Page 56 - MAJALAH 72

PROFIL

Dewan Perwakilan Rakyat, 5(lima) asas, yaitu transparency, masyarakat.
memiliki 3(tiga) fungsi ; pertama, accountability, responsibility, independence, Adapun privatisasi dilakukan
legislasi, yaitu membentuk undang- and fairness. Professional Leadership, dengancara;pertama,penjualansaham
undang bersama-sama dengan terkandung di dalamnya unsur meryt berdasarkan ketentuan pasar modal,
Pemerintah, di mana sebagai legislator system recruitment, education and cara ini disebut IPO (Initial Public
harus memahami minimal 3 (tiga) experience,danhigh morality.Sedangkan Offering), kedua, penjualan saham
aspek, yakni aspek yuridis, sosiologis, yangdimaksuddenganMarket Oriented, , secara langsung kepada investor, atau
Mar
Mar
ket
ket
ed
ed
ient
ient
r
r
O
O
dan filosofis. Kedua, pengawasan, di dengan menangkap keinginan pasar, Strategic Sales (SS), dan yang ketiga,
mana sebagai seorang anggota Dewan, antara lain, customer service, product penjualan saham kepada manajemen
harus melakukan pengawasan, baik diversification, dan entrepreneurship’s. dan/atau karyawan Persero yang
pengawasan terhadap pelaksanaan Saatinidimasyarakatsedangterjadi bersangkutan, dan dikenal dengan
nama
undang-undang, maupun pengawasan gonjang ganjing atau pro dan kontra nama
nama EMBO (Employee Management
Buy Out). Adapun Persero yang dapat
diprivatisasiharussekurang-kurangnya
memenuhi kriteria, bahwa perusahaan
tersebutsektorusahanyakompetitifatau
terkait dengan teknologi yang cepat
berubah.
Anwar Sanusi, selaku anggota
Dewan yang membidangi BUMN,
setuju dengan privatisasi, asal
tujuannya tidak melenceng, yaitu
guna meningkatkan kinerja dan nilai
tambah bagi perusahaan. Namun,
sebelum diprivatisasi, bagi BUMN
yang sakit-sakitan harus diobati
dulu agar sehat, yaitu dengan cara
restrukturisasi, dengan tujuan untuk
memperbaiki kinerja perusahaan.
Setelah perusahaan tersebut dalam
doc. keluarga KomitePrivatisasidanrekomendasidari
keadaan sehat, berdasarkan arahan dari
Menteri Keuangan, maka selanjutnya
dikonsultasikan dengan DPR, yang
membidangi kebijakan BUMN, untuk
dibahas secara mendalam dengan
terhadap program pembangunan yang terhadap privatisasi BUMN, yang prinsip kehati-hatian. Hasil konsultasi,
dilakukan oleh Pemerintah. Ketiga, seolah-olah jika BUMN di privatisasi bisa diterima sepenuhnya, ditolak,
Anggaran (Budgeting), yaitu membahas sama saja dengan menjual BUMN, atau diterima dengan perubahan-
anggaran yang diajukan oleh Pemerintah, karena modal BUMN adalah dari perubahan baik metodenya, maupun
berbasiskan kinerja, sehingga dapat kekayaan negara yang dipisahkan, cara melaksanakannya.
diukur tingkat penyerapan dan makaopiniyangberkembangsamasaja Sejak ia duduk di Komisi VI DPR,
manfaatnya bagi masyarakat luas. dengan menjual aset negara. Sebagai Anwar tidak pernah menyetujui cara
Anwar Sanusi, memperoleh seorang akademisi, dan Wakil Ketua privatisasi dengan metode strategic sales
gelar Doktor dalam bidang komisi VI DPR,Anwar sangat prihatin (SS),walaupunmemangadaupayadari
ekonomi dengan predikat cum laude, mencermati gonjang ganjing ini, dan pihak-pihak tertentu yang mengajukan
mempertahankan disertasinya dengan mencobameluruskanpengertiantentang privatisasidengancaratersebut.Dalam
substansi judul kinerja Badan Usaha privatisasi. kurunwaktuhampirlimatahun,Komisi
Milik Negara, di mana dari hasil Berdasarkan UU No. 19 Tahun VI DPR, hanya menyetujui beberapa
penelitiannya dikemukakan bahwa 2003 tetang BUMN, yang dimaksud BUMN untuk diprivatisasi, itu pun
untuk meningkatkan kinerja BUMN dengan Privatisasi, adalah penjualan dengancaraIPO (Initial Public Offering),
diperlukan 3 (tiga) resep, yaitu ; saham Persero, baik sebagian maupun dengan maksimal saham yang dilepas
Penerapan Good Corporate Governance, seluruhnya, kepada pihak lain dalam tidaklebihdari30%(tigapuluhpersen),
Professional Leadership, dan Market rangka meningkatkan kinerja dan nilai yang pelaksanaannya secara bertahap
Oriented. Good Corporate Governance perusahaan, memperbesar manfaat menunggu harga saham yang bagus.
a
(GCG) akan berhasil dengan baik, jika bagi negara dan masyarakat, serta Sebagai Pimpinan Komisi VI
kan
a
diterapkan dengan memperhatikan memperluas pemilikan saham oleh DPR, Anwar juga secara intensif ikut
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72