Page 48 - MAJALAH 72

LEGISLASI

BUMN lainnya terhadap jasa pengiriman. ini harus mengirimkan ke alamat masing- Tidak Ada Monopoli
Bahkan, perlu juga mengundang Badan masing. Tosari menjelaskan, jika UU yang lama
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sementara Gafeksi tidak seperti itu, masih terjadi monopoli, UU yang baru
untuk mengetahui secara jelas bagaimana asosiasi jasa pengiriman itu mengirimkan ini nantinya akan menghapus monopoli.
penanaman modal asing itu. barang dari pelabuhan ke pelabuhan, Waktu DPR mengundang PT POS,
Karena di kalangan anggota DPR dengan jumlah container yang sangat besar, pihak PT Pos minta pengiriman 50 gram
menginginkan dibukanya modal asing barangkali jumlah yang dikirimkan itu bisa ke bawah tetap harus menjadi milik PT.
tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu satu kapal sendiri. Pos dalam arti menjadi monopoli PT Pos.
besar. Hal ini perlu menjadi pemikiran Disinilah perlunya Komisi I Dalam hal ini, PT Pos minta subsidi ke
matang, karena jangan sampai pengusaha mengundang Gafeksi untuk menjelaskan negara. Ternyata belakangan pemerintah
kita jadi buruk di negaranya sendiri. Jangan secara rinci persoalan ini, supaya jika RUU berubah, tidak mau lagi ada monopoli
sampai juga pengusaha Indonesia lama- ini diundangkan tidak ada lagi masalah karena nantinya bertentangan dengan
lama jadi buruh dari pemilik modal asing. dikemudian hari. UU Komisi Pengawas Persaingan Usaha
i
mengatakan,
T T
osar
Tosari mengatakan, sebaiknya (KPPU).
sebaikn
ya

Gabungan Forwader, Penyedia Jasa Masuknya Modal Asing Oleh karena itu, dalam perumusan
Logistik, dan Ekspedisi Seluruh Indonesia Beberapa hal penting yang diatur RUU ini sudah dibicarakan dan tinggal
tidak mengkhawatirkan pencantuman kata dalam pembahasan RUU ini diantaranya perumusannya saja bahwa nantinya juga
logistik di dalam RUU itu. Karena dalam pasal yang terkait dengan modal asing. bisa dilakukan oleh swasta. Jadi swasta mau

rapat pembahasan RUU Pos
Pembahasan masalah ini harus dilakukan memberikan kontribusi untuk membiayai
secara cermat dan hati-hati, karena yang 50 gram ke bawah termasuk untuk
menyangkut banyak kepentingan. pengiriman ke daerah-daerah terpencil.
waktu dekat Komisi I akan mengundang Mengapa ia mengatakan banyak Siapa swasta yang bersedia
Gafeksi untuk menjelaskan hal ini dan kepentingan, karena UU ini akan melaksanakan nantinya akan ditenderkan,
sekaligus mendengarkan berbagai masukan menyangkut bagaimana distrik ekonomi semua swasta diberi kesempatan untuk
dari asosiasi itu. di dalam negeri, dan ini bagian dari memberikan kontribusi, jadi sangat terbuka
Gafeksi memang jasa logistik, dalam kepentingan kesejahteraan bagi negara. sekali. PT Pos tidak lagi menjadi pemegang
RUU Pos juga mengatur jasa logistik tapi K K alau asing ikut c ampur tangan ter lalu monopoli terhadap pos, walaupun ada hal-
Kalau asing ikut campur tangan terlalu
logistik dalam pengertian pengiriman, jadi jauh, distribusi perekonomian juga akan hal yang nantinya tetap harus dipegang
hanya dibatasi tidak lebih dari 30 ton. kacau. Selain itu juga masalah pembukaan PT Pos. Dalam hal ini, DPR akan
Jasa logistik pos pada dasarnya lapangan pekerjaan, kalau modal asingnya memberikan hak-hak monopoli khusus
bukan logistik seperti pada Gafeksi itu. terlalu besar, tentunya juga akan banyak bagi kepentingan negara.
Kalau Gafeksi itu adalah travel barang orang asingnya yang bekerja di sini. M M isaln ya, sur at-sur at yang men yangkut
Misalnya, surat-surat yang menyangkut
yang jumlahnya sangat besar bisa satu Belum lagi masalah keamanan, militer, surat menyurat dinas di lingkungan
container atau 10 container, dan itu pengiriman pistol melalui jasa pos, barang- kantor pemerintah yang dibebaskan bea.
menjadi wewenangnya Gafeksi. barang selundupan, narkoba, semua itu Semua itu tentunya tidak dapat diserahkan
K K a l a u j a s a p o s , m i s a l n y a m e n g i r i m k a n harus diwaspadai dan diantisipasi. “Jadi, ke pihak swasta karena ada surat-surat
Kalau jasa pos, misalnya mengirimkan
pakaian dengan berat 10 - 20 kg, jadi tidak kata Tosari, UU ini juga perlu memberikan rahasia, korps diplomatik dan surat-surat
perlu menggunakan container, cukup perlindungan bagi kepentingan negara dan berharga dalam kaitannya dengan negara.
menggunakan jasa pos saja. Seandainya jasa juga kepentingan masyarakat termasuk Dalam hal ini tentunya harus ada
pos mengirimkan barang dengan memakai para penyelenggara. Karena itu, RUU ini subsidi dari pemerintah. DPR juga bersedia
container hal itu mungkin saja, tapi bukan perlu dirombak total dengan alasan lebih memberikan subsidi kepada PT Pos karena
hanya milik satu orang, bisa milik sepuluh banyak aspek yang harus dilindungi. menyangkut masalah-masalah yang
atau dua puluh orang dan pengirim jasa

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72