Page 5 - MAJALAH 134

Penyelesaian Masalah

Keprihatinan Terhadap Ketenagakerjaan di PT Pertamina
Proses Pembuatan UU Kami para buruh yang telah bekerja selama 10 s.d.

Ini adalah sikap keprihatinan saya terhadap 25 tahun di PT. Pertamina Geotermal Energi (PGE) area
Lahendong, yang di PHK secara sepihak oleh PT. PGE, ketika
proses pembuatan undang-undang serta revisinya, mereka meminta pihak PT. PGE menyesuaikan status dan
yang dilakukan berdasarkan pesanan atau order kedudukan hukum para buruh dengan ketentuan hukum
dari pihak-pihak tertentu atau penguasa yang yang berlaku.
mempunyai kepentingan terhadap UU tersebut. Bahwa Disas Tenaga Kerja Kota Tomohon telah
Bahwa UU tersebut dibuat sebagai payung
hukum dari kepentingan sekelompok atau orang melaksanakan pertemuan tripartit, dan dilanjutkan
pertemuan tripartit dengan Disnakertrans Provinsi Sulawesi
tertentu dalam melaksanakan kepentingan yang Utara, namun tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya
menguntungkan sehingga keinginan atau kegiatan Disnakertrans Sulawesi Utara menurunkan Pengawas ke PT.
kelompok tersebut berjalan dengan lancar. Dalam PGE untuk memeriksa dan meneliti semua kontrak tenaga
hal ini misalnya revisi UU tentang Lalu Lintas di kerja dan hasilnya bahwa status tenaga kerja di PT. PGE
Jalan Raya maka pihak yang diuntungkan adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang berdampak
aparat kepolisian atau revisi UU tentang Migas pada tindakan PT PGE memberhentikan pengadu dan
dibuat untuk kepentingan mafia migas. rekan-rekan.
Selain itu menurut saya, mengenai UU tentang
Bahwa Disnakertrans telah melakukan sidang mediasi
Pilkada dibuat dengan sarat kepentingan bagi partai penyelesaian hubungan industrial dan memberikan saran-
politik, yang diharapkan kader partai politik dapat saran secara tertulis, yang menyatakan bahwa hak-hak
menduduki jabatan sebagai kepala daerah. buruh harus dibayarkan, namun saran-saran tersebut
Seharusnya revisi dan pembuatan UU harus
berdasarkan kebutuhan untuk kesejahteraan dan tidak dilaksanakan oleh pihak PT. PGE, bahkan pihak
perusahaan menghendaki kasus tersebut untuk dilanjutkan
kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan ke Persidangan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri
sebagian golongan atau kelompok tertentu. Manado.
Oleh karena itu, sebaiknya pemilihan Presiden
Ketua Majelis Hakim Bapak Erfan Basuning, SH, M.Hum
dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh menyatakan bahwa hak-hak akan dibayar karena sudah ada
rakyat, sedangkan pemilihan Kepala Daerah penetapan tertulis dari Depnakertrans Sulawesi Utara serta
dapat melalui Kementerian Dalam Negeri atas hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Meneg BUMN
persetujuan Presiden RI. dan Kemenakertrans. Namun ternyata di Pengadilan Negeri
Saya berharap kiranya Ketua DPR RI dan
Pemerintah dapat memberi perhatian dan Manado, Ketua Pengadilan Negeri lebih berpihak kepada
perusahaan dan memutuskan gugatan pengadu ditolak.
pertimbangan atas masukan ini. Kami memohon Ketua Komisi IX DPR RI membantu
Burhan M
Jakarta Barat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan
yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan.

Muhadi Saleh
Tomohon, Sulawesi Utara

Kewajiban Menutup Aurat bagi Wanita TNI

Saya adalah pensiunan TNI AD dengan jabatan Militer yang menutup aurat dan tidak tembus pandang.
terakhir sebagai ahli Komandan SESKAU dan sebagai Menurut pengadu, pembiaran terhadap kondisi tersebut,
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ideologi Lemhanas RI ingin disebabkan oleh sikap ragu-ragu para pemimpin/elit
menyampaikan aspirasi mengenai rasa keprihatinan saya yang tidak patuh dan tidak taat dalam melaksanakan
terhadap Anggota TNI Wanita yang belum menggunakan perintah Allah SWT.
busana muslimah, padahal banyak Anggota TNI wanita Saya berharap agar Ketua DPR RI dan Pemerintah
yang beragama Islam. RI dapat memberi perhatian dan pertimbangan atas
Seharusnya Pimpinan/elit di TNI AD memperhatikan permasalahan tersebut.
masalah tersebut, agar Anggota TNI wanita yang Yunianto S.Y.
beragama Islam dapat memiliki Pakaian Dinas Resmi Yogyakarta

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 5