Page 51 - MAJALAH 72

LEGISLASI

kasus. Suatu angka yang tinggi sekali, agar supaya lebih efektif. Salah satu kewajiban yang diatur
karena memang PPATKnya menunggu Skenarionya, mungkin kalau dalam Konvensi tersebut antara lain
saja tetapi masyarakatnya sudah lapor ditambah dengan kemampuan otoritas mengenai upaya-upaya pencegahan dan
sendiri-sendiri,” ujarnya. untuk menyidik itu akan lebih baik. Tapi pemberantasan tindak pidana korupsi
Hal yang menarik lainnya, lanjut setelah dipelajari, ternyata kalau nanti yang merupakan salah satu kejahatan
Eva, di sana targetnya tidak hanya PPATK juga menjadi penyidik makin pemicu dari tindak pidana pencucian
berbasis di aktifitas bisnis tetapi juga kacau sistem peradilan kita. Sehingga uang.
dana-dana yang dicurigai terkait dengan kemudian penguatan PPATK ditempuh Kenyataan tersebut mendorong
terorisme. “ Jadi jalurnya dua, demikian melalui partisipasi yang lebih tinggi dilakukannya revisi atas Undang-
juga fokusnya juga dua,” katanya dengan dari masyarakat untuk melapor kepada Undang Nomor 15 Tahun 2002
menambahkan bahwa dana money PPATK. “ Jadi itulah ruhnya RUU ini,” tentang Tindak Pidana Pencucian
laundry yang berkaitan dengan transaksi ujar Eva menerangkan. Uang sebagaimana telah diubah
penuh tetapi juga berkaitan terorisme. Lebih jauh anggota Komisi III DPR dengan Undang-Undang Nomor 25
Di negara itu, juga kerjasama ini menjelaskan, mungkin rekomendasi Tahun 2003 sehingga dapat memenuhi
PPATKnya dengan Bank Sentral dan dari PPATK dimaksudkan untuk kebutuhan hukum dan aspirasi yang
BPKnya sangat erat. PPATK di sana perbaikan penanganan pencatatan berkembang dalam masyarakat serta
dengan Bank Sentralnya seperti sudah keuangannya masing-masing di praktik dan standar internasional.
mempunyai MoU, sehingga membantu lembaga-lembaga. Contohnya Untuk memperkokoh komitmen
untuk membersihkan Bank Sentralnya yang paling gampang, misalkan bangsa Indonesia dalam menegakkan
dari transaksi-transaksi termasuk rekomendasi PPATK meminta setiap rezim anti tindak pidana pencucian uang
keterlibatan BPKnya, sementara di transaksi sepatutnya dilaporkan kepada dalam mendukung dan meningkatkan
Indonesia belum dilakukan. PPATK dan tidak sampai kemudian efektivitas dalam upaya penegakan
jatuh ke dalam kategori money laundring, hukum dalam pencegahan dan
Komitmen Politik Penyidik itu bisa masuk ke dalam pencegahan. pemberantasan tindak pidana pencucian
Menjawab pertanyaan Eva “Tapi yang saya lihat sampai saat uang dan memberi dasar hukum
menyatakan kalau PPATK mau efektif ini belum ada kesana pencegahannya. yang kuat serta kemudahan dalam
maka sebetulnya harus ada komitmen Yang saya tahu, PPATK dikasih data, pendeteksian, penafsiran dan penyitaan
politik dari penyidik yang seharusnya kemudian dianalisis atas permintaan hasil kejahatan adalah merupakan
menindaklanjuti laporan PPATK. penyidik. Mungkin aspek itu yang perlu tujuan dari penyusunan Rancangan
Selain itu partisipasi masyarakatnya dieksplorasi,” tegasnya. Undang-Undang ini.
ditingkatkan didalam melaporkan, Dari sisi pencegahan, kata Eva, Sedangkan sasaran yang hendak
sehingga PPATK akan semakin dirinya melihat sudah pada level analisis, dicapai dari penyusunan Rancangan
sibuk bekerja dan masyarakat terus kalau ditengarai mencurigakan baru Undang-Undang ini adalah memelihara
bisa memonitoring. Tidak kemudian kemudian dianalisis. Ia berpendapat, dan menjaga stabilitas dan integritas
tergantung disini, sebab akhirnya bisa kata pencegahan agak telat untuk sistem nasional dari tindak pidana
membuat pressure (tekanan). “Ini saya judul RUU ini. “ Yang saya pikirkan pencucian uang, mencegah dan
sudah lapor kok tidak ada tindak lanjut, ada data mencurigakan, langsung memberantas kejahatan yang melibatkan
seperti itu saya membayangkannya,” ditindaklanjuti. Bukan pencegahan lagi, harta kekayaan dalam jumlah yang
jelas Eva. sudah pada penanganan kasus,” ujar Eva signifikan sekaligus mencegah diulangi
Dengan meningkatkan partisipasi Kusuma Sundari menambahkan. dan diperluasnya kejahatan tersebut.
masyarakat terhadap peran PPATK, dia Di sisi lain, meningkatkan
berharap akan memperkuat PPATK. Standar internasional koordinasi penegakkan hukum dalam
Artinya aparat penyidik nantinya akan berubah pencegahan dan pemberantasan tindak

terdorong untuk menindaklanjuti Mengutip alasan pemerintah pidana pencucian uang, serta memenuhi
laporan yang disampaikan masyarakat. mengajukan RUU ini yakni berubahnya dan mengikuti standar internasional
Selama ini problemnya, lanjut Eva standar internasional mengenai yang telah berubah sebagaimana
Kusuma Sundari, hasil PPATK itu pencegahan dan pemberantasan tercermin dalam “revised 40+9 FATF
direspon atau tidaknya tergantung dari tindak pidana pencucian uang, telah recommendations” serta ketentuan
Kepolisian dan Kejaksaan. “ Jadi kalau diratifikasinya Konvensi Internasional anti-money laundering regime yang
PPATKnya sudah melaporkan namun Pemberantasan Pendanaan Terorisme berlaku secara internasional. Yang tak
kepolisiannya tidak menindaklanjuti, ya Tahun 1999 dan diratifikasinya kalah penting adalah meningkatkan
hilang”. Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun penerimaan negara melalui penyitaan
Menurut politisi dari Fraksi PDIP 2003. dan perampasan hasil kejahatan. (sc)
ini, produktivitas hasil analisis PPATK Untuk itu Pemerintah Indonesia
untuk ditindaklanjuti dan dibawa ke harus memenuhi segala kewajiban
Pengadilan, itu termasuk isu utama dari yang timbul sebagai “negara pihak”
RUU ini untuk diperbaiki, bagaimana, dari perjanjian internasional tersebut.

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72