Page 45 - MAJALAH 72

LEGISLASI

Ir. H. Harry Heriawan Saleh, Dirjen Pembinaan Penyiapan

Pemukuman dan Penempatan Transmigrasi/P4T;

REVISI UU TRANSMIGRASI m e a n s y y e a l r e a n k g a g t a d r a a n b r a a d n a s n m u g s r a a h s a i b d e a l l u a m
masyarakat dan badan usaha dalam
n
p
penyelenggaran transmigrasi belum
m
i
t
BERI KEWENANGAN secara tegas diatur dalam batang tubuh
tegas
diatur
sec
ar
a
batang
tubuh
dalam
sebagai landasan oper
sebagai landasan operasional.
nal.
asio
Lebih jauh dijelaskan, RUU
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR P
ADA DAERAH
ADA DAERAH
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR PADA DAERAH
ADA DAERAH
ADA DAERAH
ADA DAERAH
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR P
ADA DAERAH
ADA DAERAH
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR P
ADA DAERAH
ADA DAERAH
LEBIH BESAR P
ADA DAERAH
ADA DAERAH
LEBIH BESAR P
LEBIH BESAR P ADA DAERAH ketr ansmigr 5 asian n da 1 er 9 ah
perubahan UU NO. 15 Tahun 1997
U
b
a
u
e
r
p

n
h
a
U
h
a
T
u
7
9

O
N

.

1

tentang
tentang
tentang ketransmigrasian akan
akan
ansmigr
asian
ketr
akan
intah
ah
intah
da
er
pemer
memperjelas peranan pemerintah daerah
per
memperjelas
memperjelas
anan
pemer
per
anan
pen
pen
elenggar
elenggar
dalam
dalam pen y y y elenggar aan tr ansmigr asi.
dalam
dalam penyelenggaraan transmigrasi.
ansmigr
ansmigr
asi.
asi.
aan
aan
tr
tr
Selain itu mengatur secara tegas mengenai
a
n
t
n
h
a
n
a
e
U
U
g
UU tentang Perubahan masyarakat yang selalu diwarnai peran serta masyarakat dan badan usaha
P
t

b
e
u
r
R R tentang Transmigrasi perundang-undangan yang mengatur Perjelas peran
perubahan.
u
N
U
UU No 15 Tahun 1997
o
1
U

5

n
7
dalam pelaksanaan transmigrasi.
T
1

9
a

h
9
g
n
m
n
a
s
t
Karena itu tatanan atau peraturan
s
a
t
i
i
g
r
r

n
a
e
T
e
visi
r
lu
perlu di revisi karena
per
di
ena
kar
b
k
n
p
r
m
R R R R R R R R Rp e r k e m b a n g a n
Menurut Harry, RUU ini akan
a
e
a
n
g
e
orientasi pemerintah dari sentralistik tentang transmigrasi juga dituntut memperjelas peran pemerintah,
untuk mengikuti perubahan yang terjadi.
ke desentralistik yang memberi Dalam hal ini UU No 15 Tahun 1997 pemer intah pr o vinsi dan
kewenangan pemerintah daerah lebih tentang ketransmigrasian pada era pemerintah kabupaten/kota dalam
besar dalam pelaksanaan transmigrasi. otonomi daerah perlu penyesuaian penyelenggaraan transmigrasi,
Selain itu, peningkatan iklim investasi meski tidak harus mengubah filosofi sehingga pertanggungjawaban masing-
di kawasan transmigrasi melalui peran dasarnya. masing instansi pada keseluruhan
serta masyarakat dan badan usaha Menjawab pertanyaan mengenai proses penyelenggaraan dan manfaat
yaitu dengan memberikan kemudahan letak perbedaan perubahan RUU pembangunan transmigrasi daerah dan
pelayanan persetujuan atau perizinan tersebut bila dibandingkan dengan UU nasional semakin terukur.
berinvestasi di kawasan transmigrasi. No. 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi Karena itu diharapkan adanya
Dirjen Pembinaan Penyiapan adalah, UU No. 15 Tahun 1997 tentang kejelasan payung hukum pengaturan
pemukiman dan Penempatan ketranmigrasian masih diwarnai nuansa pelayanan dan pelaksanaan pembangunan
Transmigrasi (P4T) Harry Heriawan sentralistik. Selain itu muatan filosofis transmigrasi.
a
n
a
a
g
g
l
c
m
a

n
l
e
h
d
p
a
e

n
r

S
Saleh dalam perbincangan dengan untuk mendor o ng S aat ditan ya meng enai pelaksanaan
Saat ditanya mengenai pelaksanaan
d
a
n
i
b
untuk mendorong
e
n
proyek transmigrasi dilakukan atau
Parlementaria menjelaskan, maksud peran serta pr o y ek tr ansmigr asi dilakukan atau
bekerjasama dengan siapa saja , Dirjen
perubahan UU No 15 Tahun 1997 bekerjasama dengan siapa saja , Dirjen
r
r
a
i
s
a
m
adalah bahwa transmigrasi sebagai bagian P4T menjelaskan, program transmigrasi
i
n
m
s
r
t

g
a
g
e
4

m
n
a
k
e
l
j
T
o
r
a
n
P

,
s
p
ter
integral dari pembangunan nasional, dapat terlaksana jika melibatkan minimal
dapat
melibatkan
laksana
jika
minimal
er
ah
yaitu
pihak
maka pembangunan transmigrasi 2 pihak yaitu pemerintah daerah asal
pemer
intah
2
da
asal
alo
n
aku
c
sel
p
juga harus menyesuaikan diri dengan selaku penyedia SDM sebagai calon
bagai
dia
se
SDM
en
e
y

transmigran dan pemerintah daerah
dinamika perubahan tr ansmigr an dan pemer intah da er ah
tujuan selaku
tujuan selaku
pen y edia
pen y edia
r
r uang
uang
yang akan
yang akan
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72