Page 46 - MAJALAH 72

LEGISLASI

dikembangkan. suatu program yang dirancang secara dengan DPR..
“Hubungan antara pemerintah holistik dan komprehensif layaknya Pemerintah memegang Ampres,
daerah diwujudkan dalam bentuk membangun kawasan transmigrasi selain Menteri Nakertrans, Menteri
KSAD yang berbasis pada kompetisi yang bernuansa perkotaan. Dengan Hukum dan Ham serta Mendagri.
SDA transmigrasi dan kebutuhan dibangunnya KTM diharapkan terjadi Peran Mendagri untuk mengawal
pengembangan lokasi,” ujarnya. akselerasi perekonomian pedesaan dan sampai seberapa jauh konsistensi dan
Selain itu, untuk mendorong terwujudnya kawasan transmigrasi yang harmonisasi deengan otonomi daerah.
pertumbuhan perekonomian di kawasan mandiri. “Ketika kita berbicara pembangunan
Amandemen UU No 15 Tahun 1997
transmigrasi juga diperlukan para pelaku A A m a n d e m e n U U N o 1 5 T a h u n 1 9 9 7 transmigrasi harus merujuk kepada tata
ekonomi sebagai investor, yang dalam tentang Ketransmigrasian, secara historis ruang. Oleh karena itu selain otonomi
pelaksanaannya dapat bekerja sama diupayakan untuk mengantisipasi daerah dan investasi juga tata ruang
dengan pemerintah, pemerintah daerah terhadap perkembangan lingkungan mempengaruhi dan melandasi adanya
dan masyarakat (transmigran) melalui strategis. Namun ternyata dalam amandemen ketransmigrasian. Inilah
pola kemitraan yang sinergis. perjalanan tahun 1999-2000 negara kita pokok-pokok mengapa UU tersebut
Soal syarat siapa saja yang dapat mengalami reformasi, dalam reformasi di amandemen,” jelas Dirjen Harry
untuk ikut bertransmigrasi, menurut itu hal yang paling mendasar yaitu Heriawan.
Dalam pembahasan amandemen
RUU Ketransmigrasian, ketiga
kementrian itu hadir terus menerus,
hingga saat ini baru saja menyelesaikan
sampai di Tim Sinkronisasi. Apabila
tidak ada aral melintang sebelum masa
bakti DPR dapat diselesaikan.
Menurutnya, dalam pembahasannya
tidak mengalami kendala, karena
sudah empat kali Menteri Nakertrans
melaksanakan Raker dengan Komisi
IX DPR RI, sehingga pemahaman-
pemahaman mengenai ketransmigrasian
sudah dikuasai oleh mitra kerjanya.
Disamping itu juga dilakukan kunjungan
kerja ke daerah-daerah pada masa reses,
sehingga aspirasi dan informasi yang
muncul dari daerah merupakan materi
yang mempertajam pembahasan RUU
Perubahan UU No. 15 tahun 1997
tentang Ketransmigrasian.
Dirjen P4T, seluruh WNI yang berusia adanya pembagian kewenangan antara Dia berharap, RUU Perubahan ini
18-45 tahun, sudah bekeluarga dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bila disetujui DPR, akan menjadikan
berkelakuan baik dapat ikut serta dalam dikenal dengan otonomi daerah. program transmigrasi menjadi salah
program transmigrasi. Persyaratan Dijelaskan pula, UU No 15 tahun satu pendekatan pembangunan dan
untuk ikut bertransmigrasi diatur dalam 1997 sudah berusaha mengantisipasi sekaligus merupakan kebutuhan daerah
keputusan Menakertrans Nomor; Kep perkembangan zaman, namun karena untuk mempercepat pembangunan di
208/MEN/X/2004 tentang syarat perkembangan yang strategis terlampau daerahnya. Di sisi lain akan menjadi pusat
dan tata cara penetapan sebagai cepat ini perlu adanya penajaman- pertumbuhan baru ataupun mendukung
transmigran. penajaman. Karena itu pemerintah pusat pertumbuhan yang ada dan akan
Kabinet Indonesia Bersatu memberi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pusat pertumbuhan amanat kepada Menteri Tenaga Kerja disekitarnya melalui pembangunan
Mengenai program Kota Terpadu dan Transmigrasi melalui Inpres No 3 transmigrasi, serta adanya hubungan
Mandiri (KTM), kata Harry, KTM di tahun 2006 agar UU ini di amandemen kemitraan yang setara, adil dan saling
kawasan transmigrasi adalah kawasan dengan memperhatikan dua variable menguntungkan kedua belah pihak.
transmigrasi yang pembangunan dan utama “Karena transmigrasi merupakan
pengembangannya dirancang menjadi Oleh karena itu sejak tahun 2006 multi sektor dan lintas daerah,
pusat pertumbuhan yang mempunyai pemerintah telah menyusun RUU Menakertrans dalam pelaksanaannya
fungsi perkotaan melalui pengelolaan tersebut yang diajukan kepada legislatif tetap harus melibatkan pemerintah
sumber daya alam yang berkelanjutan. dan pada tahun 2009 ini dilakukan daerah baik pemerintah provinsi maupun
KTM dikawasan transmigrasi merupakan pembahasan bersama antara Pemerintah pemerintah kapupaten/kota,” ungkap
Dirjen P4T. (ad)
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72