Page 18 - MAJALAH 134

LAPORAN UTAMA

HILIRISASI BERI

NILAI TAMBAH NEGARA

Indonesianindustry.com

su tentang pertambangan “Yang paling mendesak adalah negara atas tambang juga menjadi
menjadi sorotan DPR terutama soal hilirisasi. Ini diharapkan akan sorotan bagi Syaikhul. “Membangun
bagaimana perannya untuk lebih memberi nilai tambah yang besar smelter artinya kita tidak mengekspor
I efektif meningkatkan pendapatan pada negara. Saat ini kondisi industri mineral mentah tapi minimal ada
negara. Hal ini menjadi keprihatinan pertambangan antara hidup dan mati. mineral yang sudah dimurnikan dan
lebih karena Indonesia memiliki Perusahaannya ada, tapi mungkin diolah,” sambungnya.
kekayaan alam yang melimpah namun ratusan triliun uang tidak berputar. Mengenai penguasaan negara,
tidak dibarengi dengan pendaptaan Kemudian juga ada PHK sekian Komisi VII DPR RI berupaya untuk
negara yang seimbang dengan besaran ratus ribu orang. Beberapa daerah memperkuat perannya. Syaikhul
kekayaan alam tersebut. yang mengandalkan pendapatannya menekankan bahwa penguasaan
Oleh karena itu, revisi UU Nomor pada sektor itu menjadi berkurang negara itu termasuk juga soal
4 Tahun 2009 menjadi keniscayaan penghasilan daerahnya,” ujarnya. kepemilikan yang wajib dipenuhi
guna memperbaiki pola pengelolaan Menurut Anggota Fraksi PKB ini, oleh negara atas aset tambang yang
mineral dan batu bara untuk tujuan Komisi VII berupaya keras untuk digali dari perut bumi. Hal ini penting
kemakmuran rakyat sesuai dengan memperkuat hilirisasi dalam proses karena selama ini aset di bawah
Pasal 33 (3) UUD 1945 yang berbunyi revisi UU Minerba yang akan perut bumi Indonesia lebih banyak
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang berlangsung pada pertengahan dikendalikan oleh asing. Sehingga
terkandung di dalamnya dikuasai 2016 ini. Hal ini disebabkan adanya menyebabkan pemasukan negara tidak
oleh negara dan dipergunakan untuk beberapa poin di dalam PP Nomor seimbang dengan sumber daya alam
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan yang dimiliki Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 “Yang lebih penting lagi soal
Syaikhul Islam menilai revisi UU tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha penguasaan negara. Penguasaan
Minerba akan soroti hilirisasi sebagai Pertambangan Mineral dan Batu negara itu dalam UU Minerba sering
upaya untuk memberikan nilai tambah Bara dan Peraturan Menteri Nomor ditafsirkan berbeda-beda. Jadi,
yang besar bagi negara. Meski pun, saat 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan kita ingin penguasaan ini bukan
ini industri pertambangan dipandang Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan hanya penguasaan saja tapi juga
hidup dan mati karena ratusan triliun Pengolahan dan Pemurnian Mineral kepemilikkan. Artinya, revisi UU ini
uang tidak berputar walau Indonesia di Dalam Negeri yang bertentangan nantinya ada arah bahwa dikuasai juga
memiliki cadangan sumber daya alam dengan UU Minerba. dalam artian dimiliki oleh negara,” ujar
yang melimpah. Selain itu, smelter dan penguasaan politisi dari dapil Jawa Timur I ini.

18 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016