Page 49 - MAJALAH 72

LEGISLASI

khusus. “Untuk urusan yang khusus saya melakukan aktifitas sebagaimana swasta saja.
kira tidak ada persoalan,” tambahnya. kerjakan. “Jadi dia betul-betul menjadi Lebih jauh dari itu, RUU ini ingin
Bahkan masih menjadi wacana seperti perusahaan jasa pengiriman sama dengan memberikan perlindungan, pertama
di Amerika, seorang anggota parlemen swasta tapi milik negara,” jelas politisi F- distribusi ekonomi bagi kepentingan negara
yang akan berkirim surat kepada rakyat PPP ini. yang jasanya sangat besar. Sebagai contoh,
terutama ke daerah konstituen, anggota Memang ada yang dilematis, sekarang jika jasa pengiriman dalam satu minggu
itu dibebaskan dari bea. Demikian juga ini jumlah pegawai PT Pos seluruh mogok, maka akan berhentilah ekonomi
dengan rakyat, jika dia mau berkirim Indonesia kurang lebih sebanyak 60.000 karena tidak ada yang mengirim.
surat kepada anggota parlemen untuk orang. Dengan jumlah armada yang Baik pengiriman melalui mobil box,
melaporkan sesuatu atau mengusulkan sebesar itu memang sangat berat, tidak truk, kerata api, atau melalui pesawat untuk
sesuatu juga bebas bea. mampu membiayai pegawainya sehingga mempercepat proses pengiriman. Bahkan
Namun hal itu masih sekedar menjadi merugi terus. Oleh karena itu, DPR akan barang-barang KPU, seperti pengiriman
wacana jika akan diterapkan di Indonesia memberikan waktu untuk diadakan surat suara banyak menggunakan jasa
dan belum menjadi pembahasan dalam peremajaan agar PT Pos bisa maju, pengiriman yang dikontrak. Jadi, katanya,
RUU tersebut. Untuk bebas bea ini bukan bisa bersaing dengan swasta, dan juga UU Pos ini ingin memberikan perlindungan
saja di diberlakukan di kantor pemerintah, boleh bekerja sama dengan internasional. bagi kepentingan negara, bagi kepentingan
tetapi lembaga-lembaga negara yang Tentunya hal ini dibawah payung UU Pos masyarakat, dan distribusi ekonomi secara
terkait dengan rakyat seperti DPR. yang baru. nasional.
Bagaimanapun juga, informasi Tosari menegaskan, dalam waktu Yang kedua terkait dengan pembukaan
tentang parlemen itu perlu diketahui oleh dekat PT Pos harus segera memperbaiki lapangan pekerjaan, ribuan orang akan
masyarakat di daerah. Dengan bebas bea manajemennya. “Kalau seandainya gaji terlibat dalam perusahaan jasa pengiriman
ini semakin memudahkan masyarakat karyawan pemerintah dan BUMN cara ini. Sebagai contoh, city currieryang
untuk berhubungan langsung dengan pembayarannya melalui PT Pos, apa nggak sering digunakan kantor-kantor BUMN
wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. luar biasa itu,” tuturnya. seperti Bank-bank, PLN, PT Telkom dan
Seperti di kantor DPR yang mengurusi kantor lainnya. Jika satu jasa pengiriman
Perombakan Total 560 anggota dan seluruh karyawan mempunyai langganan dua atau tiga bank
Manajemen Sekretariat Jenderal DPR pembayaran saja, dia sudah bisa menyerap tenaga kerja

Karena RUU Pos ini nantinya terjadi gajinya dilakukan melalui Bank Mandiri. 30-50 orang.
perombakan total, PT Pos tidak lagi Bisa dibayangkan seandainya PT Pos Pada intinya, DPR bersama-sama
berbicara tradisional dalam arti hanya siap untuk melakukan pembayaran, maka dengan Pemerintah mengupayakan dapat
berbicara surat menyurat di bawah 50 tentunya akan menjadi perusahaan jasa mengakomodasi semua kepentingan
gram. Dengan RUU yang baru ini yang semakin berkembang. masyarakat. Karena itu, DPR minta
nantinya, kalangan DPR justru ingin PT Lebih jauh Tosari menjelaskan, RUU kepada semua stakeholder untuk dapat
Pos seperti Pos di Jepang. ini juga membuka kerjasama antar jasa memberikan masukan terhadap hal-hal
PT Pos di Jepang bukan hanya soal pengiriman, antar pos, kerjasama dengan yang berkaitan dengan pembahasan RUU
surat menyurat, tapi yang lebih pokok dari bank dan juga boleh bekerjasama dengan tersebut. Semakin banyak masyarakat dan
itu mengirim uang dengan sistem seperti di luar negeri. Kesemuanya ini nantinya akan stake holder memberikan masukan, akan
Bank. Untuk urusan mengirim uang, PT diatur dalam RUU tersebut dan untuk semakin menambah penyempurnaan
Pos mempunyai andalan yang dinamakan aturan teknisnya pemerintah yang akan UU dimaksud. Masukan-masukan dari
‘Pos Wesel’. mengatur. berbagai kalangan ini dapat disampaikan
Namun mengirim uang dengan Hal lain yang dibahas dalam RUU melalui surat kepada Sekretariat Komisi I
jasa Pos Wesel ini baru akan sampai Pos ini adalah masalah definisi, dimana DPR, atau bisa juga melalui email.
ke penerima lebih kurang 6 – 10 hari. usulannya RUU Perposan, tapi berdasarkan Memang, kata Tosari, tidak mungkin
Pengiriman uang melalui Bank-bank UU yang lalu UU Pos. Pos itu apa saja, UU ini dapat memuaskan semua pihak.
sudah menggunakan elektronik. Untuk termasuk masalah dokumen, masalah Tapi DPR akan berusaha seoptimal
mengejar ketertinggalannya itu, PT Pos logistik, elektronik itulah yang diatur semua mungkin menghasilkan UU yang dapat
perlu meremajakan sistemnya, seperti dalam RUU itu. memberikan perlindungan kepada semua
transfer di bank. Dalam hal ini, PT. Banyak orang melihat membahas masyarakat.
Pos harus melakukan perombakan total RUU Pos itu sesuatu yang kecil, dan Untuk itu, Tosari mengharapkan
manajemennya dan harus seprofesional orang beranggapan buat apa DPR dukungan, support dari berbagai pihak
pengiriman uang di bank. Tidak bisa memprioritaskan UU tersebut. Dalam agar RUU ini dapat diselesaikan sesuai
sebentar-sebentar minta subsidi dari hal ini orang sering mengartikan pos dalam dengan target yang direncanakan. Karena
pemerintah, PT. Pos harus mandiri dan arti sempit yang pengertiannya hanya surat pembahasan RUU ini mengejar waktu,
jika perlu dapat memberikan penghasilan menyurat. Padahal jika dipelajari lebih diharapkan Pemerintah juga berpartisipasi
kepada negara. jauh dengan berkembangnya teknologi penuh menghadiri rapat-rapat sesuai
Oleh karena itu, dalam RUU ini PT. modern, RUU yang dibahas ini bukan dengan jadwal yang telah ditentukan. (tt)
Pos diberi kesempatan untuk bersaing hanya mengatur masalah surat menyurat

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72