Page 35 - MAJALAH 72
P. 35
PENGAWASAN
Menurutnya, meskipun pemilik jadi direksi itu biasanya sehingga kalau diajukan secara
jumlah BPR kecil tapi menyebar masih kacau itu seperti terjadi hukum sebenarnya posisi yang
sehingga tidak ada yang mereview pada Bank ITI,”tandasnya. mengajukan hukum ini jadi
mereka.”Kita takutnya nanti Menyinggung diterapkannya lemah” tegasnya.
LPS juga harus menjamin kredit release dan discharge terhadap Menurutnya, dirinya pesimis
BPN apabila tiba-tiba kolaps obligor BLBI, Avi menilai kasus ini bisa tuntas dan bagi
karena itu pengawasan BPR harus langkah ini sangat merugikan obligor diluar negeri tidak akan
ditingkatkan,”paparnya. pemerintah dan memiliki segera pulang ke Indonesia.
Dia menambahkan, untuk konsekuensi lanjutan bagi “Ini semua obligornya sudah di
bank Umum, pemerintah harus pemerintah. “Inikan problemnya luar negeri semua tidak ada di
memperhatikan bank yang masih sudah diberikan pengampunan Indonesia jika masih ada pasti
dimiliki pribadi karena dia sering tapi masih dipermasalahkan sudah masuk penjara,” tegas Avi
menjabat menjadi komisaris lagi, bahwa itu sebenarnya Untuk itu, paparnya, perlu
atau menjadi manajer. “Tapi merugikan negara. Hal itu sudah ada reformasi di tubuh kejaksaan
kalau pemilik jadi komisaris atau menjadi keputusan pemerintah karena terlihat masing-masing
instansi seperti memiliki kinerja
sendiri-sendiri. “Akhirnya siapa
yang nangkap duluan apakah
kejaksaan atau KPK, ini sangat
tidak bagus di mata internasional,”
katanya.
Dia menambahkan, kendalanya
adalah masih kurangnya peran
leadership di dalam lembaga
pemerintah secara keseluruhan.
“Jadi masing-masing institusi
itu ingin punya nilai di mata
masyarakat, sehingga mereka
mencari sesuatu itu bukan
melakukan pencegahan tetapi
mencari kesalahan orang, ini yang
saya tidak setuju sehingga orang
itu jadi takut melakukan sesuatu
karena selalu dicari kesalahannya
maupun kesalahan bersifat
pribadi,”papar Avi
Masalah BLBI yang tak
kunjung usai, seharusnya segera
di tindaklanjuti secara serius
oleh pemerintah bahkan sebagai
langkah kongkret pemerintah
harus segera membentuk lembaga
ad hoc yang bertugas menegakkan
hukum politik. Dengan kata
lain penyelesaian kasus ini tidak
dengan pendekatan personal
ataupun politik yang mengabaikan
prinsip penegakan hukum.
Semoga kasus ini segera di
selesaikan.
Pengamat Ekonomi Aviliani
doc : Aviliani-daily.vibizportal.com
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72
