Page 47 - MAJALAH 72

LEGISLASI

RUU POS : HAPUS MONOPOLI DAN

BUKA PERAN SWASTA

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang demikian Kalau dulu hanya surat menyurat saja dari
pesatnya, Pos harus mampu bersaing dengan jasa pelayanan satu kantor ke kantor, sekarang bukan
elektronik. Produk dan jasa pos seringkali dianggap sebagai hanya surat menyurat tapi bisa juga logistik,
industri yang tidak prospektif. Hal tersebut terjadi karena elektronik yang dikirim melalui email, surat
meningkatnya industri dan jasa pelayanan elektronik, dimana menyurat yang bersifat rahasia dan lain
beberapa fitur produknya merupakan substitusi langsung sebagainya. “Kesemuanya itu harus diatur
dan produk pos konvensional. dalam sebuah UU,” kata Tosari.
Tosari menambahkan, kemajuan osari menambahkan, kemajuan
T T
dan
oduk
jasa
telah
pos
r
Anggota Komisi I DPR Tosari
roduk dan jasa pos telah Wijaya mengatakan, pembahasan RUU teknologi dan perkembangan perposan
P P signifikan. Produk dan jasa tentang Pos ini sekarang baru sampai pada juga perlu dipikirkan apakah modal asing
itu sudah mengglobal, selain hal-hal di atas
mengalami evolusi yang
ol
usi

me
i
lam
nga
v
e
ng
ya
r
oduk
jasa
signifikan.

P
dan
bisa masuk atau tidak. Kalau modal asing
v
e
o
n
u
i
n
s
k
g
pos konvensional yang dulu
rapat kerja antara Pemerintah dengan
u
p
s

l
o
a
l
n
d
y

a
n
o
i
i
l
n

a
b
u
s
d
a

a
p
a
h
s
s

a
g
e
t
a
a
g
g
P P P P P P P P Pdianggap sebagai salah satu
juga harus di tampung terkait dengan UU
produk statis, kini berevolusi menjadi Komisi I. Menurut Tosari, pembahasan boleh masuk bagaimana aturannya, ini
dengan pemerintah berjalan lancar karena
berbagai produk yang inovatif dan adaptif pemerintah juga sudah mendengar Penanaman Modal Asing. Jadi, katanya,
terhadap perkembangan bisnis. pendapat masyarakat termasuk stakeholder UU ini sama sekali baru nantinya, oleh
Sehubungan dengan hal itu, reformasi yang punya kepentingan terhadap pos. karena itu UU yang lama perlu dicabut.
Untuk menghasilkan sebuah UU yang
regulasi pos dan jasa turunannya Dengan lancarnya pembahasan ini, U U ntuk menghasilkan sebuah UU yang
merupakan suatu hal yang sangat Tosari optimis RUU itu akan dapat dapat mengakomodir seluruh kepentingan
diperlukan. Hal tersebut diperlukan untuk diselesaikan sebelum masa tugas DPR masyarakat, Komisi I sangat mengharapkan
mengembangkan pasar dalam produk dan periode ini berakhir. Kemungkinan bulan berbagai masukan dari masyarakat terkait
jasa pos tanpa mengorbankan prinsip- Juli sudah masuk Panja dan mudah dengan RUU dimaksud. Karena itu, selain
prinsip dasar pelayanan pos yang wajib – mudahan Agustus atau paling lambat dengan Pemerintah, Komisi I juga akan
dipenuhi oleh negara. September sudah bisa disahkan. mengundang pengusaha-pengusaha yang

Sebelumnya peraturan yang mengatur Jika RUU ini sudah disahkan, nantinya bekerja di bidang terkait termasuk PT Pos
sudah
disahkan,
ika
nantin
R
J J
UU
ini
ya
tentang Pos tertuang dalam UU Nomor 6 UU No 6 tahun 1984 akan dicabut. Karena dan pihak swasta. Misalnya, DHL, TIKI,
Tahun 1984. Namun UU ini masih sangat UU yang lama sudah tidak sesuai lagi RPX, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman
hana
per
tingkat
kembangan
jaman.
itu,
elain
seder
dengan
dan
minkan
S

mencer
sederhana dan mencerminkan tingkat dengan perkembangan jaman. Selain itu, Ekspres Indonesia (Asperindo),
Gabungan Forwader,
teknologi yang masih tradisional. Untuk
teknologi yang masih tr a disio nal. Untuk UU Pos itu lebih banyak memberikan Gabungan F or wa der ,
r
b
n
n

m
g
e
p
menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan secara hukum melalui Penyedia Jasa Logistik,
n
n
a
g
y
e
n
a
a
a
k
e
d

s
n
e
e
i
k
m
u
a
jaman, tentunya diperlukan sebuah UU
jaman, tentun ya diper lukan sebuah UU perundang-undangan pada PT Pos, dan Ekspedisi Seluruh
yang dapat mengakomodir seluruh
yang dapat mengako modir selur uh sedikit sekali yang memberikan Indonesia (Gafeksi)
k e p e n t i n g a n m a s y a r a k a t d i e r a t e k n o l o g i kesempatan kepada swasta. dan jasa kurir yang
kepentingan masyarakat di era teknologi

ini,
P P

a
dahal
swasta
ang
yang serba canggih. Padahal sekarang ini, swasta di kontrak oleh
sekar
sedang
misi
ini,

R
DP
aat
Saat ini, Komisi I DPR RI sedang sudah berkembang sedemikian bank atau kantor
R
I
I
Ko
.
e
membahas RUU tentang Pos. RUU ini rupa sehingga perlu dilihat
m
o
P
U
R

U
s

b
i
t
e

n
n
U
h
a
R

a
U
n
a

g
m
t
s
i
m e r u p a k a n u s u l i n i s i a t i f D P R p e r i o d e l e b i h jauh karena
merupakan usul inisiatif DPR periode
2004.
am
sa
tahun

–
yangn
tahun 1999 – 2004. Namun sayangnya pengertian Anggota Komisi I
N
ya
1999
un
RUU tersebut terhenti di pemerintah waktu
R U U t e r s e b u t t e r h e n t i d i p e m e r i n t a h w a k t u pos itu sendiri DPR Tosari Wijaya
k
a
l
i
n
m
a
b
n

t
t
h
e

a
t
u
a

k
d

a
i
m
d
n
g
e
r
e
e
m
i itu dan pemerintah tidak mengembalikan sudah bergeser
p
n
i
k e D P R s a m p a i m a s a b a k t i D P R p e r i o d e jauh.
ke DPR sampai masa bakti DPR periode
itu berakhir.
0
i
Pada periode DPR 2004 – 2009
r
d

o
P
p
d
D
9
a
a
e
e

2
2
0
–

R

0
0
4
u
i
a
i
k

RUU itu diajukan kembali dan Komisi
a
i

u
R
t
j
d
K
a
m
e
U
k
i
s
i
U
b
a
m
l
o

d
n

n
membahas
I diminta untuk membahas RUU
UU
I
untuk
diminta
R
dimaksud karena pos masuk di
Menteri Negara Komunikasi dan
Informasi yang menjadi mitra kerja
Komisi I.
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72