Page 32 - MAJALAH 72

PENGAWASAN

“Karena dengan tersangkut Antasari korupsi oleh KPK.” tandasnya. Lebih lanjut ia menambahkan,
pada kasus pembunuhan Nazaruddin, Ditanya apakah perlu ada pengganti sekarang pimpinan KPK harus dapat
maka pemberantasan korupsi tidak Antasari oleh DPR jika nanti statusnya menjawab itu dengan tindak lanjut atas
boleh stagnasi, ditangkap atau tidaknya menjadi terdakwa, Nasir menerangkan, banyaknya kasus yang sudah mengantri
Antasari, KPK harus tetap memiliki bahwa penggantian tersebut perlu untuk diproses dan KPK juga harus
komitmen seperti yang diinginkan oleh dilakukan, namun DPR belum mampu menerapkan prioritas sehingga
masyarakat,”kata Nasir Djamil. memutuskan format penggantian. terlihat pemberantasan korupsi tidak
“ “

ungan,
Lebih lanjut ia menambahkan, “Ada kecendrungan, akan dilakukan reaktif akan tetapi punya tujuan-tujuan
da
akan
dilakukan
A
kecendr
kalau hanya karena Antasari ditangkap uji kelayakan untuk mengganti Antasari, strategis dalam rangka mendorong
lalu komitmen anggota KPK lainnya itu artinya Komisi III akan memberikan efektifitas pemberantasan korupsi.
melemah, itu berarti mereka melanggar kesempatan kepada putra-putri terbaik Ditanya tentang, apakah kinerja
sumpah dan janji jabatan saat dilantik bangsa untuk mengajukan dirinya KPK akan terhambat dengan tidak
dulu. sebagai anggota KPK,” ujarnya. lengkapnya salah satu unsur pimpinan,
“Meskipun pimpinannya ditangkap, Namun, ia menambahkan, bisa saja Fahmi menjelaskan hal tersebut lebih
maka pimpinan KPK lainya wajib dilakukan pemilihan ulang di Komisi pada sistem pengambilan keputusan
menjalankan system yang telah dibuat III, karena dalam aturannya wakil ketua saja.
sesuai dengan koridor hukum, dan KPK tidak secara otomatis menjadi Apalagi tambahnya, mengenai
bukan like or dislike para pimpinan Ketua KPK, “Saat ini Komisi III DPR komposisi 4 (empat) orang yang
KPK,”tambahnya. dipermasalahkan, terutama oleh
Ditanya komentarnya mengenai beberapa fraksi di Komisi III DPR. “Hal
anggapan di masyarakat dibeberapa ini biasa secara politis karena korupsi
media bahwa DPR tidak komit dalam memang menyangkut kekuasaan dan
memberantas korupsi, karena setelah ada banyak yang berkepentingan agar
penangkapan Antasari, pimpinan KPK kerja KPK terganggu, namun diluar
yang lain diminta tidak membuat konteks dalam pengambilan keputusan
keputusan. saya kira KPK tidak perlu terhambat
Menurut Nasir Jamil yang kini atau melambat,”tegasnya.
terpilih kembali menjadi anggota DPR Menanggapi sikap anggota Komisi
periode 2009-2014 menjelaskan, media III, yang dinilai tidak mendukung atau
secara umum memang belum berpihak menghambat kinerja KPK, Fahmi
kepada DPR. Itu sebabnya jika ada menjelaskan, secara politis hal ini dapat
kasus yang menyangkut dengan anggota dipetakan dengan melihat KPK sebagai
DPR media dengan cepat memblow-up Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesian ancaman bagi DPR.
dan menjadikannya sebagai head line. Corruption Watch (ICW), Fahmi Badoh Kasus suap DPR yang banyak
Padahal, ungkapnya, jika mau jujur terungkap mungkin menjadi alasannya.
, pelaku korupsi itu banyak didapat Tapi kata Fahmi dirinya yakin tidak
di kalangan eksekutif. “Boleh jadi sedang menunggu perjalanan kasus dan semua fraksi di DPR atau semua
secara kelembagaan DPR belum status hukum Antasari,” terangnya. anggota DPR tidak mendukung kerja
mampu mewujudkan komunikasi yang Pendapat serupa dikatakan KPK. “Lambat laun seiring dengan
efektif dengan kalangan media, dan oleh Kepala Divisi Korupsi Politik berkurangnya budaya korupsi di DPR,
saya perlu luruskan bahwa keinginan Indonesian Corruption Watch (ICW), dukungan atas pemberantasan korupsi
agar Pimpinan KPK tidak membuat Fahmi Badoh yang mengatakan juga akan meningkat,”ujarnya.
keputusan pasca penangkapan Antasari, meskipun Antasari Azhar ditangkap Menyinggung pernyataan komisi
belum menjadi sikap DPR, melainkan dan dinonaktifkan sebagai Ketua KPK, III DPR yang pesimis melihat kinerja
sikap sebagian besar anggota Komisi III komitmen pemberantasan oleh KPK KPK berkaitan dengan pengambilan
DPR,”tegasnya. seharusnya tidak bergantung pada keputusan karena hanya diputuskan
Ia menjelaskan, beberapa waktu individu Antasari. 4 pimpinan pasca dinonaktifkannya
yang lalu saat Raker dengan KPK, “Sistem internal yang sudah berjalan Antasari, Fahmi menjelaskan manuver
Komisi III DPR hanya mengingatkan di KPK yang harus menjawab soal politik yang reaksioner ini memang
bahwa undang-undang yang mengatur kinerjanya, meskipun harus dijalankan amat membingungkan karena untuk
tentang KPK, menyebutkan bahwa dengan komposisi pimpinan yang kepentingan jangka pendek semata,
kepemimpinan KPK itu bersifat tinggal empat orang saja dan jika tetapi sangat berpengaruh terhadap citra
kolektif. penonaktifan Antasari dari KPK pemberantasan korupsi DPR yang kian
“Maka dari itu, secara umum Komisi dianggap sebuah permasalahan dalam terpuruk.
III DPR tidak pernah menghambat menjalankan sistem internal, seharusnya “Hubungan antara komposisi
KPK untuk membuat keputusan terkait sistem ini bisa bekerja lebih baik setelah dengan pengambilan keputusan hanya
dengan tugas-tugas pemberantasan Antasari pergi,” tegasnya. alasan saja dan terkesan pragmatis,

0 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72