Page 6 - MAJALAH 134

PROLOG

AKHIRI KONTRAK KARYA MINERBA

Kekayaan yang ndang-Undang No.4 idealnya smelter dibangun di mulut
terkandung dalam tanah Tahun 2009 tentang tambang. Dengan dibangun dekat
Pertambangan Mineral
dan air di Nusantara U dan Ba tu Bar a (UU kawasan pertambangan, ada nilai
tambah yang didapat bagi negara.
harus sebesar-besarnya Minerba) sudah diundangkan sejak Misalnya, penyerapan tenaga kerja dan
dimanfaatkan bagi awal 2009. Pasal 103, UU Minerba pemanfaatan kandungan lokal yang
kesejahteraan rakyat mengamanatkan agar perusahaan lebih banyak. “Dan untuk mendapatkan
Indonesia. Begitulah pemegang kontrak karya melakukan manfaat yang tertinggi itu, seluruh
amanat konstitusi pemurnian di dalam negeri atas hasil ekspor harus melalui smelter,” katanya
yang tertuang dalam tambang Minerba selambat-lambatnya kepada Parlementaria.
Lain UU, lain pula Peraturan
lima tahun setelah UU Minerba
Pasal 33 UUD Negara diberlakukan. Kegiatan ekspor juga Menteri (Permen) ESDM. Permen
Republik Indonesia baru bisa dilakukan setelah pemurnian. ESDM No.5 Tahun 2016 tentang Tata
Tahun 1945. Namun, pada Tidak boleh lagi ekspor dalam bentuk Cara dan Persyaratan Pemberian
implementasi kebijakan, mineral mentah. Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan
kerap terjadi tarik Pembangunan smelter menjadi Mineral ke Luar Negeri Hasil
menarik antara legislatif keniscayaan untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian, justru
tidak senafas dengan UU Minerba
pemurnian mineral tersebut. Wakil
dan eksekutif. Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, yang sudah dirumuskan DPR. Permen

6 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016