Page 25 - MAJALAH 134

Foto: Runi

Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan

mulai 2016 dan berakhir pada 2019,” nurutnya penting, karena Indonesia
kata Anggota Komisi II DPR, Arteria saat ini sedang dalam kondisi defisit
Dahlan di kompleks parlemen Jakarta, guru dan pelayan publik.
Selasa (9/2). Kita ini lagi defisit guru, defisit “Kita ini lagi defisit guru, defisit
Menurutnya, hal itu adalah sikap pelayan publik. Ini bukan pelayan publik. Ini bukan masalah
politik pemerintah yang mengikat masalah honorer aja, ini honorer aja, ini masalah kebangsaan.
mutlak dan wajib untuk dilaksanakan. Dimana negara tidak memikirkan nasib
Bahkan, dia mengkritik pemerintah masalah kebangsaan. Dimana mereka saat ini,” kata Arteria.
tidak boleh hanya mengumbar janji- negara tidak memikirkan nasib Menurut Arteria, saat ini yang
janji kampanye kosong belakang di mereka saat ini. menjadi fokus pemerintah hanya
depan tenaga honorer K2 di ang- menyelesaikan soal guru honorer K2
kat jadi CPNS untuk segera meng- dan bidan PTT saja. Pasalnya, tambah
implementasikan. Arteria, Pemerintah belum memiliki
Konsistensi pemerintah itu men- kapabilitas untuk menyelesaikan
cerminkan legitimasi rak yat. Dalam masalah pegawai honorer secara
konteks honorer, Poli tisi Partai Demo- pemerintah bisa mempekerjakan keseluruhan.
krasi Indonesia Per jua ngan (PDIP) ini honorer jauh dibawah UMP. Menu- “Yang mau kita selesaikan itu K2
mengingatkan Presiden Joko Widodo rutnya, jangan sampai bangsa ini bukan honorer seluruhnya. Kalau
(Jokowi) terkait nawacita bahwa negara dikontruksikan menjadi kuli diantara honorer seluruhnya itu ada enam
harus hadir di tengah rakyat. bangsa-bangsa dan honorer dijadikan jutaan bahkan 10 juta orang, kita hanya
pola bagi negara dalam konteks yang selesaikan 440 ribu orang. Bedanya K2
Jangan Jadi Kuli dilegalkan dengan honorer, K2 itu sudah ada PP
Arteria mempertanyakan, apabila Selanjutnya, Arteria Dahlan me- nya, sudah ada pengakuan pemerintah.
pengusaha saja diwajibkan untuk minta pemerintah harus mem per- Sudah ada janji pemerintah dalam
memperkerjakan orang dibawah Upaya hatikan nasib guru honorer dan bidan bentuk UU untuk menyelesaikan, tapi
Minimum Provinsi (UMP), kenapa PTT (pegawai tidak tetap). Hal ini me- yang honorer kan belum,” jelasnya.

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 25