Page 53 - MAJALAH 72

LEGISLASI

penduduk, lalu lintas barang dan jasa beban bagi masyarakat secara Dengan perluasan basis pajak
antar daerah serta kegiatan ekspor berlebihan, daerah hanya diberikan dan retribusi yang di sertai dengan
– impor. kewenangan untuk menetapkan tarif pemberian kewenangan dalam
Pungutan-pungutan seperti pajak dalam batas maksimum yang penetapan tarif tersebut, jenis pajak
retribusi atas izin masuk kota, retribusi ditetapkan dalam Undang-Undang yang dapat dipungut oleh daerah
atas pengeluaran atau pengiriman ini. hanya yang ditetapkan dalam Undang-
barang dari satu daerah ke daerah lain Selain itu, untuk menghindari Undang.
dan pungutan atas kegiatan ekspor perang tarif pajak antar daerah untuk Untuk retribusi, dengan Pengaturan
– impor tidak dapat dijadikan sebagai objek-objek pajak yang mudah bergerak, Pemerintah masih dibuka peluang
objek pajak atau retribusi. seperti kendaraan bermotor, dalam untuk dapat menambah jenis retribusi
Berdasarkan pertimbangan tersebut Undang-Undang ini ditetapkan juga selain yang telah ditetapkan dalam
perluasan basis pajak daerah dilakukan tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Undang-Undang ini sepanjang
dengan memperluas basis pajak yang Bermotor. memenuhi kriteria yang juga ditetapkan
sudah ada, mendaerahkan pajak pusat Pengaturan tarif demikian dalam Undang-Undang ini.
dan menambah jenis pajak baru. diperkirakan juga masih memberikan Adanya penambahan, peluang
Perluasan basis pajak yang sudah peluang bagi masyarakat untuk untuk menambah jenis retribusi dengan
ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan memindahkan kendaraanya ke daerah Peraturan Pemerintah juga domaksud
Bermotor dan Bea Balik Nama lain yang beban pajaknya lebih rendah. untuk mengantisipasi penyerahan
Kendaraan Bermotor diperluas hingga Oleh karena itu, dalam Undang- fungsi pelayanan dan perijinan dari
mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Undang ini Nilai Jual Kendaraan Pemerintah kepada Daerah yang juga
Hotel di perluas hingga mencakup Bermotor sebagai dasar pengenaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
seluruh persewaan di hotel, Pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Selanjutnya, untuk meningkatkan
Restoran diperluas hingga mencakup Balik Nama Kendaraan Bermotor efektifitas pengawasan pungutan
pelayanan catering. masih ditetapkan seragam secara daerah, mekanisme pengawasan diubah
Ada 4 (empat) jenis pajak baru nasional. dari represif menjadi preventif. Setiap
bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Namun demikian, sejalan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tuntutan masyarakat terhadap retribusi sebelum dilaksanakan harus
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah pelayanan yang lebih baik sesuai dengan mendapatkan persetujuan terlebih
dan Bangunan yang sebelumnya beban pajak yang ditanggungnya dahulu dari Pemerintah.
merupakan pajak pusat dan Pajak dan pertimbangan tertentu, Menteri Selain itu, terhadap daerah yang
Sarang Burung Walet sebagai Pajak Dalam Negeri dapat menyerahkan menetapkan kebijakan di bidang
Kabupaten atau Kota serta Pajak kewenangan penetapan Nilai Jual pajak daerah dan retribusi daerah
Rokok yang merupakan pajak baru bagi Kendaraan Bermotor kepada daerah. yang melanggar ketentuan peraturan
provinsi. Selain itu, kebijakan tarif Pajak perundang-undangan yang lebih
Selain perluasan pajak, dalam Kendaraan Bermotor juga di arahkan tinggi akan dikenakan sanksi berupa
Undang-Undang ini juga dilakukan untuk mengurangi tangkat kemacetan penundaan dan atau pemotongan dana
perluasan terhadap beberapa objek di daerah-daerah perkotaan dengan alokasi umum dan atau dana bagi hasil
retribusi dan penambahan jenis retribusi. memberikan kewenangan daerah atau restitusi.
Retribusi Izin Gangguan di perluas untuk menetapkan tarif pajak progresif Dengan diberlakukannya Undang –
hingga mencakup gangguan ketertiban, untuk kepemilikan kendaraan kedua Undang ini, kemampuan daerah untuk
keselamatan atau kesehatan umum, dan seterusnya. membiayai kebutuhan pengeluarannya
memeliharaan ketertiban lingkungan Untuk meningkatkan akuntabilitas semakin besar karena daerah dapat
dan memenuhi norma keselamatan pengenaan pungutan, dalam Undang- dengan mudah menyesuaikan
dan kesehatan kerja. Terhadap 5 Undang ini sebagai hasil penerimaan pendapatnya sejalan dengan adanya
(Lima) jenis retribusi baru bagi daerah, pajak dialokasikan untuk membiayai peningkatan basis pajak daerah dan
yaitu Retribusi Pelayanan Tera atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan diskresi dalam penetapan tarif. Di
Tera Ulang, Retribusi Pelayanan dengan pajak tersebut. pihak lain dengan tidak memberikan
Pendidikan, Retribusi Pengendalian Pajak Penerangan jalan sebagian kewenangan kepada daerah untuk
Menara Telekomunikasi, Retribusi dialokasikan untuk membiayai menetapkan jenis pajak dan retribusi
Pengendalian Lalu Lintas Jalan, dan penerangan jalan, Pajak Kendaraan baru akan memberikan kepastian bagi
Retribusi Izin Usaha Perikanan. Bermotor sebagian dialokasikan untuk masyarakat dan dunia usaha yang
pembangunan dan pemeliharaan jalan pada gilirannya diharapkan dapat
Hindari perang tarif serta peningkatan modal dan sarana meningkatkan kesadaran masyarakat
Berkaitan dengan pemberian transportasi umum, dan Pajak Rokok dalam memenuhi kewajiban
kewenangan dalam penetapan tarif sebagian dialokasikan untuk membiayai perpajakannya. (as)
untuk menghindari penetapan tarif pelayanan kesehatan masyarakat dan
pajak yang tinggi yang dapat menambah penegakan hukum.

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72