Page 11 - MAJALAH 134

Freeport tidak mau dengan alasan KK ketidakadilan sistem KK tersebut daripada kontraktor. Dalam UU
baru bisa dirubah jika disetujui oleh lewat agenda revisi UU Minerba Minerba belum jelas kepemilikan
kedua belah pihak. yang sedang digulirkan oleh Komisi negara atas sumber daya mineral. Ini
“Karena posisi Freeport sejajar VII. Alumni Colorado School of Mine, penting untuk dipertegas. Berbeda
dengan negara, tentu pemerintah tak Amerika Serikat ini, mengusulkan dengan UU No.22/2001 tentang
bisa berbuat banyak. Jika satu pihak agar revisi UU Minerba fokus pada Migas yang dinilai Kurtubi lebih maju.
tidak setuju, maka perubahan tidak pengembalian kedaulatan negara yang Disebutkan dalam UU itu bahwa Migas
bisa terjadi. Dan kalau dibawa ke telah hilang. di perut bumi milik negara. Bahkan,
arbitrase kita kalah. Saat ini mereka “Saya tak tahu konseptor UU ini kepemilikan negara atas Migas tidak
mau negosiasi dan baru tahun berfikirnya kayak apa. Padahal, yang hanya ketika Migas itu dinaikan ke atas
ini berubahnya sejak tahun 1967. benar harus mengacu pada pasal 33 bumi, tapi sampai ke pelabuhan untuk
Bayangkan!” papar Kurtubi. ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan tujuan ekspor.
Dalam pola rezim KK ini, kekayaan alam yang terkandung di “Jadi kita bisa copy paste apa yang
manajemen operasional tambang dalamnya dikuasai oleh negara dan ada di UU Migas ke UU Minerba. Tapi
diserahkan 100% ke kontraktor. Tentu dipergunakan untuk sebesar-besarnya dalam UU Migas juga tidak dijelaskan
ini membuat pemerintah kehilangan kemakmuran rakyat. Pengertian dengan baik pengelolanya. Bahkan,
kontrol atas biaya yang dikeluarkan dikuasai negara ini mengandung pengelolanya diserahkan pada BP
dalam eksplorasi tambang. Ketika pengertian dimiliki oleh negara.” Migas, lembaga pemerintah. Dan
kontraktor membeli alat tambang yang Meskipun sudah diatur dalam bagusnya, Mahkamah Konstitusi sudah
sangat mahal, pemerintah tidak tahu, konstitusi, tetapi UU tidak secara mencabut pasal yang berkaitan dengan
karena kontrol sepenuhnya dimiliki spesifik mengatur itu. Sehingga BP Migas,” ungkap Kurtubi lebih lanjut.
kontraktor. Akibatnya, kontraktor bisa penting dilakukan perubahan. “Aset Dengan begitu, negara sebagai
menggelembungkan biaya yang telah yang ada diperut bumi ini harus pemilik kedaulatan berada di
dikeluarkan untuk menambang emas, ada pemiliknya dan alhamdulillah atas perusahaan. Dan negara bisa
perak dan lain-lain, meskipun ada soal kepemilikan ini diatur dalam berkontrak dengan perusahaan
akuntan publik yang mengauditnya. pasal 33 UUD 1945. Meskipun begitu, asing atau nasional untuk membantu
Politisi dari dapil NTB ini juga saya kecewa berat karena UU kita mengelola SDA secara maksimal. Model
menyesalkan, modal tambang yang tidak mengatur kepemilikan itu. Ini business to business antar-perusahaan
g
g
dibeli oleh kontraktor dengan amanah besar yang harus kita sangat efektif untuk mengurangi
g
g
y
g
harga mahal sepenuhnya jadi miliki
beban APBN untuk mencari minyak
perjuangkan bahwa aset
harga mahal sepenuhnya jadi miliki perjuangkan bahwa aset beban APBN untuk mencari minyak
kontraktor. “Sampai kontrak mereka bumi harus dimiliki dan tambang. Bila menggunakan
dan tambang. Bila menggunakan
kontraktor. “Sampai kontrak mereka
bumi harus dimiliki
oleh negara,” tandas
berakhir, itu tetap menjadi miliki
dana APBN, negara bisa rugi jika
berakhir, itu tetap menjadi miliki oleh negara,” tandas dana APBN, negara bisa rugi jika
minyaknya tidak ditemukan.
deklarator Gerakan
mereka. Misalnya, saat ini mereka stop deklarator Gerakan minyaknya tidak ditemukan.
mereka. Misalnya, saat ini mereka stop
kontrak, maka barang-barang itu bisa
kontrak, maka barang-barang itu bisa P eman t apan Revisi UU Minerba harus
Revisi UU Minerba harus
P eman t a p an
mereka bawa pulang. Itulah jahatnya
mereka bawa pulang. Itulah jahatnya Pancasila itu. menghapus sistem KK di Indonesia.
Pancasila itu.
menghapus sistem KK di Indonesia.
kontrak karya!” tegas Kurtubi. Posisi negara Yang bisa dilakukan adalah contract
Posisi negara
Yang bisa dilakukan adalah contract
kontrak karya!” tegas Kurtubi.
Ironisnya, meski sistem K
bagaimana pun
production sharing atau bagi hasil.
Ironisnya, meski sistem KK K bagaimana pun production sharing atau bagi hasil.
harus lebih
merugikan, tapi masih diakomodir ha r us l eb ih “Kita tidak anti-asing. Kita undang
merugikan, tapi masih diakomodir
“Kita tidak anti-asing. Kita undang
dalam UU No.4/2009. Dia menyatakan
tinggi
dalam UU No.4/2009. Dia menyatakan tinggi mereka, karena punya teknologi, modal,
mereka, karena punya teknologi, modal,
kekecewaannya kepada DPR waktu itu. dan mau mengambil risiko. Ke depan
dan mau mengambil risiko. Ke depan
kekecewaannya kepada DPR waktu itu.
yang boleh menganggunkan
Bila kelak izin Freeport dihentikan,
Bila kelak izin Freeport dihentikan, yang boleh menganggunkan
aset di perut bumi Indonesia
maka perusahaan tambang asal
maka perusahaan tambang asal aset di perut bumi Indonesia
Amerika itu bisa membawa pulang adalah perusahaan negara,
Amerika itu bisa membawa pulang
adalah perusahaan ne gara,
semua aset perusahaannya. Dan
semua aset perusahaannya. Dan bu (hs)
bukan kon traktor.” kan kontraktor.”
Indonesia harus membangun
Indonesia harus membangun
kembali dari nol lagi.
kembali dari nol lagi.
Kini, ada kesempata
Kini, ada kesempatan n
yang baik untuk merubah
yang baik untuk merubah
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi Foto: Azka
PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 11