Page 43 - MAJALAH 72

ANGGARAN

ini kan lucu,” katanya. Padahal, dia tidak Memang, bank juga mengalami situasi kerakyatan, apapun bidangnya.
tahu akibat dari pesatnya pembangunan yang dilematis. Kalau tidak memakai Tak kalah pentingnya untuk
mal-mal itu, pasar-pasar tradisional jaminan terjadi resiko yang merugikan memberdayakan ekonomi kerakyatan,
yang dianggap kumuh dan becek akan dan petugas bank dikenakan sanksi, pembinaannya harus satu atap, jangan
terlindas semuanya, dan ekonomi rakyat karena dianggap menyalahgunakan semua departemen ikut membina, cukup
yang berkembang di situ akan habis. pemberian kredit yang tidak sesuai satu badan, kementerian atau departemen.
Seperti Carrefour, termasuk swalayan dengan aturan yang berlaku. Pembinaan satu atap (one self service)
yang sangat berkuasa sekali akibatnya Jadi keleluasan Bank sendiri tidak jauh lebih efektif dibandingkan dengan
Giant, Matahari, Hero dimakan oleh membina usaha kecil, menengah, sangat banyaknya departemen yang terlibat
Carrefour. Padahal Carrefour ini adalah tergantung juga dengan UU yang ada, didalamnya.
modal besar dari Perancis yang lama- bank jadi kurang lincah. Kecuali Bank- Azwir yang concern terhadap usaha
lama membeli semua swalayan-swalayan bank swasta seperti Bank BCA, Bank kecil dan menengah ini mengatakan,
besar milik pengusaha nasional. Niaga, Bank Danamon yang lebih berani memasuki abad 21 dan millennium
Hal inilah yang belum diatur secara dan agresif memberikan pinjaman ke tiga, keberpihakan terhadap usaha
khusus, kalaupun ada peraturannya, sampai ke sektor mikro kecil menengah kecil, menengah, mesti dilakukan secara
tapi belum ada UU yang mengatur itu. di seluruh kabupaten, yang kebanyakan sistematis dan terencana.
“Maka saya katakan kepada Menteri tidak memakai jaminan. Bahkan, katanya, kalau perlu ada
Perdagangan, Menteri Perindustrian Bank asing lebih berani memberikan badan khusus setingkat menteri yang
dan Menteri Koperasi dan UKM kalau kredit tanpa jaminan karena bank-bank menangani usaha kecil dan menengah.
banyak investor asing secara bebas masuk tersebut mempunyai modal yang besar. Selama ini, kita memang memiliki
di bidang retail, lama-lama kita bisa jadi Sementara Bank-bank milik Negara atau Menteri Koperasi dan UKM. Tapi
budak bangsa asing,” ujarnya. BUMN sangat terikat dengan peraturan nuansa berfikir dan bertindaknya
UU Perbankan kita. masih sangat birokratis, keputusan-
DPR Lambat keputusan yang diambil tidak secepat
Dalam hal perundang-undangan, Memberdayakan Ekonomi yang diharapkan, dan masalah yang
Azwir menyayangkan DPR lambat kerakyatan dihasilkanpun terkadang tidak spesifik.
membuat UU yang menyangkut Untuk memberdayakan ekonomi Program yang dibangun masih
kepentingan ekonomi rakyat. Walaupun rakyat, Azwir berpendapat, ada beberapa bersifat massal, padahal cara-cara seperti
sudah ada UU Usaha Mikro Kecil dan hal yang dapat dilakukan, pertama, ini sudah tidak bisa dipertahankan.
Menengah, yang sampai sekarang belum dalam kaitannya dengan Kepres Nomor Penanganan terhadap UKM, mesti
ada PPnya, juga sudah ada UU BUMN, 80 Tahun 2003 tentang Pedoman dilakukan secara professional, runtut,
tapi itu pun lambat. Pemerintah sudah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan sistematis, terencana dibawah satu
mengajukan UU Perdagangan dan UU Jasa. Dalam Kepres tersebut disebutkan koordinasi. Jangan seperti sekarang, ada
Perindustrian, tapi sampai sekarang untuk pengadaan di atas Rp 50 juta harus 16 separtemen dan kementerian yang
belum terealisasi. melalui tender, lima puluh juta ke bawah menangani UKM. Dan pola mereka satu
“Saya juga bingung ini tidak dijadikan dengan penunjukkan langsung. sama lain berbeda, sehingga out-putnya
prioritas padahal sangat penting sekali,” Ke depan penunjukkan langsung pun berbeda.
kata Ketua Umum Dewan Pimpinan ini dapat ditingkatkan dari Rp 50 Azwir menambahkan, kalau
Pusat Kerukunan Usahawan Kecil dan juta menjadi Rp 500 juta. Jadi usaha bangsa ini mau makmur dan sejahtera
Menengah Indonesia ini. kecil dapat proyek yang lumayan besar dikemudian hari, siapapun Presidennya
Berbicara keberpihakan Bank, jumlahnya dan ada pemerataan antara yang terpilih nanti, kita menghendaki
menurut Azwir, bank belum sebaik pengusaha kecil dan menengah dengan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas
yang diharapkan dalam mendorong pengusaha besar. sebagai tulang pembangunan atau
pertumbuhan sektor ekonomi rakyat. Hal Selain itu, UU Perbankan harus kebutuhan ekonomi bangsa kita.
itu dapat dilihat dengan tingginya bunga diubah. Kredit usaha-usaha kecil Semua kekayaan bumi kita, harus
bank bagi usaha kecil, menengah dan bunganya harus lebih murah daripada diperuntukkan untuk rakyat banyak,
persyaratan yang sulit. Pada prinsipnya usaha-usaha besar lainnya. bukan orang per orang. Kita tidak
bank mencari keuntungan yang sebesar- Hal lainnya, memberikan kesempatan anti modal asing, tetapi modal asing
besarnya dengan modal yang sekecil- berusaha sektor usaha kecil yang sebagian harus paralel, seimbang dengan modal-
kecilnya. besar petani, industri-industri kecil, modal dalam negeri, usaha mikro, kecil,
Seseorang mau meminjam hanya Rp pedagang kecil, kesemuanya itu diberikan menengah dan koperasi yang ada di
5 juta saja harus pakai jaminan. Misalnya akses kemudahan-kemudahan serta negara kita.
orang dapat dana KUR Rp 5 juta, 70 pembinaan dan pelatihan. Azwir berharap, ekonomi
persen memang dijamin oleh negara, tapi Mereka juga harus dididik cara kemandirian harus menjadi tulang
30 persen sisanya bank minta jaminan mengatur uang 10 juta itu agar dapat terus punggung kekuatan ekonomi kita ke
seperti BPKB, sertifikat, atau surat-surat berkembang. Kesempatan itu diberikan depan, supaya bangsa kita maju dan kuat
berharga lainnya. seluas-luasnya pada sektor ekonomi dikemudian hari. (tt)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72