Page 12 - MAJALAH 134

LAPORAN UTAMA

Marwan Batubara, Pengamat Minerba

BATALKAN PERMEN DAN PP

YANG BERTENTANGAN

DENGAN UU MINERBA

ejak diundangkan bertentangan dengan UU minerba
pada 2009 lalu, tersebut. Adalah pengamat Minerba
UU N o .4 Tahun Marwan Batubara yang menegaskan,
S 2009 ten t ang sebaiknya dua aturan yang melanggar
Pertambangan Mineral dan UU itu dibatalkan saja. Pembatalan tak
batu bara seperti tak punya perlu menunggu revisi UU Minerba
gigi. Ada Permen ESDM untuk memperketat aturan agar tak ada
No.5/2016 dan PP No.1/2014 celah bagi pemerintah menerbitkan
yang bertentangan denga aturan yang bertentangan dengan UU.
UU Minerba. Pasalnya, UU Dihubungi akhir Februari lalu,
ini melarang ekspor mineral Marwan yang juga Direktur Eksekutif
mentah, tapi Permen dan PP itu Indonesian Resources Studies (IRESS),
malah membuka kran ekspor. memberikan pandangannya kepada
Tekanan asing boleh jadi Parlementaria. Berikut petikan
ikut bermain di balik wawancaranya.
terbit nya dua
atu ran yang Apa yang paling mendesak dalam
revisi UU Minerba kali ini?
Ya, smelting dalam negeri, kontrak,
renegosiasi, dan pendapatan negara.
Intinya itu. Mungkin yang sudah
beres adalah local content dengan
luas wilayah. Itu kalau memang sudah
dianggap selesai. Yang lainnya belum.
Jadi, soal smelting dalam negeri, itu
jangan sampai menggangu program
hilirisasi untuk peningkatan nilai
tambah. Jangan sampai dihilangkan.

Permen ESDM No.5/2016 tentang
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian
Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan
Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengo-
lahan dan Pemurnian, ternyata ber-
Foto: Oji ten tangan dengan UU Minerba.
Pengamat Minerba, Marwan Batubara

12 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016