Page 41 - MAJALAH 72

ANGGARAN

Untuk itu, kendati pemerintahan tenaga kerja yang bisa hidup dari sektor Azwir menuturkan, di negara-
B.J. Habibie hanya berlangsung lebih itu. negara maju seperti Singapura, Malaysia,
dari satu tahun, namun implikasi dari Amerika, Eropa, Jepang, ekonomi rakyat
kebijakan ekonomi kerakyatan tersebut Anggaran Sangat Kecil ini dapar berkembang sedemikian
sangat dirasakan oleh usaha kecil dan Di tahun 2007-2008, dengan jumlah pesatnya. Karena ekonomi rakyatnya
menengah. Tidak hanya di sektor puluhan juta sektor usaha mikro, kecil dan bersinergi dengan ekonomi menengah
perdagangan dan jasa, tapi lebih utama di menengah, dananya hanya dianggarkan dan besar atau usaha-usaha milik
sektor pertanian. Indikasi kearah itu bisa sebesar Rp 1,1 triliun. “Sungguh aneh negara.
dilihat dengan makin besarnya Kredit bukan dananya kecil sekali,” kata Azwir. Sementara yang terjadi di negara kita,
Usaha Tani (KUT) dan Kredit Modal Idealnya anggaran ekonomi rakyat ada kesenjangan antara usaha ekonomi
Kerja yang disalurkan untuk usaha kecil, itu sebesar Rp 50 – 200 triliun untuk rakyat dengan BUMN, apalagi dengan
menengah. memberdayakan ekonomi rakyat agar usaha-usaha yang bersifat konglomerat
Pada saat B.J. Habibie menjadi dapat berkembang pesat. Karena ekonomi yang sedang berkembang di negara kita
Presiden RI ke tiga, orientasi rakyat itu terdiri dari berbagai usaha dari sejak orde baru.
pembangunan ekonomi diubah dan usaha petani, usaha kecil, usaha mikro Jadi sekali lagi Azwir menegaskan,
lebih ke aspek pemerataan. Kesempatan dan bermacam-macam usaha lainnya pemerintah belum pro kepada ekonomi
berusaha bagi semua pelaku bisnis yang berhimpun di situ. rakyat. Hal ini dapat dilihat diantaranya
khususnya UKM diwujudkan dengan A A z w i r m e n a m b a h k a n , p e n g a l a m a n dari sisi anggaran yang jumlahnya kecil
Azwir menambahkan, pengalaman
sejumlah regulasi. krisis moneter di tahun 1997 yang lalu sekali. Jumlah tersebut termasuk belanja
Misalnya, Undang-Undang hendaknya dapat dijadikan pelajaran Kementerian Koperasi, belanja rutin, dan
mengenai persaingan sehat, UU bagi kita semua, bahwa ekonomi rakyat belanja modal. Kalaupun Departemen
mengenai larangan monopoli atau anti inilah yang menyelamatkan bangsa Perdagangan dan Departemen
monopoli dan sejumlah UU yang intinya dari kehancuran. Ekonomi rakyat ini Perindustrian juga ada anggaran sektor-
mempercepat proses demokratisasi di dapat menyerap anggaran yang sektor yang pro kepada ekonomi
un
nam
jumlahn
ya
akyat,
bidang ekonomi. Menurut Azwir, law b e g i t u b e s a r , h a m p i r 8 0 s a m p a i r rakyat, namun jumlahnya

begitu besar, hampir 80 sampai
enforcement dan role of The Game yang 92 persen diserap oleh juga relatif kecil. Jadi
dibangun pemerintahan Habibie cukup usaha ekonomi rakyat yang secara akumulatif
kondusif untuk meningkatkan harkat disebut usaha mikro, kecil , angka rupiah yang
hidup UKM. menengah dan koperasi. ada di APBN
Namun bagaimana dengan Dalam keadaan untuk pro ekonomi
keberadaan UU yang khusus mengatur sulit, ekonomi rakyat r akyat pa da
tentang ekonomi kerakyatan. Azwir inilah yang membela sektor ekonomi
mengatakan, belum ada UU yang kepentingan bangsa rakyat sangat
mengatur tentang ekonomi kerakyatan dan negara kita. Jadi, minim sekali,”
atau usaha mikro, kecil dan menengah kata Azwir, kita berharap tambah Azwir
dan koperasi. Baru pada tahun 2008 siapapun Presiden yang mengomentari
lahirlah UU yang pro kepada ekonomi akan terpilih nanti harus anggaran di sektor
kerakyatan, artinya usaha mikro, kecil pro kepada ekonomi ini.
menengah dan koperasi baru bisa rakyat.
berdaulat dengan adanya UU yang baru
disahkan tahun 2008 yaitu UU Nomor
20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan juga ada UU
tentang Koperasi.
Dari data yang disampaikan Menteri
Koperasi dan UKM, terdapat kurang
lebih 58 juta sektor usaha mikro, kecil
menengah atau sektor riil yang dibina
oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Melihat besarnya angka itu sungguh
fantastis, kalau misalnya ekonomi rakyat
jumlahnya 58 juta, berarti dua atau
tiga orang sudah mengayomi 150 juta

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi
Partai Golongan Karya Azwir Dainy

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72