Page 16 - MAJALAH 134

LAPORAN UTAMA

PENGUSAHA LOBI MENTERI UNTUK

EKSPOR TANPA PEMURNIAN

ejak tahun 2009 UU Mineral satunya, merumuskan pasal untuk banyak alasan mengapa para
dan Batu Bara (Minerba) menutup celah agar pemerintah tak pengusaha tidak melak sa nakan UU
sudah diberlakukan. Tapi UU menerbitkan Permen ESDM atau PP ini. Mereka pilih melobi Menteri ESDM
S ini bak macan tak bertaring. yang bertentangan dengan UU ini. supaya diperbolehkan ekspor tanpa
Larangan mengekspor mineral “Sebetulnya UU Minerba ini sudah harus melakukan pemurnian. Ada
mentah yang diamanatkan UU ini tak sangat bagus. Tapi, yang kita lihat banyak alasan. Contohnya, bagi mereka
dipatuhi. Sebaliknya, para pengusaha di lapangan sering kali UU ini tidak angkanya tidak masuk. Butuh biaya
pertambangan malah melobi Menteri diimplementasikan. Kita ingin menutup besar untuk mengekspor Minerba hasil
ESDM agar dibolehkan mengekspor celah kekurangan dari UU Minerba,” pemurnian,” ungkap Aryo lagi.
tanpa pemurnian. ucap Aryo, akhir Februari lalu. Menurut Aryo, poin seperti inilah
Ruang kerjanya tertata rapi. Setiap Seperti diketahui, UU ini melarang yang sangat krusial dalam pembahasan
tamu yang datang untuk berbincang, ekspor mineral mentah. Tapi, revisi UU Minerba. Sejak 2014, mestinya

Sejauh ini para pengusaha tambang
asing selalu berkilah bahwa ada
peraturan terbaru berupa Permen
ESDM yang membolehkan ekspor
mineral mentah. Tentu saja ini tidak
bisa dibiarkan.

selalu merasa nyaman. Parlementaria pemerintah berani melanggarnya semua proses pemurnian Minerba
berkesempatan mewawancarai secara dengan menerbitkan Permen sudah dilakukan di dalam negeri
eksklusif Anggota F-Gerindra DPR RI ESDM No.4/2014 yang membuka sebelum dijual ke luar negeri. Namun,
Aryo Djojohadikusumo, si empunya kran ekspor untuk mineral mentah. sayangnya menteri malah membuat
ruangan. Di tengah kesibukkannya Alasannya, untuk membangkitkan aturan yang bertentangan dengan UU.
menghadiri berbagai rapat, Aryo sektor perekonomian dan meredam Untuk proses pemurnian, memang
menyediakan waktu khusus untuk gelombang PHK di Tanah Air. butuh biaya tinggi. Perusahaan
membincang rencana Komisi VII yang Sebagian perusahaan pertambangan tambang besar mungkin masih bisa
ingin merevisi UU No.4/2009 tentang Minerba memang dikuasai asing. siap dengan biayanya. Tapi, bagi
Minerba. Tentu pengusaha berupaya melobi perusahaan tambang yang kecil-kecil,
Banyak poin penting yang ingin pemerintah agar diizinkan mengekspor selalu mencari cara dengan melobi
dirumuskan Komisi VII DPR ke dalam tanpa pemurnian. pemerintah agar diperkenankan
revisi UU Minerba kali ini. Salah “Kita harus mengertilah bahwa menjual mineral tanpa pemurnian.

16 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016