Page 50 - MAJALAH 72

LEGISLASI

DPR Revisi UU TPPU;

PERKUAT PPATK UNTUK SIDIK PERKARA

Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan dianalisis bisa lebih banyak. Misalkan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), partisipasi aktif dari pihak ketiga
yang mengendap hampir tiga tahun, kembali dibahas DPR (masyarakat umum) melapor ke
bersama pemerintah. PPATK”.

“Dan setelah kita study banding
n
e
emerintah mengajukan memiliki kelemahan sehingga kemana-mana, ternyata memang
m
j
u
g
a
e
t
r
n
i
e
m

a
h
a
k
n
P P sejak 10 Oktober 2006. hukum. hanya Philipina yang PPATKnya
menghambat efektivitas penegakan
naskah
naskah RUU ini ke DPR
ini
R
UU
DP
ke
R
2006.
10
O
sejak
ktober
disana yang mempunyai hak menyidik
Latar belakang amandemen RUU
Kemudian, ditindaklanjuti
karena PPATKnya menjadi bagian dari

TPP
U
U
TPP
p
n
m
e
i
y
p
a
n
a

a
n
e
P P P P P P Pdengan penyampaian
d
n
a
g
modus tindak pidana pencucian uang
Keterangan Pemerintah pada 27 TPPU diantaranya adalah teknik dan kejaksaan, ” jelasnya.
Ketika melakukan studi banding ke
Juli 2007. Namun, selama tiga tahun yang semakin canggih dan beragam, Rusia, negara itu merekomendasikan

R R
usia,
usia,
negar
itu
negar
a
itu

a
mengendap. Pemerintah optimistis, menghindari sistim keuangan masuk bahwa
bahwa
bahwa misalnya mempunyai hak untuk
RUU ini dapat segera diselesaikan ke lembaga nonkeuangan serta men y y idik itu akan lebih kuat.
men
idik itu akan lebih kuat.
menyidik itu akan lebih kuat.
karena banyak kesamaan pandangan meningkatkan efektivitas penegakan Menariknya PPATK di Rusia
dengan DPR. hukum dan pengembalian aset. tidak seper ti di Indo nesia
Indo
ti
tidak
tidak seperti di Indonesia diputuskan
di
seper
nesia
UU
T
T
UU
RUU TPPU diajukan pemerintah Dalam RUU tersebut kewenangan mempunyai 2 (dua) jalur. Jalur pertama
R R
UU
T
PU
PU

PU
P
P
P
untuk menyempurnakan Undang- PPATK (Pusat Pelaporan Analisis adalah untuk profesi, di negara kita
Undang Nomor 15 Tahun 2002 Transaksi Keuangan) diperluas, tidak dimiliki. Sedangkan jalur
tentang Tindak Pidana Pencucian diantaranya dari semula hanya kedua dari institusi (Kepolisian dan
Uang sebagaimana telah diubah menganalisis suatu perkara, ditambah Kejaksaan). Dengan demikian, notaris,
kewenangan menyelidiki suatu
dengan Undang-Undang k e w e n a n g a n m e n y e l i d i k i s u a t u penga c ar a, akuntan itu diwajib kan
Undang-Undang
dengan
pengacara, akuntan itu diwajibkan
Nomor 25 Tahun perkara. untuk melaporkan apabila dalam bekerja
bekerja
kan
melapor
apabila
dalam
untuk
2003, karena masih M enur ut Eva m e n d a p a t i n d i k a s i a d a n y a t r a n s a k s i
003,

003,
ena
ena
kar
kar

mendapat indikasi adanya transaksi
K usuma S undar i, keuangan.
anggota Panja RUU “K alau di Indo nesia kan pasif .
Kalau di Indonesia kan pasif.
TPPU, “memperkuat Kalau diminta untuk mengadakan
dakan
alau
K
untuk
menga
diminta
PPATK tidak dalam a analisis, baru bergerak. Itupun dari
e
,
a

b
i
b
u
s
r
I
t
u
k
.

p
n

d
u
r
a
a
l
i
r
s
i
a
n
r
g
e
konteks memberikan institusi, baik pen y idik, dar i kepolisian
institusi, baik penyidik, dari kepolisian
k e k u a t a n atau kejaksaan, meminta
meminta
meminta
kejaksaan,
tau kejaksaan, meminta agar PPATK
tau
kejaksaan,
tau
menyidik tetapi melakukan analisis keuangan”,
melakukan
memberikan terangnnya.
ruang yang Menur utn ya, di R usia akhir n ya
enurutnya, di Rusia akhirnya
lebih luas kasus yang masuk karena masyarakatnya
ena
yang
akatn
ya
masuk
masyar
kar
kasus
agar data dibuat aktif bukan hanya institusi yang
dibuat
institusi
han
aktif
ya
bukan
yang
yang bisa har us ber per an tetapi juga pr of esi-
harus berperan tetapi juga profesi-
pr of esi, maka kasus yang masuk
profesi, maka kasus yang masuk
setahunnya sekitar 7.600. Ketika diteliti,
etahunn
ya
sekitar 7.600. Ketika diteliti,

etahunn
ya
a
g
n
e
s
a
d

m
a
l
k
m

sebanyak 6.800 kasus yang masuk dalam
u
s
a
k

a
s
a
y
k
0
8
.
0

6
b
u

s
y
a
n
or
kategori bisa dikasuskan.
i bisa dikasuskan.
kateg
“ Pr oduk atau
penanganan kasunya satu
n
at
pe

s
as
na
u
un
nga
k
na
ya
tahun bisa mencapai 586
v
undari,
E Eva Kusuma Sundari, anggota
S
Kusuma
anggota
a
P
Panja RUU TPPU
anja RUU TPPU
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72