Page 34 - MAJALAH 72

PENGAWASAN

DPR OPTIMIS TUNTASKAN

KASUS BLBI/KLBI

Kasus BLBI bermula dari krisis moneter yang melanda agar dilihat oleh rakyat. “Ini
Indonesia pada pertengahan tahun 1997, kasus ini selalu seolah-olah mereka melakukan
menjadi perdebatan publik hingga saat ini. Jika kita merunut sesuatu yang berarti bagi
kebelakang sebelum kasus ini mencuat, pemerintah Orba masyarakat,”paparnya.
dahulu selalu menekankan bahwa sistem fundamental Dia menambahkan, kasus
perekonomian Indonesia kuat dalam menghadapi krisis BLBI cenderung dipolitisir setiap
ekonomi global. lima tahun sekali saat persaingan
politik memuncak ditandai
dengan pergantian Presiden.
amun sebagai bunga 60 persen yang sampai saat “Nanti kalau Presidennya
akibat permainan ini masih dibayar oleh APBN gantipun akan mengatakan hal
konglomerat global kita. yang sama yaitu ini kasus sebelum
terhadap mata Sampai satu dasawarsa dia menjabat,”katanya.
N uang Indonesia bahkan sudah lima Presiden Menurutnya pemerintah
akhirnya kurs Rupiah semakin sejak Soeharto, BJ Habibie, kurang berkosentrasi terhadap
terdepresiasi sangat tajam Abdurahman Wahid, Megawati penyelesaian kasus BLBI/KLBI.
terhadap Dollar Amerika Serikat, bahkan SBY, penyelesaian kasus “Saya cukup prihatin dengan
hingga akhirnya BI selaku penjaga BLBI masih belum tuntas dan kondisi kita saat ini yang
sistem moneter dan fiscal sampai memadai. Penyelesaian kasus seharusnya segala persoalan itu
mengubah sistem kurs mata uang ini selalu muncul mewarnai bisa selesai. Masa bisa sampai
dari mengambang terkendali pemerintahan hingga Kejaksaan sepuluh tahun tidak selesai-
(managed floating) menjadi kurs Agung. Banyak sudah pejabat selesai, ini pasti ada sesuatu yang
mengambang bebas (
mengambang bebas ( f r ee flo ating dicopot karena kasus ini namun tidak benar dan tidak niat untuk
mengambang bebas (free floating).
Menyerahkan kurs mata uang kita merasa masih belum optimal. menyelesaikannya,”terangnya.
kepada mekanisme pasar menjadi Pergulatan di Parlemenpun Seharusnya, tandas Avi,
boomerang bagi Pemerintah tidak kalah menarik dengan kita memiliki Pusat Pelaporan
hingga akhirnya pergerakan pemerintah, banyak sudah pansus Analisa Transaksi Keuangan
rupiah menjelang akhir 1997 dibentuk untuk menuntaskan (PPATK), Instansi ini bisa
menjadi semakin liar dan tidak kasus BLBI/KLBI ini. Hingga bekerjasama dengan negara luar
terkendali. Akibatnya perbankan akhirnya yang terbaru adalah untuk memblokir asset para
Indonesia yang memiliki rekening dibentuknya Pansus BLBI/ obligor nakal. “Memang masalah
giro di BI cenderung bersaldo KLBI secara aklamasi pada kepastian hukumnya belum
negatif dan tidak bisa ditutup, sidang Paripurna yang dipimpin bisa dipertanggungjawabkan,
masyarakat hilang kepercayaan oleh Wakil Ketua Soetardjo jika masalah hukum tidak jelas
terhadap sistem perbankan Soerjoegoeritno pada Desember mana mungkin negara lain mau
sehingga nasabah mengambil 2007 silam. memblokir asset para obligor
uangnya besar-besaran pada “Dahulu Komisi II sudah yang belum melunasi utangnya itu
perbankan. memiliki tiga pansus mengenai terhadap negara,”paparnya.
Pemerintah berusaha masalah BLBI, di Komisi XI
mencegah krisis ini lebih lanjut juga begitu, Komisi IX juga ada,” Waspadai kredit BPR
dengan melakukan likuidasi 16 kata Ketua Pansus BLBI Aulia Aviliani mengatakan, saat ini
bank umum swasta nasional. Rahman. pengawasan BI sudah sangat ketat
Langkah ini membuat panic Pengamat Ekonomi Aviliani jadi tidak mungkin akan terjadi
nasabah hingga akhirnya BI mengatakan, persoalan hukum kasus serupa. “Jika ada masalah
menggelontorkan dana talangan belum menjadi kepastian di sedikit terhadap Bank umum
sebesar Rp 23 Triliun saat itu. Indonesia. Bahkan, dia menilai maka LPS akan langsung ambil
Bahkan pada periode KLBI 1994- kasus ini selalu diangkat ketika alih dan segera diganti direksi,
1995 telah diterbitkan Serifikat menjelang pemilu dan diangkat namun yang harus dikhawatirkan
Bank Indonesia (SBI) dengan ketika ada proses mencari sesuatu kredit BPR,”papar Avi.

2 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72