Page 27 - MAJALAH 134

menjadi CPNS. yang memungkinkan untuk penyelenggaraan pemerintahan,
Dua masalah mendasar peng- memberikan payung hukum berikut simulasi kebutuhan ang-
ganjal pengangkatan, yakni angga ran terkait pengangkatan tenaga garan terhadap pra jabatan dan
dan payung hukum, mulai menda- honorer K2. peningkatan kapasitas tenaga
patkan opsi-opsi solusi. 2. Komisi II DPR RI dan Kementerian honorer K2.
Hal ini sudah menjadi kesimpulan Keuangan sepakat mendukung Mengenai kesimpulan ini Wakil
rapat dengar pendapat umum (RDPU) pendanaan untuk rekruitmen Ketua Komisi II Lukman Edy selaku
Komisi II DPR dengan Kepala BKN tenaga honorer K2 melalui duku- pimpinam rapat menyatakan ke-
Bima Haria Wibisana, Dirjen Anggaran ngan anggaran tahun 2016 melalui pu tusannya sekarang tinggal di
Kemenkeu Askolani, dan Dirjen mekanisme relokasi anggaran atau Menpan-RB Yuddy Chrisnandi. Karena
Peraturan Perundang-undangan pengajuan tambahan pagu di dua kementerian dan lembaga terkait
Kemenkumham Widodo Ekatjahjana lembaga yaitu Kemenpan-RB dan seperti LAN, BKN, Kemenkeu hingga
di DPR, Senin (22/2). BKN atau alternatif penyelesaian Kemenkumham, sudah siap.
Empat kesimpulan untuk per- lainnya yang diperkenankan sesuai “Nanti kan rapat dengan Menpan,
juangkan pengangkatan honorer K2: dengan peraturan perundangan kita lihat, kenapa tidak siap. Tinggal
1. Komiisi II DPR RI meminta pe me- yang berlaku. Menpan lagi, kalau menpan tidak
rintah (kementerian PAN-RB dan 3. Komisi II DPR RI meminta Lembaga punya political will, kami angkat
Kemenkumham) untuk memberikan Adimistrasi Negara (LAN) untuk tangan,” ujarnya.
payung hukum ter kait penyelesaian mengkaji secara mendalam Komisi II juga berencana membawa
masalah pengangkatan tenaga mengenai kebutuhan Aparatur Sipil persoalan ini ke Pimpinan Dewan dan
honorer K2 dengan membuat Negara dalam penyelenggaraan menyerahkan masalahnya kepada
beberapa opsi, yaitu: pemerintahan. Presiden Joko Widodo. Langkah
- Revisi UU No.5 Tahun 2014 4. Komisi II DPR RI meminta pemerintah ini akan ditempuh bila Menpan
tentang Aparatur Sipil Negara (LAN) agar dapat meningkatkan Yuddy tetap tidak siap mengangkat
dan peraturan perundangan kapasitas sumberdaya Aparatur K2. “Rencana ke presiden tetap. Tapi
lainnya yang terkait. Sipil Negara sehingga dapat kalau Menpan siap selesai, tidak perlu
- Peraturan perundangan lain memenuhi kompetensi ASN dalam ke Presiden,” pungkasnya. (as)

Foto: Runi

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) bersama Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman (tengah)

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 27