Page 10 - MAJALAH 134
P. 10
LAPORAN UTAMA
Foto: todayminingnews
KONTRAK KARYA HARUS DIHAPUS
PR sedang melakukan revisi di dalamnya dikuasai oleh negara NKRI pada kontraktor. Hal ini tentu
Undang-Undang Nomor dan dipergunakan untuk sebesar- merugikan negara karena dalam KK,
4 Tahun 2009 tentang besarnya kemakmuran rakyat. Kurtubi posisi pemerintah dan kontraktor
D Pertambangan Mineral mengaku sudah lama memperhatikan sejajar. Kurtubi mencontohkan KK
dan Batubara (UU Minerba). Salah ketimpangan tata kelola SDA di Tanah untuk Freeport yang sejak 1967 sudah
satu isu krusialnya bagaimana negara Air. dipraktikkan. Pada 1998 KK Freeport
memposisikan diri dalam negosiasi “Saya termasuk yang sudah lama diperpanjang dan banyak kemudahan
pertambangan yang sudah terjadi memperhatikan tata kelola sumber yang diberikan. Misalnya, kewajiban
sejak tahun 1967. daya alam kita, jauh sebelum saya kontraktor membayar emas 1% pada
Adalah Anggota Komisi VII DPR menjadi Anggota DPR RI, tepatnya KK 1967 yang kemudian diperkuat oleh
Kurtubi yang kritis menyuarakan ketika saya masih menjadi pengamat KK1998.
penyimpangan dalam pengelolaan dan dosen di Pascasarjana Universitas Politisi Partai Nasdem itu menilai,
sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Indonesia. Saya sampai pada royalti emas yang hanya 1% sangat
Tata kelola SDA menyimpang dari kesimpulan bahwa tata kelola sumber merugikan negara. Ironisnya,
konstitusi dan merugikan negara. Salah daya alam di bumi pertiwi kita ini pemerintah tak bisa berbuat apa-apa,
satu penyebab utamanya adalah sistem menyimpang dari konstitusi dan betapa pun pemerintahan silih berganti
kontrak karya (KK) yang diberlakukan merugikan negara, baik migas maupun menghadapinya. Kedaulatan pun
di Indonesia. minerba,” tegas Kurtubi saat ditemui tergadaikan. Tahun 2002 sebetulnya
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun Parlementaria awal Maret lalu. sudah ada upaya menaikkan royalti
1945 jelas menyebut bahwa bumi, air, Dalam pandangan Kurtubi, sistem emas dari 1% menjadi 3,75% pada
dan kekayaan alam yang terkandung KK telah menyerahkan kedaulatan Pemerintahan Gus Dur. Tapi, PT
10 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016
