Page 18 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

Kualitas kredit Bank Kalsel membaik tangan politik dalam keberlangsungan
secara signifikan yang ditunjukkan jabatan jajaran Direksi.
dengan penurunan rasio kredit
bermasalah bruto dari 3,96 persen pada Intervensi Kebijakan
September 2021 menjadi 3,52 persen Memang, masalah keterlibatan
pada September 2022. politik dalam operasi BPD merupakan
Profitabilitas Bank Kalsel pada masalah klasik yang belum dituntaskan
September 2022 patut dicatat. Perseroan hingga kini. Bahkan, Dian Ediana Rae
membukukan laba bersih sebesar yang menjabat sebagai Kepala Pusat
Rp247,14 miliar, tumbuh 10,68 persen Pelaporan dan Analisis Transaksi
jika dibandingkan dengan tahun Keuangan (PPATK) periode 2020 hingga
sebelumnya. Selain itu, ROA dan ROE 2022 mengungkapkan, pihaknya telah
perseroan tercatat masing-masing mencermati 18 BPD dan menemukan
sebesar 2,35 persen dan 16,66 persen. bahwa campur tangan politik merupakan
Memang, Bank Kalsel saat ini sedang isu berulang yang menghambat
dilanda persoalan hukum mengingat kemampuan BPD dalam menjalankan
adanya pemeriksaan dan penyelidikan tugasnya. ketidakberpihakan dan
oleh Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) kecakapan.
Banjarmasin terhadap Direktur Bisnis Kondisi ini sangat disayangkan.
Bank Kalsel, Fachruddin. Namun, Sebab, Dian mengaku sejak dirinya
menurut Pengamat Ekonomi dari menjabat di Bank Indonesia, visi misi
Universitas Lambung Mangkurat, yang muncul ingin menjadikan BPD
Moch amin nurdin Dr Yunani, jika ada masalah hukum sebagai regional champion. Sayangnya,
sebaiknya diserahkan kepada penegak BPD belum bisa memenuhi ekspektasi
kadang-kadang hukum, tanpa mengganggu bisnis Bank masyarakat yang cukup tinggi. “Upaya
Kalsel, karena perbankan adalah bisnis
untuk penyesuaian kebijakan BPD harus
yang diinginkan kepercayaan. dilakukan. Meskipun banya semakin baik
oleh kepala daerah Indonesia (ISEI) Kalimantan Selatan tapi kita perlu ada akselerasi,” ucap Dian.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi
Untuk itu, saat ini OJK hanya bisa
itu tidak sejalan ini berpendapat, manajemen BPD ‘mengintervensi’ melalui kebijakan baru
dengan kondisi sebenarnya semakin profesional dan yang dikhususkan pada peningkatan
yang manajemen terus membangun chemistry dengan kualitas dan kapasitas human capital atau
SDM BPD. Tujuannya adalah menjadikan
pemegang saham dalam artian yang
BPD lakukan. ini positif. “Hanya saja jika pergantian yang organisasi BPD yang lebih siap dalam
risiko laten. namun mendadak, akan menjadi pertanyaan menghadapi tantangan-tantangan yang
lebih spesifik di masa depan. “Tentu
publik,” kata dia.
tidak bisa terus Secara terpisah Senior Faculty sebagai regulator OJK memang harus
dibelenggu sama LPPI, Moch Amin Nurdin menilai melakukan langkah-langkah yang bisa
terdapat risiko terintegrasi dalam
dikatakan lebih bersifat obligatory. Kita
risiko itu, kalau menilai kompetensi seorang Direksi baru saja mengeluarkan regulasi mengenai
nggak, BPD tidak atau Komisaris BPD. Kepala daerah kewajiban mengalokasikan 3,4 persen
alokasi anggaran untuk pengembangan
berpotensi menjadi sumber risiko
akan maju-maju. strategik bagi BPD. “Kadang-kadang yang SDM. Dividen harus dikembalikan untuk
diinginkan oleh kepala daerah itu tidak investasi SDM, IT, dan pengembangan
sejalan dengan kondisi yang manajemen produk,” ungkap Dian.
BPD lakukan. Ini risiko laten. Namun Menanggapi kebijakan OJK yang
tidak bisa terus dibelenggu sama risiko mendorong pemegang saham untuk
itu, kalau nggak, BPD tidak akan maju- lebih memperhatikan investasi SDM dan
maju,” tegasnya. digital di BPD melalui penguatan modal
Menurut Amin, hingga sekarang BPD dari sisi dividen, Sekda Provinsi Bali,
juga masih terbelenggu risiko stratejik Dewa Made Indra menegaskan, sebagai
dan reputasi terkait kentalnya campur pemegang saham BPD Bali, pihaknya

18 Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id