mentah (ore). Oleh karena itu, diprioritaskan pada industri berbasis
pemerintah harus konsisten dalam mineral logam antara lain industri
kebijakan hilirisasi industri mineral besi baja, aluminium, nikel, dan
dalam revisi UU Minerba. tembaga. Keempat jenis ini mutlak
Setelah berjalan lima tahun, diolah untuk menghasilkan produk
pemerintah menilai para pemegang yang bernilai tambah. Dalam Pasal 112C
IUP mineral tidak serius dalam PP Nomor 1 Tahun 2014, disebutkan
Foto: Dok pri melakukan pengolahan dan pemurnian pemegang kontrak karya (KK) yang
mineral di dalam negeri, sebagaimana
melakukan kegiatan penambangan
yang diinginkan dalam UU Minerba.
kegiatan pemurnian, dapat melakukan
Untuk melaksanakan undang- mineral logam dan telah melakukan
undang tersebut, pemerintah telah penjualan ke luar negeri (ekspor).
mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun Artinya, pemerintah mendorong
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan ekspor mineral yang sudah diolah,
etiap kebijakan ekonomi Usaha Pertambangan Mineral dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu
yang diambil pemerintah batubara, sebagaimana diubah yang diperbolehkan, baik pemegang
berdampak pada pere ko- (amended) dengan PP Nomor 24 Tahun kontrak karya (KK) maupun pemegang
S no mian secara menye lu- 2012 dan PP Nomor 1 Tahun 2014 per IUP Operasi Produksi. Ketentuan
ruh, seperti kebijakan hilirisasi in- 11 Januari 2014. pembangunan smelter juga diatur
dustri pertambangan mineral. Isu ini Beberapa manfaat (benefit) dari dalam Peraturan Menteri ESDM No.
masih terus bergulir di tengah pro- pentingnya pengolahan dan pemurnian 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan
ses revisi UU Minerba. Berdasarkan mineral di dalam negeri antara lain: Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertama, memberikan nilai tambah Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
Pertambangan Mineral dan Batubara (ekonomi) bagi industri pertambangan Dari sisi pendapatan negara,
(UU Minerba), Pasal 102-104, dan mineral; kedua, mendorong (multiflyer dengan hilirisasi SDA mineral,
Pasal 170 disebutkan bahwa pemegang effect) terhadap perekonomian pendapatan negara dari pertambangan
ijin usaha pertambangan mineral nasional dan daerah; ketiga, membuka mineral memang berkurang. Tetapi
dan kontrak karya wajib melakukan lapangan kerja baru bagi penduduk dan dalam jangka panjang, pemerintah
kegiatan pengolahan dan pemurnian masyarakat; keempat,meningkatkan dapat mengambil manfaat ekonomi
sumber daya alam (SDA) mineral di investasi di sektor pertambangan; besar dengan adanya pajak PPN atas
dalam negeri, dengan membangun kelima, menumbuh-kembangkan mineral yang diekspor disamping
smelter. Tujuannya antara lain untuk industri dalam negeri yang sebagian PNBP. Secara tidak langsung kebijakan

20 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016