Page 33 - MAJALAH 72

PENGAWASAN

karena setahu saya, Komisi III yang rakyat dan termaktub di dalam Sedangkan keputusan Mahkamah
selama ini telah membentuk KPK keputusan MPR RI dan Undang- Konstitusi terkait Pengadilan Tipikor,
dan telah setuju dengan platform undang.,”tegasnya kata Nasir, sudah terbit sekitar tiga
pemberantasan korupsi KPK, dimana tahun lalu. Meski begitu dirinya
juga telah eratifikasi UNCAC dengan Tak Hambat Penyelesaian masih memiliki harapan bahwa RUU
UU No. 7 tahun 2006 yang sifatnya Kaitannya dengan pemberantasan Pengadilan Tipikor akan diselesaikan
jangka panjang buat negeri ini,”jelas korupsi, hingga saat ini pembahasan oleh DPR periode sekarang.
Fahmi. pekembangan Rancangan Undang- Hal ini terbukti, jelas Nasir, dengan
Perihal perlu tidaknya pengganti Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi adanya tanda-tanda penyelesaian yang
Antasari, menurut Fahmi, hal itu tidak (Tipikor) masih berjalan, banyak sikap sudah terlihat, seperti fraksi-fraksi di
akan terjadi dalam waktu dekat, salah pesemis yang berkembang di masyarakat, DPR yang terlebih dahulu menyamakan
satunya adalah konsentrasi parpol dan dimana RUU Tipikor ini tidak akan persepsi mengenai bangunan pengadilan
elit yang masih tercurah untuk pemilu, terselesaikan hingga akhir masa jabatan tipikor.

selain itu fakttor lainnya kata Fahmi anggota DPR periode 2004-2009. “Bangunan yang kuat dan kokoh
adalah status hukum dan kasus Antasari Menanggapi hal ini, Nasir Jamil akan sangat membantu Negara ini
yang masih belum final. menjelaskan bahwa memang sekarang untuk mewujudkan pengadilan yang
A
da
“Ada kemungkinan hal ini harus pengadilan Tipikor sedang diambang bersih dan berwibawa. Dan yang paling
“ “
kem
har
us
ini
ungkinan
hal
menunggu hingga kompoisi baru DPR kematian, dan jika DPR periode ini penting kelak aturan hukum tentang
pasca pemilu 2009,”tegasnya. tidak bisa menyelesaikannya, maka itu Pengadilan Tipikor tidak lagi di judicial
Lebih lanjut ia menambahkan, artinya semua kasus-kasus korupsi akan review ke MK,”harapnya.
keputusan soal siapa yang menjadi ketua, diadili di pengadilian umum, “Selama ini Harapan serupa dikatakan Fahmi
sebenarnya bagian dari mekanisme kan, ada dua pengadilan yang mengadili Badoh, terkait RUU Tipikor, ia
internal KPK, ”Komposisi yang genap kasus korupsi, yakni pengadilan umum menjelaskan bahwa ada dua hal penting
ini yang dipandang rawan, selain dan pengadian Tipikor,”ungkapnya. yang perlu diperhatikan, yakni kinerja
memang UU mengisyaratkan KPK Menurut Nasir, DPR tidak dalam dan komitmen.
dipimpin oleh 5 orang,”ujar Fahmi posisi melambat-lambatkan penyelesaian “Jika anggota DPR yang ada
Menurutnya, yang terpenting adalah RUU Pengadilan Tipikor, sebab, RUU sekarang mau mengejar penyelesaian
adanya tambahan satu orang lagi yang itu sendiri sejak awal memang sudah RUU Tipikor secepatnya hal ini akan
mungkin saja diambil dari daftar calon terlambat dimasukkan oleh Pemerintah sedikit mengangkat citra kinerja legislasi
anggota KPK versi pemerintah dan di ke DPR, karena memang RUU tersebut DPR. Tapi keuntungan lebih besarnya
Fit and propert test lagi di DPR.. merupakan inisiatif dari Pemerintah. lagi, DPR khususnya Komisi III akan
e
p
t
a
a

s
r
h
a
n
a
l
a
m
a
s

i
m
b

F F
Fahmi berharap, atas permasalahan “Jadi kalau sekarang terkesan mendapatkan apresiasi positif di mata
h
a
a
r
,
p
r
e
a
h
ini, seharusnya DPR dalam berdiri molor, ya Pemerintah juga ikut publik,”tandasnya.(nt)
dan bersikap atas nama efektifitas bertanggungjawab. Kalaupun nanti
pemberantasan korupsi, bukan atas dikeluarkannya Perppu, saya pikirnya
kehendak kelompok apalagi pribadi. juga akan ditolak DPR, karena Perppu
“Ini karena kepentingan atas itu dikeluarkan jika ada situasi genting
pemberantasan korupsi adalah amanat dan mendesak,”paparnya.
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72