Page 76 - MAJALAH 134

PARLEMEN DUNIA

pada akhir Perang Dunia II yang mempengaruhi regulasi kerjasama antara laboratorium riset nasional, universitas,
administrasi kontrak induksi teknologi di Jepang. Namun, dan sektor swasta; keseimbangan antara penelitian dasar,
2
tingginya tekanan asing untuk melakukan liberalisasi penelitian terapan dan pengembangan, dan pelatihan bagi
membuat parlemen Jepang (The Diet) melakukan perubahan para peneliti. Universitas memiliki peranan penting dalam
di tahun 1979 dan 1980 dengan menghapus undang-undang menjaga otonomi para peneliti dan menentukan aktivitas
investasi asing dan mengamandemen undang-undang penelitian. Undang-undang tersebut membayangkan akan
FECL. Dampak dari perubahan tersebut adalah sistem yang terbentuknya rencana dasar untuk mempromosikan ilmu
lebih bebas terhadap transfer teknologi dari asing dengan pengetahuan dan teknologi dengan menjadikan Dewan Ilmu
prosedur pelaporan yang lebih simpel dan rasional. Namun, Pengetahuan dan Teknologi sebagai konsultan utamanya.
dengan sistem undang-undang FECL yang baru, pemerintah Parlemen Jepang mulai memprioritaskan kebijakan
Jepang lebih hati-hati dalam mengatur arus teknologi. politik industrial dan teknologi sejak tahun 1980. Dalam
Pada tahun 1995, dibentuk Undang-Undang Science implementasinya, perhatian atas isu ini diimplementasikan
and Technology Basic Law untuk melengkapi dasar hukum menjadi pasal hukum dan kebijakan politik terkait bidang
pemerintah dalam mewujudkan “Nation Based on the ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan perguruan
Creation of Science and Technology” di Jepang. Undang- tinggi, yang kemudian disebut sebagai “Kerja sama Tripartit
undang tersebut diprakarsai oleh kelompok lintas partai (Industri- Pemerintah- Universitas)”.
di parlemen yang mempersiapkan RUU tersebut dengan Tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang
dukungan dari Science and Technology Agency dan adalah memperkuat kerja sama industri dengan universitas
kompromi dari berbagai kementerian, agensi dan partai melalui beberapa cara, yaitu :
politik. Secara umum, UU tersebut berisi: negara menjadi
3
bertanggung jawab dalam formulasi dan implementasi The Patent Isue Related to National Universities : Apabila
kebijakan yang komprehensif untuk mempromosikan ilmu ada penemuan teknologi baru, dipatenkan oleh universitas
pengetahuan dan teknologi; menekankan perhatian pada dan menjadi aset negara.

Foto: busiensstimes

Suasana rapat di gedung Parlemen Jepang

76 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016