Page 13 - MAJALAH 134

Foto: energyspectrumindo

Bagaimana menurut Anda? keinginan DPR merevisi UU Minerba pada sektor migas, daerah dapat 5
Undang-undangnya dong yang untuk menutup celah terbitnya persen. Itu saja sebagai rujukan bagi
harus dijadikan pegangan. Permen dan PP yang bertentangan daerah penghasil.
dengan UU, itu sama saja dua aturan
Jadi, Permen harus diabaikan, tersebut boleh diberlakukan saat ini, Soal tambang Freeport, Anda
karena melanggar UU? sebelum UU-nya direvisi. Batalkan pernah memimpin delegasi ke DPR
Otomatis itu harus batal. saja Permen dan PP tanpa harus untuk mewacanakan pembentukan
Dan pemerintah mestinya bisa memperketat aturan dalam revisi Pansus merebut kembali Freeport.
mengoreksi kalau itu diterbitkan oleh UU. Kita memang memahami situasi Kebetulan sekarang sedang ada revisi
pemerintahan masa lalu atau oleh sekarang yang dirasa berat oleh UU Minerba, bisakah menempatkan
pemerintahan sekarang. Termasuk pemerintah. dalam pasal khusus untuk membatasi
juga PP No.1/2014 tentang Kegiatan kontrak karya bagi perusahaan-
Usaha Pertambangan Minerba. Semua Bagian krusial lain dari revisi UU perusahaan tambang raksasa yang
itu harusnya dikoreksi. Cuma karena ini adalah pembagian kewenangan dikuasai asing?
pemerintah juga butuh dalam hal pusat dan daerah yang sampai Berangkat dari Pasal 33 UUD NRI
penerimaan negara lewat pajak, maka sekarang masih juga bermasalah. Tahun 1945, sebaiknya kontrak itu
PP itu dipertahankan. Daerah cenderung ingin mendapat dengan BUMN. Bukan dengan model
Mungkin itu ada kaintannya juga lebih banyak dari pengoperasian perizinan. Seandainya kita harus kerja
dengan banyaknya kasus PHK. Dan tambang minerba. Bagaimana Anda sama dengan asing, mungkin di awal
tidak menutup kemungkinan ada melihat ini? kita harus punya saham. Setelah sekian
tekanan pula dari asing. Kita bisa Ya, itu harus dikembalikan ke pusat, tahun, baru kita jadi pemegang saham
mengerti dengan kondisi seperti karena lebih banyak mudaratnya mayoritas.
itu. Maka, kita jelas membutuhkan dibanding manfaatnya bila diserahkan
peraturan yang bisa menjadi ke daerah. Selama ini yang rakyat Kita sudah siap merebut kembali
landasan hukum supaya tidak terjadi daerah dapat dari ekonomi sektor Freeport?
pelanggaran aturan. SDA juga tidak jelas. Yang menikmati Kalau Anda bertanya pada saya,
hanya oknum-oknum. Yang penting di ya saya jawab sesuai dengan Pasal 33
DPR ingin memperketat aturan pusat ada transparansi dan pembagian UUD NRI Tahun 1945. Kita jalankan
dengan revisi UU Minrba ini, agar pendapatan yang adil. Jadi lebih bagus saja itu. Tetap harus kita kelola
tidak ada celah keluarnya Permen dikontrol oleh pusat. sendiri siap atau tidak siap. Kalau
dan PP seperti itu. Pandangan Anda? ada pertanyaan siapkah kita merebut
Ya, batalkan saja Permen dan PP Idealnya pembagian pusat dan dan mengelola Freeport, itu berarti
oleh DPR, kalau memang niatnya baik daerah berapa besar? meragukan kemampuan kita dan
ingin memperketat aturan main. Kalau Sebetulnya kalau kita mau merujuk amanat konstitusi. (mh)

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 13