Page 15 - MAJALAH 134

ini, posisi tawar keduanya sama kuat. untuk Migas maupun Minerba. Dijelaskan kembali oleh Satya,
Bila salah satu pihak tidak setuju “Maksudnya, supaya orang contoh kegiatan downstream batu bara
menyangkut poin perjanjian kontrak, membangun smelter itu tidak berdiri adalah pembangunan pembangkit
maka bisa dibatalkan. Kedaulatan sendiri. Tapi, bisa dikaitkan dengan listrik (power plan). Sedangkan
negara pun bisa hilang. Dan perubahan investasinya yang ada di upstreem. downstream untuk mineral adalah
ke rezim perizinan ini, sudah sesuai Ini harus clear, karena tidak semua pembangunan smelter.
dengan amanat konstitusi Pasal 33 industri mampu menggabungkan Masih ada dua poin penting
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. keduanya. Tetapi kita akan mengatakan lainnya dalam revisi UU Minerba ini,
Selanjutnya, agenda revisi nanti penggabungan downstream ke yaitu izin usaha pertambangan (IUP)
mewajibkan pengolahan dan upstream bisa menjadi pilihan.” dan asas hukum. Pemberian IUP
pemurnian mineral (smelting) dimungkinkan tanpa batasan luas
tetap dipertahankan dengan batas wilayah, sepanjang punya komitmen
waktu yang diatur oleh peraturan membangun industri hilir. Bila tidak
pemerintah. Divestasi juga masuk berkomitmen membangun industri
agenda penting lainnya dalam revisi hilir, maka menurut Satya, sebaiknya
UU Minerba. Menurut Satya, divestasi pemberian IUP menggunakan batasan
51% harus dilakukan secara bertahap luas wilayah.
kepada perusahaan tambang asing Divestasi juga masuk agenda Sementara asas hukum UU Minerba
untuk dimiliki pemerintah pusat, penting lainnya dalam yang akan direvisi ini, menganut lex
pemda, BUMN, BUMD, atau swasta revisi UU Minerba. Menurut generalis, bukan lex spesialis. Tentu
nasional. hal ini dengan mempertimbangkan
Bila belum mencapai 51%, Satya, divestasi 51% harus keekonomian masing-masing operasi.
perusahaan tambang Minerba belum dilakukan secara bertahap “Lex spesialis diubah ke lex generalis
diperkenankan melakukan initial kepada perusahaan supaya izin kontrak yang ada bisa
public offering (IPO). “Divestasi dirubah sesuai peratuan perundangan
dimaksudkan untuk mendayagunakan tambang asing untuk dimiliki yang berlaku. Namun, tetap
kemampuan dalam negeri yang pada pemerintah pusat, pemda, mempertimbangkan asas keekonomian.
gilirannya nanti mampu mengelola. BUMN, BUMD, atau swasta Satya mencontohkan, KK Freeport
Dan yang mengelola bisa BUMN saat ini tidak bisa diubah walau ada
atau BUMD. Bila keduanya tidak nasional . UU pajak yang baru. Begitu juga
peraturan baru lainnya yang lahir
mampu, bisa diserahkan kepada peraturan baru lainnya yang lahir
mampu, bisa diserahkan kepada
p penandatanganan KK, tidak
p
setelah penandatanganan KK, tidak
swasta nasional Indonesia. Itu esensi setelah p g
swasta nasional Indonesia. Itu esensi
g
g
dari divestasi,” urai Satya lebih lanjut. bisa mengubah isi KK. “Itu namanya
dari divestasi,” urai Satya lebih lanjut.
bisa mengubah isi KK. “Itu namanya
lex spesialis. Kita ingin mengubah itu,
Pada bagian lain, mantan Wakil lex spesialis. Kita ingin mengubah itu,
Pada bagian lain, mantan Wakil
dari lex spesiali ke lex generalis, agar
Ketua Komisi VII ini, menjelaskan soal
Ketua Komisi VII ini, menjelaskan soal dari lex spesiali ke lex generalis, agar
masa peralihan KK dan PKP2B yang
masa peralihan KK dan PKP2B yang kedaulatan negara
kedaulatan negara
tetap be rada di
diatur sesuai batas waktu habis masa
diatur sesuai batas waktu habis masa tetap berada di
kontrak. Menurutnya, tidak diizinkan
kontrak. Menurutnya, tidak diizinkan atas.” atas.” (mh)
peralihan KK dan PKP2B sebelum
peralihan KK dan PKP2B sebelum
masa kontraknya berakhir.
masa kontraknya berakhir.
Sementara menyangkut kegiatan
Sementara menyangkut kegiatan
investasi downstream menjadi
investasi downstream menjadi
bagian tak terpisahkan dari
bagian tak terpisahkan dari
investasi upstream, baik
investasi upstream, baik
energytoday com
PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 15