Page 36 - MAJALAH 72

PENGAWASAN

DPR TERUS KUMPULKAN BUKTI BARU KASUS BLBI

etua
etua Pansus BLBI oleh BI artinya mereka hanya menuntaskan kasus BLBI.”
P
BI
BL
ansus
K K menegaskan untuk alat bukti hukum acara kita itu Aulia, apabila kita ekstradisi
R

c
a
a
A
Aulia Rachman
u
i
l
n
a
tandasnya.
memiliki copyan saja. “Sebagai
h
m
DP
menegaskan DPR
R
Memang kendalanya, terang
sangat serius untuk
ius
ser
sangat
tidak sah, jadi siapa sebenarnya
K K K K K K K K Kmenuntaskan kasus
menuntaskan
kasus
sangat susah sekali karena mereka
BLBI/KLBI yang telah merugikan yang bertanggungjawab. Ini obligor yang ada di luar negeri
yang kita mau cari. Kejaksaan
negara ratusan triliun. “Kita tetap maupun polisi saling lempar tidak mengakui dalam hukum
semangat ’45 dalam menuntaskan tanggungjawab,”ungkapnya pidana mereka itu adalah suap dan
kasus ini,”paparnya kepada Nanti, tambahnya, Pansus akan kerugian negara sehingga tidak
Parlementaria baru-baru ini. melaporkan apa adanya kepada bisa mengekstradisi pelaku obligor
Nanti laporan kepada Bamus sidang Paripurna DPR mengenai tersebut.
maupun paripurna DPR, papar perkembangan kasus ini secara Dia mengharapkan, pertemuan
Aulia, sangat ditentukan oleh gamblang. nanti akan mencoba menelusuri
seberapa jauh dan dalam Pansus Aulia menegaskan, tidak ada langkah apa yang harus dilakukan
mendapatkan bukti-bukti sebagai satupun orang yang bisa bebas dan mengecek jawaban yang akan
fungsi pengawasan dari hak DPR dari jeratan hukum karena diberikan oleh Menteri Keuangan,
r
count
e
e
count
r
t
terhadap mitra kerja (counterpart) negara Indonesia adalah negara Kejaksaan, maupun Kepolisian.
)
t
p
p
ar
ar
kita. “Khususnya Menteri Keuangan hukum. “Uang yang dikumpulkan “Kita akan mengecek laporan
yang menjadi koordinator dari oleh rakyat yang dikelola oleh pertama yang sudah dilaksanakan
penjelasan presiden, Kejaksaan pemerintah dan yang diberikan dalam jawaban menteri keuangan
maupun jugaPolisi,”katanya. oleh obligor nakal itu harus dan seberapa jauh dan dalam
Pansus menilai, memang dipertanggungjawabkan apa informasi yang beliau dapatkan dan
berapa besar banyak uang
ter
”
angn
ya.
dan
adanya kendala kesulitan untuk a adanya,” terangnya. ber apa besar ban yak uang
ya,
mengajukan kembali obligor Saat ini, yang menjadi yang dikembalikan
terutama yang belum membayar fokus adalah penegakan serta berapa orang
Akta Pengakuan Utang (APU) hukum bagi para yang sudah
dan juga obligor yang lari. “Masih pelaku oblig or. mau dijadikan
ada kendala tidak adanya kerjasama Karena itu, DPR tersangka
ekstradisi dengan pemerintahan sangat mendukung maupun dibawa
Australia dan Asean, ini juga adanya institusi yang kepengadilan
menjadi kendala dari kepolisian independen dan itu,”tegasnya.
maupun kejaksaan,”terangnya. memiliki supremasi (sugeng/iwan)
Dia menambahkan, Indonesia seperti KPK. “Tim
hanya memiliki bantuan hukum BLBI nantinya akan
terhadap orang yang di anggap bekerjasama dengan
dapat menjadi bukti bagi satu institusi lain
perkara. “Ini merupakan tugas untuk
paripurna DPR dengan membentuk
pansus guna menyelidiki kasus
BLBI karena seluruh fraksi DPR
telah mengajukan interpelasi yang
diatur oleh Tatip DPR dan hak dari
pengawasan itu berdasarkan UUD
45,” terangnya.
Menurut Aulia, sebelumnya
Pansus telah memanggil kejaksaan
dan pihak kepolisian untuk
menjelaskan perkembangan
kasus BLBI namun sejauh
ini mereka menyatakan tidak
memiliki dokumen yang diberikan
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72