Page 23 - MAJALAH 134

Tabel 2. Tarif Bea Keluar (Tarif Pajak Ekspor)
atas Beberapa Produk Mineral Indonesia

No. Produk Mineral 12 Jan s/d 1 Jan s/d 1 Juli s/d 1 Jan s/d 1 Juli 2016 s/d
31 Des 2014 30 Juni 2015 31 Des 2015 30 Juni 2016 12 Jan 2017
1 Konsentrat Tembaga kadar > atau = 15% CU 25% 35% 40% 50% 60%
2 Konsentrat Besi kadar > atau = 62%Fe 20% 30% 40% 50% 60%
3 Konsentrat Besi Gutit/Laterit kadar > atau = 51%Fe 20% 30% 40% 50% 60%
4 Konsentrat Mangan kadar > atau = 49%Mn 20% 30% 40% 50% 60%
5 Konsentrat Timbal kadar > atau = 57%Pb 20% 30% 40% 50% 60%
6 Konsentrat Seng kadar > atau = 52% Zn 20% 30% 40% 50% 60%

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan kedua PMK Nomor 75/PMK.011/2012
tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar (pajak ekspor) dan tarif bea keluar (tarif pajak ekspor).

Berdasarkan data Kementerian Pemda, terutama kabupaten/kota provinsi (gubernur). Oleh karena itu,
ESDM, beberapa pembangunan smelter sangat mudah/seman-mena tanpa UU Minerba harus disesuaikan dari
di dalam negeri telah berjalan antara mempertimbangkan potensi sumber sisi kewenangan memberikan IUP (izin
lain untuk pengolahan/pemurnian daya dan daya dukung lingkungan. usaha pertambangan), kewenangan
nickel sebanyak 29 smelter; zircon Untuk itu pusat telah mengeluarkan mereview, dan mencabut/membatalkan
sebanyak 13 smelter; bauksit sebanyak peraturan bahwa setiap perusahaan IUP. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23
8 smelter; besi sebanyak 8 smelter; tambang batubara harus memiliki Tahun 2014 di atas menegaskan bahwa
kaolin-zaolit sebanyak 4 smelter; sertifikat Clean and Clear dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
mangan sebanyak 3 smelter; timbal dan eksportir terdaftar (ET) pada bidang kehutanan, kelautan, energi,
seng sebanyak 1 smelter. Konektivitas Kemendag. Pemerintah melarang dan sumber daya mineral dibagi antara
industri hilir tambang mineral dengan kegiatan penambangan batubara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
industri turunan harus sudah dirancang tanpa memegang sertifikat CnC dan Segala sesuatu menyangkut tambang
saat ini demi mendorong terciptanya terdaftar serta mendapat ijin (lisensi) mineral dan batubara dalam rangka
industri nasional yang berbasis pada ekspor dari instansi berwenang. investasi dalam negeri, kini menjadi
produksi. Bahkan seharusnya semua Kebutuhan batubara untuk pasar kuasa pemerintah provinsi termasuk
atau sebagian besar produk smelter domestic harus diprioritaskan perijinan pengolahan dan pemurnian
diserap industri dalam negeri (industri terutama untuk pembangkit listrik mineral logam dan batubara pada/di
logam, mesin, alat transportasi, dan PLTU di berbagai daerah dalam daerah provinsi.
elektronika) untuk mendapatkan nilai rangka program listrik 35.000MW. Revisi UU Minerba hendaknya
tambah yang lebih besar. Untuk hal Pemerintah harus tegas dalam berorientasi dan berlandaskan
ini peran Kementrian Perindustrian menerapkan aturan alokasi dan pada Pasal 33 UUD Tahun 1945,
menjadi sangat penting. ekspor batubara. sebagaimana politik pengelolaan
Isu lain yang krusial dalam revisi Dengan disahkannya UU Nomor SDA Migas—paradgima baru Migas
UU Minerba adalah soal ketentuan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagai sumber energi dan bahan
perijinan pertambangan batubara Daerah yang membuat kewenangan baku industri, dengan mengutamakan
yang disinyalir melebihi batas/ pemerintah kabupaten/kota dalam kebutuhan pasar domestik, terutama
ketentuan. Perijinan yang dikeluarkan perijinan minerba beralih ke pemerintah sektor industri.

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 23