Page 44 - MAJALAH 72

LEGISLASI

ak
rasmigrasi Hasanudin S
il Ketua P
ansus RUU T
W
Wakil Ketua Pansus RUU Trasmigrasi Hasanudin Said;
aid;
REVISI UU TRANSMIGRASI
TAMPUNG PERKEMBANGAN OTDA

Ada substansi yang berubah dalam revisi UU No. 15/97 transmigran dengan penduduk asli
tentang Transmigrasi yaitu untuk menampung masalah yang memperebutkan lahan seperti yang
berkaitan dengan otonomi daerah dimana pelaksanaan terjadi di masa lalu diharapkan tida
transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah. terjadi lagi.
Sedangkan UU No. 15/97 masih dilaksanakan Pemerintah Hasanudin mengungkapkan, RUU
Pusat saja dan belum otonomi daerah. Perubahan tentang Transmigrasi ini
juga mengatur dan menempatkan para
transmigran sesuai dengan ketrampilan
enur ut Wakil didatangi, sedangkan lahannya yang ada. Kalau transmigrannya
Ketua Pansus itu siap untuk ditanam tidak ada nelayan, maka diarahkan ke daerah
RUU Transmigrasi masalah. “ Dalam UU yang lama nelayan, dan kalau petani diberikan
H a s a n u d i n hanya memindahkan orang-orang lahan untuk bercocok tanam.
MS aid kepa da berdasarkan kuantitas,” tegasnya. Seperti transmigrasi sebelumnya,
Parlementaria, dengan adanya Mengenai jatah hidup atau catu bagi para tansmigran yang mampu
Perubahan UU No. 15/97 memberi masih tetap dijamin sampai dengan dia tergolong transmigran mandiri,
peluang dengan 3 prinsip yaitu 2 tahun dan sampai menghasilkan/ sedangkan yang tidak mampu bisa
Transmigrasi Umum, Transmigrasi berproduksi, dijalankan melalui masuk pada Transmigrasi Umum.
Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Transmigrasi Umum. Untuk Ditanya mengenai kendala yang
Mandiri. Transmigrasi Berbantuan atau dihadapi dalam program transmigrasi
Dengan perubahan UU ini pula Mandiri artinya ada investor, orang seperti pembukaan lahan Kota
maka terbuka adanya Memorandum Of boleh investasi dan mendatangkan Terpadu Mandiri (KTM) yang masih
Understanding (MOU) antara daerah transmigrasi untuk melakukan kegiatan menggunakan dana dari APBN belum
di daerah transmigrasi, misalnya ada
d e n g a n
n
pengirim d e n g a n di da er ah tr ansmigr asi, misaln ya a da ada hasilnya. Akibatnya, akan lambat
p
e
g
i
m
i
r

n
a
a

d
d
e
j

a
k
u
r
n
s
t
i
v
a
g
e
i
s
n

a
u

j
b
e
n
u
e
p
k
r
a
daerah yang perkebunan jeruk dan juga ada investasi penyebaran transmigrasi.
pengalengan jeruk. Untuk itu diharapkan para investor
“Beber apa pem ukiman juga bisa juga turut serta dalam pengembangan
Beberapa pemukiman juga bisa
a
i
T
n
i

i
r
p
d
dibangun Kota Tepadu Mandiri transmigrasi.

e
d
b
o
d
t
u
K
g
M
n

n
a
u
a
a
(KTM). Disinilah ruang untuk
(K T M) . Di sin ila h r uan g unt uk Dia berharap, agar KTM tidak
para investor membangun wilayah
par a in v estor membangun wila yah hanya tanggung jawab Pemerintah
membuka
asi,
ansmigr
ter

masuk
tr
transmigrasi, termasuk membuka Pusat atau Depnekertrans, tapi dengan
industri,” ia menjelaskan. peran aktif pemerintah setempat baik
dari masalah penyediaan lahan maupun
Tak ada permusuhan
T ak ada p ermusuhan pembangunan infra strukturnya.
L e bih jau h p oli tisi DP R “Saya tetap optimis dengan
Lebih jauh politisi DPR
ini menerangkan, RUU program transmigrasi dengan UU
mener
ini

angkan,
UU
R
Perubahan tentang baru nanti akan berjalan. Asal jangan
ubahan
tentang
P
er
Transmigrasi ini juga
T r ansmigr asi ini juga ganti pemerintahan ganti kebijakan,”
ah
er
mengatur
da
mengatur daerah katanya.
mana
y
ang
akan
mana yang akan Menyinggung sanksi dalam RUU
d ite mp at ka n pa r a Transmigrasi, ia menyebutkan bahwa
ditempatkan para
a
n
r
t t r a n s m i g r a n dalam UU Transmigrasi yang lama
a
r
g
m
i
s
n
sehingga tidak hanya ada sanksi administrasi saja,
sehingga tidak
g
i

i
d
t
e
l lagi terjadi namun UU yang baru ditambah dengan
j
r
a
a
per
permusuhan. sanksi pidana. Selain itu, juga mengatur
usuhan.
m
K asus-kasus bila sekian lama seorang transmigran
Kasus-kasus
peperangan telah mengolah lahan transmigran bisa
antar a menjual kepada orang lain. (ad)
2 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72