Page 40 - MAJALAH 72

ANGGARAN

PEMERINTAH BELUM BERPIHAK

PADA EKONOMI RAKYAT

Ketika krisis moneter melanda negara kita pada tahun 1997, pengalaman membuktikan UKM
dan koperasi ternyata lebih tangguh dan tahan banting dari kelompok pengusaha besar
(konglomerat).

e
s
n
s
i
t
a

d
k
a
e
r
i
p
k
d
a
g

r
4
0
i

,

a
n
k
a
n
u
r
i ika dipersentasikan, kurang dari 40 pertumbuhan UKM, jika sebelum krisis mengandung prinsip ekonomi yang
J J J J J J sedangkan selebihnya 60 persen koperasi berjumlah 33,5 juta usaha. Di berdaulat di bidang kekuatan ekonomi
kr
yang
pro kepada rakyat, rakyatlah yang
kena
ter
UKM
persen UKM yang terkena krisis,
persen
moneter, usaha kecil, menengah dan
isis,
n
e
s
h
e
l
i
b
y
r
e
s
n
e
p

a
6

0

g
s
n
a
k
a
n
e
d

e
’.
sangat
ini
Hal
lebih
‘
malah
viv
malah lebih ‘survive’. Hal ini sangat
dan rakyatlah yang menjadi tuan rumah
tahun 1999, angka tersebut melonjak
sur
g
d
s
r
a
a
n

a
n
k

a
i
J J J J J J J J Jkontras jika dibandingkan dengan
n
d
n
g
k
n
t
a
Pertumbuhan yang cukup drastis
‘
Cita-cita untuk mewujudkan
jumlah o usaha j besar i b yang i n col k laps’ d e akibat mencapai 42 juta usaha. di negeri sendiri.
jumlah usaha besar yang ‘collaps’ akibat
kr isis mo neter . ini memberi gambaran bahwa UKM ekonomi rakyat ini sebenarnya juga sudah
krisis moneter.
Berdasarkan data yang ada, sebenarnya adalah kelompok usaha yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3,
perusahaan besar yang ditangani BPPN kebal terhadap krisis maupun resesi. UUD 1945. Pasal-pasal ini sesungguhnya
(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Bahkan sejumlah pengusaha kecil yang merupakan upaya perjuangan untuk
sudah mencapai 1.600 perusahaan bergerak di sektor pertanian di Lampung, memperbaiki kondisi ekonomi rakyat
dengan total asset mencapai Rp 600 Sulawesi, justru menginginkan agar krisis dan untuk mengoreksi struktur ekonomi
triliun. Bahkan boleh dikatakan, akibat ekonomi berkepanjangan. Alasan mereka, Indonesia dari ekonomi kolonial menjadi
krisis moneter 99 persen usaha besar hasil komoditas pertanian mereka seperti ekonomi nasional.
dan konglomerat di Indonesia, bangkrut. coklat, lada dan hasil perkebunan lainnya, Ketika era reformasi tahun 1998,
Hanya 1 persennya saja yang masih harganya justru berlipat-lipat ganda Presiden B.J. Habibie mengatakan,
bertahan, itu pun karena ‘core’ bisnisnya akibat gonjang ganjing kurs rupiah yang ekonomi kerakyatan harus menjadi
mengandalkan recources lokal dan bukan terus melonjak. cita-cita kekuatan ekonomi bangsa
content impor. Berbicara masalah ekonomi ke depan. Kebijakan ekonomi yang
K K r i s i s m o n e t e r i n i t e r n y a t a m e m b e r i kerakyatan jika kita bertanya apakah dibangun mantan Presiden B.J. Habibie,
Krisis moneter ini ternyata memberi
banyak manfaat bagi perkembangan selama ini Pemerintah sudah berpihak dari 16 Ketetapan (Tap) MPR tahun
usaha kecil dan menengah di Indonesia. pada ekonomi rakyat ? Anggota Komisi 1998 misalnya, ada sejumlah ketetapan
Momentum krismon, justru memberi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan yang khusus mengungkapkan perlunya
angin baru pembangunan dan komitmen Karya Azwir Dainy Tara mengatakan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
terhadap dunia usaha kecil dan pemerintah belum pro pada ekonomi Bahkan disebutkan, inti daripada
menengah. rakyat baik dari jaman orde baru sampai demokratisasi ekonomi adalah
Bangkitnya usaha kecil dan menengah era reformasi sekarang ini. memberdayakan usaha-usaha masyarakat
(UKM), justru di saat ekonomi Indonesia Ekonomi kerakyatan ini menjadi yang notabene adalah usaha kecil dan
terpuruk. Hal ini dapat dilihat pada salah satu cita-cita Bung Hattta yang menengah.
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72