Page 55 - MAJALAH 72

PROFIL

t
i
l
i

i
s
o
a
a
l
alau politisi Partai anak dan tiga cucu ini, masih merasa moneter sedang melanda hebat di
p

u
r
a
t
i
a
P
K K (P P P) di DP R sang Doktor Ekonomi ini, tengah perbankangulungtikar,dengananalisis
Indonesia dan puluhan perusahaan
a
n
t
n
s
perlu untuk terus menimba ilmu. Kini,
e
r
a
u
u
P
e
m
g

a
a
b
n
n
P
Persatuan Pembangunan
P
di
P)
DP
R
(P
yang sederhana, Anwar berpendapat

p
berjuang untuk melengkapi seluruh
i
a
s
e
a
l
a
o
r
s
n
menguasai persoalan
n
e
u
g
m
a
bagaimana
Islam
dan
K K K K K K K K KIslam dan bagaimana
karena para bankir tidak melaksanakan
Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu
memperjuangkan nilai-nilai agama persyaratan untuk menjadi seorang bahwa penyebab kebangkrutan tadi
samawi itu dalam produk politik, adalah Ekonomi. prinsippemberiankreditsecarabaikdan
hal yang sangat wajar, mengingat visi Perjuangan politiknya di DPR benar. ”Lima prinsip dalam pemberian
dan misi partai hasil fusi partai-partai memasukkannilai-nilaiIslam,terutama kredit perbankan yang dikenal dengan
Islam pada 1973 memang demikian. pada periode awal duduk sebagai 5 C ( character, capacity, condition of
Tetapi, mencari figur yang wakil rakyat hasil Pemilu 1997 atau economic, capital, dan collateral)collateral)collateral telah
menguasai soal Islam dan sekaligus DPR masa bakti 1997-1999 menurut dilanggar,” jelasAnwar.
masalah ekonomi dan transportasi laut, pengakuan Anwar Sanusi, telah Dalam keseharian sebagai wakil
boleh dibilang jarang. Di antara sedikit berhasil memasukan lima prinsip rakyat, Anwar Sanusi lebih banyak
politisi itu, adalah Dr. H. ANWAR syariah dalam UU No. 10 tahun 1998 menggeluti persoalan yang menjadi
SANUSI, SH, S.Pel, MM, Ketua tentang Pokok-Pokok Perbankan. bidang tugasnya, terutama soal
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Lima prinsip syariah itu, yakni prinsip Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
Pusat Partai Persatuan Pembangunan mudharabah (bagi hasil pemodal dan Menengah, juyga tentang Kinerja
(DPP PPP), yang juga Ketua Umum dan pengelola), musyarakah (bagi ratusan Badan Usaha Milik Negara.
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), hasil sesuai modal), murabahah (jual Di samping itu, perjuangannya untuk
Organisasi Massa Islam yang ketika beli), ijarah (sewa), dan ijarah wa tetap memasukkan nilai-nilai Islam
masih berstatus sebagai Partai Islam iqtina (sewa beli). Menurut Anwar, itu dalam setiap produk undang-undang
merupakan salah satu pendiri PPP, adalah payung dari ekonomi syariah terus menggelora, terutama ketika
disamping PARMUSI. NU, dan khususnya perbankan syariah, dan terlibat secara aktif dalam pembahasan
Syarikat Islam. dengan disahkannya undang-undang undang-undang yang berkaitan erat
Pria kelahiran Indramayu, 11 tersebutmakamulaitahun1998,secara dengan masalah perekonomian. Hal
September 1953 ini adalah Wakil Ketua resmi di Indonesia berlaku sistem ini terlihat ketika membahas undang-
Komisi VI DPR RI yang membidangi perbankan konvensional (umum) dan undang tentang Lembaga Pembiayaan
Perindustrian, Perdagangan, Badan sistem perbankan syariah. Ekspor Indonesia (LPEI), ia tidak lupa
Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi ”Dalam undang-undang perbankan memasukkan prinsip-prinsip syariah,
dan UKM, Penanaman Modal, KPPU, sebelumnya (UU No.7 Tahun 1972). baik dalam hal pembiayaan, asuransi,
BSNI, BPKN, dan DEKOPIN. tercantum lebih mendahulukan maupun dalam hal penjaminan.
Penampilannya yang sederhana, rentabilitas daripada liquiditas, Anwar Mengenai Badan Usaha
murah senyum memperlihatkan sosok berfikir bahwa frasa ini harus diubah, Milik Negara (BUMN) Anwar
politisi berpengalaman. Meskipun telah danberdasarkanpengalamannyabekerja Sanusi menjelaskan, bahwa saat
menjadi seorang politikus yang disegani, dibank,makadenganalasanyanglogis ini jumlahnya ada 139 perusahaan,
pendidikan tetap menjadi salah satu akhirnya diterima oleh seluruh fraksi dengan nilai kekayaan, kurang lebih
prioritas yang tak bisa dilepaskannya. bahwa memang diakui, seyogyanya 2500 triliun rupiah, sayangnya, kinerja
Meskipun jabatan Ketua (Rektor) telah likuiditasperusahaanharusdidahulukan sebagian besar BUMN kurang optimal,
dipegangnya di salah satu perguruan daripadarentabilitas,kemudianbarulah dan masih memerlukan terapi khusus
tinggi terkemuka di Jakarta, ayah tiga solvabilitas. Ketika itu 1998, krisis untuk menyehatkan dan meningkatkan
Mengawal Syariah Islam fungsi, yaitu profit oriented, dan agent
kinerjanya.
Posisi BUMN memiliki dua
dan
dan
t
e
n

a
g
of development atau public service
perusahaan
obligation. Misalnya,perusahaan Kereta

perusahaan
Api, sebenarnya tidak perlu harus
Dalam Produk UU DPR mendapatkan keuntungan, tapi yang
penting bagaimana dia memberikan
pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Contoh lain, perusahaan
BULOG,seyogyanyaberfungsisebagai
pengadaankebutuhanpokokmasyarakat
termasuk menjaga kestabilan harga-
harga barang, tidak perlu harus untung,
asalkan peranannya jelas memberikan
manfaat kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72