Page 52 - MAJALAH 72

LEGISLASI

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengamandemen Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang juga penyempurnaan
dari UU No. 18 Tahun 1997. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

enurut Wakil Ketua dan Kota yang sangat terbatas dan tidak mencerminkan akuntabilitas daerah.
Pansus R UU adanya kewenangan provinsi dalam “Pemerintah Daerah tidak tergolong
Pajak Daerah dan penetapan tarif pajaknya mengakibatkan untuk mengalokasikan anggaran secara
Retribusi Daerah daerah selalu mengalami kesulitan untuk efisien dan masyarakat setempat tidak
MMunawar Sholeh, memenuhi kebutuhan pengeluarannya. ingin mengontrol anggaran daerah
pengaturan kewenangan perpajakan Ketergantungan daerah yang sangat karena merasa tidak dibebani dengan
besar terhadap dana perimbangan
pajak dan retribusi,” katanya.
dan retribusi yang ada saat ini kurang
dan r etr ibusi yang a da saat ini kur ang besar ter ha dap dana per imbangan pajak dan r etr ibusi, ” katan ya.
unawar Sholeh Anggota DPR
mendukung pelaksanaan otonomi dari pusat dalam banyak Munawar S holeh A ngg ota DP R
dar
ar
daerah. hal kur ang dari Fraksi Partai Amanat Nasional
A
P
aksi
F
N
i
asio
tai
nal
r
manat
mengatakan, untuk meningkatkan
Pemberian kewenangan
P P e m b e r i a n k e w e n a n g a n mengatakan, untuk meningkatkan
yang semakin besar akuntabilitas pen y elenggar aan oto no mi
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi
sehar

P
emer
intah
ah,
er
usn
er
Da
da
ya
kepada daerah dalam daerah, Pemerintah Daerah seharusnya
ah
ikan
besar
ke
penyelenggaraan diberikan kewenangan yang lebih besar
w
yang
enangan
diber
lebih
Pemerintahan dalam per pajakan dan r etr ibusi.
dalam perpajakan dan retribusi.
dan pelayanan Ber kaitan dengan pember ian
erkaitan dengan pemberian
w
tersebut
enangan
sesuai
kepa da kewenangan tersebut sesuai dengan
dengan
ke
masyarakat Undang-Undang N o mor 32 T ahun
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
er
intah
tentang
2004
ah
seharusnya 2004 tentang Pemerintah Daerah
emer
P
Da
d
n
a
d
n

N
d i i k u t i dan Undang-Undang Nomor 33
U
n
-
3
3
g
g
a
m
r
U
o

n
n
a
o

d
Tahun 2004 tentang Perimbangan
d e n g a n T ahun 2004 tentang P er imbangan
pember ian K e u a n g a n a n t a r Pe m e r i n t a h d a n
Keuangan antar Pemerintah dan
P
peluasan
er
Da
ah,
kewenagan Pemerintah Daerah, peluasan
intah

emer
k
j
a
e
a
i
r
n
s
u
i
n
b
t

d

r
a
e
e
p
rp
e
w

a
g
n
n
n
a
k
a
yang besar kewenangan perpajakan dan retribusi
p u l a d a l a m ter sebut dila kukan denga n me mper l uas
tersebut dilakukan dengan memperluas
er
da
memeber
perpajakan dan basis pajak daerah dan memeberikan
pajak
basis
ikan
dan
ah
a
r
m
n
a
retribusi. kewenangan kepada daerah dalam

e
d
k
a
h
e
a
l
w
d

a
n

a
e
k
d
e
g
a
n
p
a
B asis pajak penetapan tarif.
Kabupaten Per luasan basis pajak tersebut
erluasan basis pajak tersebut
dilakukan sesuai dengan pr insip-pr insip
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
pajak yang baik. Pajak dan retribusi
pajak yang baik. P ajak dan r etr ibusi
tidak men y ebab kan ekeno mi bia ya
tidak menyebabkan ekenomi biaya
tinggi atau menghambat mobilitas
tinggi atau menghambat mobilitas
RUU
ak
P
ansus
Wakil Ketua Pansus RUU
W
Ketua
il
P
aerah
ajak
D
Pajak Daerah dan
dan
Retribusi Daerah
R etribusi D aerah
Munawar Sholeh
Muna w ar S holeh
0 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72