Page 17 - MAJALAH 134

Aryo kemudian mencontohkan, untuk Minerba? Aryo menjelaskan, sejauh tersandera oleh Freeport. Contohnya,
nikel pemurniannya tidak mudah. ini para pengusaha tambang asing setiap kali Freeport berhenti beroperasi,
Bagi perusahaan sebesar PT. selalu berkilah bahwa ada peraturan pemerintah kehilangan pendapatan
Antam, misalnya, mungkin mampu terbaru berupa Permen ESDM yang dari pajak. Maka, hingga sekarang
melakukannya, karena didukung membolehkan ekspor mineral mentah. kemauan Freeport selalu diakomodir
finansial yang kuat dari perbankan. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. pemerintah. Ini tidak bisa dibiarkan.
“Nah, untuk membangun pemurnian Revisi UU Minerba sebetulnya Putra putri Indonesia harus bersiap diri
hilirisasi, kan, perlu dukungan sudah digagas sejak periode kerja DPR merebut pengelolaan tambang emas
infarstruktur dan keuangan yang kuat. yang lalu. Pada periode ini, wacana ini. Untuk merebut Freeport, kata Aryo,
Yang paling mahal faktornya adalah revisi itu mengemuka kembali untuk harus memperhitungkan implikasi
listrik. Mau bangun hilirisasi percuma segera diselesaikan dan masuk dalam hukum dan hubungan internasional.
kalau enggak ada listriknya. Masa Prolegnas. Revisi itu nanti harus ”Sektor politik dan geopolitik
mereka harus membangun pembangkit memuat sanksi bagi pemerintah bila harus diperhitungkan pula. Bila
listriknya sekaligus. Enggak masuk melanggar UU Minerba lagi. Misalnya, sudah direbut, siapa nanti yang
akal, memang,” tutur Aryo. dengan menahan anggaran ESDM agar mampu mengurus. Bagi saya BUMN
Perlu terobosan kebijakan untuk tidak lagi menerbitkan peraturan yang yang paling besar dalam bidang
mempermudah hilirisasi ini. “Tetapi, ya jelas-jelas bertentangan dengan UU. ini tentu saja Antam. Pertanyaan
bukan berarti pemerintah bisa dengan Pada bagian lain, Aryo juga me- berikutnya, apakah Antam siap. Kalau
g
leluasa mengeluarkan Permen yang g nying gung soal perusahaan tambang siap pasti butuh biaya besar untuk
y
sudah jelas-jelas melanggar UU dengan raksasa PT. Freeport Indonesia. Sudah mengelolanya. Butuh penyertaan
sudah jelas-jelas melanggar UU dengan
membiarkan ekspor dalam bentuk 30 tahun lebih Freeport mengeruk modal negara lagi. Butuh anggaran
membiarkan ekspor dalam bentuk
mentah. Kalau seperti ini terus, kapan tambang emas dari bumi USD 10 miliar dollar atau sekitar
mentah. Kalau seperti ini terus, kapan
kita mau memastikan supermasi UU
kita mau memastikan supermasi UU Papua. Freeport kerap Rp140 triliun untuk itu.” (mh)
dilaksanakan,” tandasnya lagi.
dilaksanakan,” tandasnya lagi. berkilah tidak punya
Yang jelas, kata politisi dari dapil
Yang jelas, kata politisi dari dapil cu kup dana untuk
DKI III ini, harus ada hilirisasi Minerba membangun smelter.
DKI III ini, harus ada hilirisasi Minerba
di Indonesia. Aturan dalam pasal-pasal
di Indonesia. Aturan dalam pasal-pasal Argumen yang tidak
pun nanti ingin diperketat. Semua
pun nanti ingin diperketat. Semua logis. “Beroperasi
perusahaan tambang yang beroperasi
perusahaan tambang yang beroperasi sejak tahun 1960-
di Indonesia harus membangun
di Indonesia harus membangun an dan kini sedang
pemurnian, hilirisasi, smelter, pabrik menjalani kontrak hi-
pemurnian, hilirisasi, smelter, pabrik
peleburan, dan lain sebagainya. Untuk ngga 2021, ke mana saja
peleburan, dan lain sebagainya. Untuk
itu, akses dukungan keuangan dari
itu, akses dukungan keuangan dari duitnya,” ujar Aryo.
perbankan juga harus dipermudah. Pemerintah Indo-
perbankan juga harus dipermudah.
Ketika ditanyakan, apakah nesia, sambung
Ketika ditanyakan, apakah
perusahaan-perusa- Aryo, selalu
perusahaan-per usa-
haan tambang
haan tambang
rak sasa asing di
raksasa asing di
Indonesia sudah
Indonesia sudah
menj alankan
menj alankan
amana t UU
am a n at UU
a a a a a a a a a
Foto: Jaka Nugraha

Anggota Komisi VII DPR, Aryo Djoyohadikusumo

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 17